pioni

Persoalan Pendahuluan dalam HPI

2010-12-23T08:00:00.000-08:00

HPI adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan atau peristiwa antar warga (warga) Negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih Negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi dan soal-soal.

Sebagai bagian dari hukum perselisihan, Hukum Perdata Internasional (HPI) pada dasarnya merupakan perangkat di dalam sistem hukum nasional yang mengatur hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa hukum yang menunjukkan kaitan lebih dari satu sistem hukum nasional.

Persoalan-peesoalan HPI pada dasarnya muncul dalam perkara-perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum dan hukum intern dari yurisdiksi-yurisdiksi itu berbeda satu sama lain, HPI juga dapat dipahami sebagai proses dan aturan-aturan yang digunakan oleh pengadilan untuk menentukan hukum mana yang harus diberlakukan pada perkara yang sedang dihadapi.

A. Pengertian

Masalah persoalan pendahuluan dalam HPI dapat dirumuskan secara sederhana sebagai : ”suatu persoalan/masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan dan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim.

Jadi, masalah incidental question dapat timbul dalam penyelesaian suatu perkara HPI karena : putusan terhadap persoalan hukum yang menjadi pokok sengketa (Hauptfrage/Hoofdvraag/Main Question) akan tergantung pada penetapan hukum atas suatu hubungan hukum atau persoalan hukum lain yang harus dilakukan terlebih dahulu (Vorfrage/Voorvraag/Incidental Question/Preliminari Question) :

1. Apakah ”subsidiary issue” akan ditetapkan berdasarkan suatu sistem hukum yang diberlakukan melalui penunjukan oleh kaidah HPI khusus (repartition) atau

2. Apakah ”subsidiary issue” akan ditetapkan berdasarkan sistem hukum yang juga akan digunakan sebagai lex causae untuk ”primary/main issue”-nya (absorption)?

Untuk menentukan apakah dalam sebuah perkara HPI terdapat persoalan ”incidental question”, maka perlu dipenuhi tiga persyaratan :

1. ”Main issue yang dihadapi dalam perkara harus merupakan masalah HPI yang berdasarkan kaidah HPI forum harus tunduk pada hukum asing.

2, Dalam perkara yang sama harus terdapat ”subsidiary issue” yang mengandung unsur asing, yang sebenarya dapat timbul sebagai masalah HPI yang terpisah dan diselesaikan melalui penggunaan kaidah HPI lain secara independen.

3. Kaidah HPI yang digunakan untuk menentukan lex causae bagi ” subsidiary issue”akan menghasilkan kesimpulanyang berbeda darikesimpulan yanmg dihasilkan seandainya lex causae dari ”main issue” yang digunakan.

B. Cara-cara Penyelesaian

Dalam teori HPI berkembang tiga pandangan tentang cara penyelesaian persoalan pendahuluan :

1. Absorption

Prinsipnya, melalui absorption lex causae yang dicari dan ditetapkan melalui penerapan kaidah HPI untuk mengatur masalah pokok (main issue) akan digunakan juga untuk menjawab persoalan pendahuluan. jadi, setelah lex causae untuk masalah pokok ditetapkan melalui penerapan kaidah HPI lex fori, masalah pendahuluannya akan ditundukkan pada lex causae yang sama, cara ini adakalanya disebut cara penyelesaian berdasarkan lex causae.

2. Repartition

Pada dasarnya, melalui repartition hakim harus menetapkan lex causae untuk masalah pendahuluan secara khusus dan tidak perlu menetapkan lex causae dari masalah pokoknya terlebih dahulu. Dengan mengabaikan hukum mana yang akan merupakan lex causae untuk menjawab masalah pokok, hakim akan melakukan kualifikasi berdasarkan lex fori dan menggunakan kaidah-kaidah HPI –nya yang relevan khusus untuk menetapkan lex causae dari masalah pendahuluan (zelfstandige aanknoping), cara ini disebut penyelesaian dengan lex fori.

3. Pendekatan Kasus demi Kasus

Ada pandangan yang berpendapat bahwa penetapan lex causae untuk masalah pendahuluan atau incidental queation harus di;lakukan dengan pendekatan kasuistis, dengan memerhatikan sifat dan hakikat perkara atau kebijakan dan kepentingan forum yang mengadili perkara. Menurut Cheshire, kebanyakan putusan hakim dalam kasus-kasus incidental question diselesaikan melalui absoption. namun, Cheshire cenderung untuk menggunakan pola pendekatan yang ke tiga (case-by-case approach) dengan memerhatikan kelas dari jenis perkara yang sedang dihadapi.

Misalnya :

Untuk perkara-perkara HPI di bidang pewarisan benda bergerak sebaiknya digunakan absorpsi, sedangkan untuk perkara-perkara di bidang perbuatan melawan hukum atau kontrak sebaiknya digunakan repartisi.

C. Depecage

Depecage (Perancis): Pemecahan/Pemilahan. Depecage adalah tindakan untuk menundukkan persoalan-persoalan tertentu yang mungkin terbit dalam sebuah peristiwa atau hubungan hukum pada sistem-sistem hukum (atau aturan-aturan dari sistem-sistem hukum) yang berbeda.

Dalam menghadapi persoalan pewarisan yang dibuat oleh pewaris yang berkewarganegaraan Indonesia melalui pembuatan testamen yang dibuat di Singapura. Jika gugatan atas testamen itu diajukan di Indonesia, secara umum dapat dikatakan bahwa perkara tunduk pada tempat pembuatan testamen.

Namun jika orang memilah2 perkara ini ke dalam sub-sub persolan, misalnya :

1. Keabsahan dari testamen; dan

2. Kemampuan hukum dari pewaris untuk mewariskan kekayaan lewat testamen.

Ada kemungkinan untuk sub masalah (1) pengadilan memberlakukan hukum Singapura, sedang untuk sub masalah (2) pengadilan memberlakukan hukum Indonesia.

Tindakan memilih atau memilah inilah yang disebut sebagai depecage.

Dicey dan Morris dalam hukum perjanjian mengatakan :

1. Tidak semua persoalan yang dapat timbul dalam sebuah hubungan kontraktual dengan sendirinya harus diatur berdasarkan satu hukum yang sama. Seperti : sah/tidaknya kontrak Pilihan hukum; bentuk kontrak Lex Loci Contractus; kemampuan hukum. Personal masing-masing pihak.

2. Hukum-hukum yang berbeda dapat diberlakukan atas bagian-bagian dari sebuah kontrak. Misal : salah satu kewajiban ditundukkan pada hukum A, sedang kewajiban lain ditundukkan pada hukum B.

HPI Tradisional (Eropa) berpendirian bahwa sebuah hubungan hukum seharusnya tunduk pada satu sistem hukum. Depecage dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti:

- Pelaksanaan kewajiban pihak-pihak dalam kontrak harus dilaksanakan di tempat-tempat yang berbeda.

- Karena pihak-pihak sepakat untuk memecah-memecah sebuah kontrak ke dalam bagian-bagian tertentu dan menundukkan masing-masing bagian itu pada sistem hukum yang berbeda-beda.

- Karena sub masalah tertentu yang timbul dari suatu hubungan hukum ternyata memiliki kaitan nyata yang lebih besar pada sebuah sistem hukum tertentu daripada sistem hukum yang dipilih para pihak.

Namun berdasarkan sistem conflict of law di Amerika:

Tugas HPI adalah menetapkan aturan hukum lokal negara mana yang paling sesuai untuk digunakan dalam menyelesaikan persoalan tertentu, sehingga Depecage dianggap sebagai sesuatu yang alamiah.

Penyelesaian conflict of law dan penetapan hukum yang berlaku harus berdasarkan case by case analysis, sehingga wajar salah satu kasus harus tunduk pada sistem hukum yang berbeda dari sistem hukum yang diberlakukan untuk kasus lain yang mungkin timbul dari sebuah hubungan hukum yang sama.

Peradilan Islam

2010-12-23T06:15:00.000-08:00

Pada 1400 terakhir sejarah negara Islam, dikenal dengan administrasi peradilannya, dan kemampuannya melindungi hak-hak rakyat dan hal inilah yang sangat berbeda dengan seluruh aspek kehidupan bangsa lainnya baik secara pribadi maupun politik.

Ada 2 orang yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan Islam dalam berbagai hal yakni:

Khalifah dan Qadhi (hakim). Khalifah menjalankan hukum-hukum Islam dan menerapkannya kepada seluruh rakyat, sedangkan hakim mengambil putusan-putusan secara Islami untuk kondisi-kondisi yang berbeda berdasarkan sumber-sumber (seperti Al- Qur`an, As Sunnah dan segala sesuatu yang berasal dari keduannya) dan menggunakannya.

Karena itu peradilan merupakan salah satu pilar yang fundamental dalam negara Islam dan diatas hal inilah sistem pemerintahan disandarkan sebagai bagian Implementasi Islam dalam kehidupan politik. Dalam negara Islam telah ada sebuah peradilan yang senantiasa menjalankan keadilan dan menghukum siapa saja yang patut dihukum ditengah-tengah masyarakat untuk memastikan bahwa Islam telah ditaati secara terus-menerus. Sistem peradilan ini tidak ada yang bertentangan dengan Islam malah ia berasal dari aqidah Islam dan membentuk satu kesatuan yang padu dalam pandangan hidup Islam, ditambah dengan Sistem Islam yang lain seperti Sistem Ekonomi (Iqtisad), dan ritual (ibadah) yang saling menyempurnakan satu sama lain.

Tujuan Peradilan

Dasar dibentuknya Peradilan memiliki 3 prinsip yaitu:
1.Bahwa penerapan hukum-hukum Islam dalam setiap kondisi adalah wajib.
2.Bahwa dilarang mengikuti syari’ah lain selain Islam.
3.Syari’ah selain Islam adalah kufur dan batil (taghut).

Dengan kerangka seperti ini, sistem Peradilan Negara Islam dijalankan dan Berdasarkan
pemahaman ini maka definisi Peradilan dibangun berdasarkan syari’ah sehingga definisi dan
tujuan Peradilan adalah memberikan putusan-putusan yang sah untuk menetapkan berbagai
pendapat yang muncul terhadap hukum Allah dalam berbagai situasi, dengan kewenangan
untuk memaksa mereka.

Bukti keabsahan Peradilan

Landasan Sistem Peradilan dan hukum-hukumnya berasal dari Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Mengenai Al-Qur`an, Allah SWT Berfirman dalam beberapa surat , diantaranya dalam QS. 4:105 dan QS. 5:48. Ayat-ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa adalah sah untuk menghukumi antar manusia dan bahkan wajib melaksanakan hal tersebut, yaitu dengan hanya merujuk kepada sistem Allah SWT. Mengenai As-Sunnah, Rosululloh SAW sendiri memimpin Sistem Peradilan ini dan beliaulah yang menghukumi umat. Muslim menceritakan hal yang disampaikan Aisyah (ra), istri Rosululloh SAW bahwa beliau berkata, Sa’ad Ibn Abi Waqqash dan Abd Zama’a berselisih satu sama lain mengenai seorang anak laki-laki. Sa’ad berkata: “Rosululloh SAW, adalah anak dari saudaraku Utbah Ibn Abi Waqqash yang secara implisit dia menganggap sebagai anaknya. Lihatlah kemiripan wajahnya.”. Abd Ibn Zama’a
berkata: “Rosululloh, dia adalah saudaraku karena dia lahir diatas tempat tidur ayahku dari hamba sahayanya. Rosululloh lalu melihat persamaan itu dan beliau mendapati kemiripan yang jelas dengan Utbah. Tapi beliau bersabda, “Dia adalah milikmu wahai Abd Ibn Zama’a, karena seorang anak akan dihubungkan dengan seseorang yang pada tempat tidurnya ia

dilahirkan, dan hukum rajam itu adalah untuk pezina.” Hal ini membuktikan bahwa Rosululloh SAW menghukumi umat dan bahwa keputusannya memiliki otoritas untuk dilaksanakan.

Bukti-bukti lain tentang Peradilan dalam As Sunnah, adalah :

1.Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibn Majah meriwayatkan: Buraidah berkata bahwa
Rasulullah SAW bersabda: “Hakim itu ada 3, 2 diantaranya akan masuk api neraka dan satu
akan masuk surga. Seseorang yang mengetahui kebenaran dan menghakiminya dengan
kebenaran itu ?dialah yang akan masuk surga, seseorang yang mengetahui kebenaran
namun tidak memutuskan berdasarkan kebenaran itu, dia akan masuk neraka. Yang lain
tidak mengetahui kebenaran dan memutuskan sesuatu dengan kebodohannya, dan dia akan
masuk neraka”.

2.Ahmad dan Abu Daud mengisahkan: Ali ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:
“Wahai Ali, jika 2 orang datang kepadamu untuk meminta keadilan bagi keduanya, janganlah
kamu memutuskan sesuatu dari orang yang pertama hingga kamu mendengarkan perkataan
dari orang kedua agar kamu tahu bagaimana cara memutuskannya (menghakiminya).”

3.Bukhori, Muslim dan Ahmad meriwayatkan Ummu Salamah berkata: “Dua laki-laki telah
berselisih tentang warisan dan mengdatangi Rasulullah SAW, tanpa membawa bukti. Beliau
saw bersabda: kalian berdua membawa perselisihan kalian kepadaku, sedang aku adalah
seseorang yang seperti kalian dan salah seorang diantara kalian mungkin berbicara lebih
fasih, sehingga aku mungkin menghakimi berdasarkan keinginannya. Dan jika aku
menghukumnya dengan sesuatu yang bukan menjadi miliknya dan aku mengambilnya
sebagai hak saudaranya maka ia tidak boleh mengambilnya karena apapun yang aku berikan
padanya akan menjadi serpihan api neraka dalam perutnya dan dia akan datang dengan
menundukkan lehernya dihari pembalasan. Kedua orang itu menangis dan salah satu dari
mereka berkata, aku berikan bagianku pada saudaraku. Rasulullah SAW bersabda: “Pergilah
kalian bersama-sama dan bagilah warisan itu diantara kalian dan dapatkan hak kalian berdua
serta masing-masing dari kalian saling mengatakan, “Semoga Alloh mengampunimu dan
mengikhlaskan apa yang dia ambil agar kalian berdua mengdapat pahala”.

4.Baihaqi, Darqutni dan Thabrani berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang diuji
Alloh dengan membiarkannya menjadi seorang hakim, maka janganlah dia membiarkan satu
pihak yang berselisih itu duduk didekatnya tanpa membawa pihak lainnya untuk duduk
didekatnya. Dan dia harus takut pada Alloh atas persidangannya, pandangannya terhadap
keduannya dan keputusannya pada keduanya. Dia harus berhati-hati agar tidak
merendahkan yang satu seolah-olah yang lain lebih tinggi, dia harus berhati-hati untuk tidak
menghardik yang satu dan tidak kepada yang lain dan diapun harus berhati-hati terhadap
keduanya.”

5.Muslim, Abu Daud dan An Nasa’i berkata: Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah SAW mengadili

manusia dengan sumpah dan para saksi.”

6.Imam Mawardi dalam etika Peradilan Vol.1.p.123, “Rasulullah SAW menunjuk hakim dalam

Negara Islam, diantaranya adalah Imam Ali, Mu’adz bi Jabal dan Abu Musa Al Ash’ari”.

7.Muslim mengabarkan Abu Hurairah berkata: “Rasulullah SAW sedang melewati pasar dan
beliau melihat seseorang sedang menjual makanan. Dia meletakkan tangannya diatas
sepiring kurma dan ditemukan kurma-kurmanya basah dibagian bawahnya. Beliau bertanya,
apa ini” Dia menjawab, hujan dari surga Ya Rasululloh. Rasulullah SAW bersabda, “Kamu
harus meletakkannya diatas, barangsiapa mencuri timbangan bukan dari golongan kami”.

Semua hadist diatas secara jelas menyatakan kebenaran Pengadilan dan menjelaskan dari

berbagai sudut pandang, dasar-dasar Sistem Peradilan dalam Negara Islam antara lain:

1.Hadist-hadist tersebut menyatakan bahwa seseorang termotivasi menjadi hakim

dikarenakan pahala terhadap hakim tersebut.

2.Hadist-hadist diatas membuat takut terhadap orang-oarng yang ingin menjadi hakim apabila

mereka tidak mampu.

3.Hadist-hadist diatas menunjukkan kepada kita sumber perselisihan dan sumber
Peradilannya misalnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali untuk tidak mengadili
siapapun hingga ia mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak. Hal itu menunjukkan
bahwa kita harus memiliki sebuah pengadilan dimana kedua pihak duduk bersama dan
bahwa seorang hakim harus mendengarkan keduanya. Beliau menyatakan bahwa takutlah
kepada Alloh pada saat engkau melihat mereka, berbicara pada mereka dan pada saat
engkau menghukum mereka.

4.Hadist-hadist tersebut menunjukkan adanya dasar penunjukkan seorang wakil.
Dikarenakan pernyataan, “Hati-hatilah terhadap mereka yang memiliki lidah yang fasih,
sehingga ia boleh jadi menunjuk seseorang untuk berbicara atas namamu”.

5.Hadist-hadist tersebut juga membuktikan bahwa Rasulullah SAW mengambil sumpah-

sumpah dan saksi-saksi, bahwa hal tersebut dapat digunakan pembuktian berbagai kasus.

6.Mereka (hadist-hadist itu) menyatakan macam-macam hakim, misalnya Qadhi Muhtasid

yang menegakkan keadilan dan kebenaran yang terjadi dipasar.

7.Hadist-hadist diatas juga menyatakan kebenaran cara penunjukkkan para hakim seperti

pernyataan Imam Mawardi, Imam Ali dan Mu’adz bin Jabal.

SISTEM PERADILAN ISLAM

Fakta Tentang Sistem Peradilan

Dalam peradilan Hukum Islam, hanya ada satu hakim yangbertanggung jawab terhadap
berbagai kasus pengadilan. Dia memiliki otoritas untuk menjatuhkan keputusan berdasarkan
Al-Qur`an dan As-Sunnah. Keputusan-keputusan lain mungkin hanya bersifat menyarankan
atau membantu jika diperlukan (yang dilakukan oleh hakim ketua).

Tidak ada sistem dewan juri dalam Islam. Nasib seorang tidak diserahkan kepada tindakan
dan prasangka ke-12 orang yang bisa saja keliru karena bukan saksi dalam kasus tersebut
dan bahkan mungkin pelaku kriminal itu sendiri!.Hukumanhukuman dalam Islam hanya bisa
dilakukan apabila perbuatantersebut terbukti 100% secara pasti dan kondisi yang relevan
dapatditemukan (misal ada 4 saksi untuk membuktikan perzinahan) jika masih adakeraguan
tentang peristiwa-peristiwa tersebut maka seluruh kasus akan
dibuang.

Ada 3 macam hakim dalam Islam, yaitu:

1. Qodli ‘Aam: bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan ditengah-tengah
masyarakat, misalnya masalah sehari-hari yang terjadi didarat, tabrakan mobil, kecelakaan-
kecelakaan, dsb.

2. Qodli Muhtasib: bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara
ummat dan beberapa orang, yang menggangu masyarakat luas, misalnya berteriak dijalanan,
mencuri di pasar, dsb.

3. Qodli Madzaalim: yang mengurusi permasalahan antara masyarakat dengan pejabat

PraPeradilan

2010-12-23T05:44:00.000-08:00

Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian

penuntutan,

2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan

pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Mengenai praperadilan ini diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981

tentang KUHAP. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau

penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri

dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79). Sedangkan permintaan untuk memeriksa sah atau

tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau

penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri

dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80).

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya(Pasal 81). Tentang tatacara pengajuan pra peradilan dan mekanisme pemeriksaan di sidang pengadilan selengkapnya bisa di baca di KUHAP Pasal 82 dan 83. Menarik untuk dibahas di sini adalah praperadilan telah diatur dalam KUHAP dan hal tersebut merupakan hak setiap Tersangka, keluarga, kuasa hukum atau pihak ketiga guna menjamin suatu kepastian hukum terhadap proses hukum yang sedang atau telah berjalan. Setiap penyidik ataupun atasan penyidik seolah antipati dengan pra peradilan. Ada suatu anggapan bahwa seorang penyidik yang pernah di praperadilankan dipandang mempunyai suatu cacat, sehingga dianggap tidak cakap atau tidak mampu melakukan penyidikan. Praperadilan adalah suatu hal yang wajar dan tidak perlu ditakuti sepanjang proses penyidikan atau upaya paksa yang dilakukan didasarkan kepada aturan dalam KUHAP. Tidak semua putusan pra peradilan dimenangkan oleh tersangka atau pihak yang mengajukan. Di dalam proses sidang pemeriksaan pra peradilan tentunya akan mempertimbangkan fakta baik secara yuridis maupun fakta materiil. Apabila dalam KUHAP tentunya pra peradilan tersebut dimenangkan juga telah diatur dalam KUHAP. Dikabulkannya praperadilan juga harus ditinjau lagi secara adil apakah karena suatu sebab yang disengaja atau suatu sebab yang berasal dari luar proses penyidikan. Adanya pra peradilan adalah untuk menjaga agar penyidik tidak sewenang-wenang serta untuk mengawal agar proses penyidikan dan atau penuntutan berjalan dengan mekanisme yang diatur di dalam KUHAP. Yang terpenting di dalam suatu proses penyidikan adalah penyidik harus bersikap netral, professional dan proporsional. Apabila kita yakin bahwa proses penuntutan tersebut telah dilaksanakan secara professional dan tidak memihak saya rasa tidak ada yang perlu dirisaukan dan juga dikhawatirkan. Satu hal yang tidak kalah penting adalah harus segera dihapus anggapan bahwa praperadilan adalah suatu hal yang tabu bagi penyidik. Begitu pula dengan atasan penyidik atau pihak-pihak lain yang berkompeten terhadap proses penyidikan. Untuk mengurangi kesalahan dan keberpihakan penyidik dalam proses penyidikan, Pengawas penyidikan juga dijabat oleh seorang perwira yang memiliki pengalaman yang cukup di bidang penyidikan. Kerja pengawas penyidikan ini bersifat independen. Selain itu mekanisme pengawasan internal juga berlaku terhadap setiap keberatan atau komplain dari pihak-pihak tertentu. Hal ini tidak lain menunjukkan adanya transparansi di dalam proses penyidikan. Oleh karena itu pra peradilan adalah suatu hal yang wajar dalam proses penyidikan dan untuk menjamin hak-hak tersangka atau pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan.

PEMBAHASAN

Perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia sebenarnya telah diletakkan dalam asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970, dan asas-asas tersebut yang akan ditegakkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut. Telah disebutkan dalam penjelasan umum KUHAP, bahwa Undang-undang Hukum Acara Pidana ini adalah bersifat nasional sehingga wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya ketentuan materi pasal atau ayat dalam undang-undang tersebut tercermin perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya Penjelasan Umum dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memperinci asas-asas tersebut adalah sebagai berikut : a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakann kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukum administrasi. e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukannya penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum. h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. i. Sedang pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Dari asas-asas tersebut di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Pidana kita hendaknya menjunjung tinggi hak asasi manusia, sekalipun terhadap seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Perlu penegasan di sini, bahwa bukan berarti terhadap mereka yang disangka ataupun didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, diberikan haknya sedemikian seperti halnya seseorang yang tidak tersangkut suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun akan dilaksanakan tindakan-tindakan tertentu bagi mereka yang disangka maupun didakwa telah melakukan tindak pidana, hendaknya pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut tidak sewenang-wenang, akan tetapi menuruti apa yang telah ditentukan undang-undang. Didasari bahwa diiperlukan tindakan-tindakan tertentu di mana suatu tindakan akan melanggar hak asasi seseorang, yakni tindakan upaya paksa yang diperlukan bagi suatu penyidikan sehingga dapat menghadapkan seseorang ke depan pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, akan tetapi bagaimanapun juga upaya paksa yang dilaksanakan tersebut akan menuruti aturan yang telah ditentukan dalm undang-undang sehingga bagi seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, telah mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut, di mana tindakan tersebut akan mengurangi hak asasinya.

Dalam hal tersebut di atas, maka Hukum Acara Pidana kita dengan tegas memberikan secara terperinci dalam pasal-pasalnya serta ayat-ayatnya sesuai dengan asas-asas yang telah kami kutipkan dari penjelasan umum Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di atas. Dengan uraian di atas, maka timbul suatu pertanyaan, apakah dengan ditegaskan perlindungan hak asasi manusia di dalam KUHAP tersebut, berarti bahwa pada Hukum Acara Pidana sebelum KUHAP hak asasi manusia ini idak dilindungi. Dengan perkataan lain, apakah di dalam H.I.R hak asasi manusia tidak atau kurang mendapat perlindungan. Untuk mencari jawaban dari pertanyaan di atas, maka dilakkukan sesuatu pendekatan dengan memperhatikan sistem yang dianut di dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, yakni model accusatoir dan inquisitoir. Di dalam sistem inquisitoir, di mana peranan penegak hukum, dalam hal ini pegawai penyidik, menunjukkan suatu kegiatan sedemikian rupa untuk mengawasi perkara; merekaa mengambil inisiatif dalam pengarahan atas kesalahan seseorang; sehingga terlihat adanya kecenderungan dilanggarnya hak-hak asasi seseorang, padahal apabila kita tinjau pasal-pasal di dalam H.I.R, khususnya yang menyangkut upaya paksa, juga terdapat pengaturan yang membatasi sedemikian rupa sehingga para petugas yang mendapatkan wewenang dalam pelaksanaan upaya paksa tidaklah dapat berlaku sewenang-wenang, umpamanya surat perintah penahanan yang menjadi syarat suatu penahanan, batas seseorang dapat ditahan, meskiipun pada akhirnya penahanan tersebut dapat diperpanjang, asalkan mendapat persetujuan hakim; setidak-tidaknya ada suatu batasan-batasan tertentu terhadap dilaksanakannya upaya paksa. Sedangkan dalam sistem accusatoir pendekatannya adalah asumsi bahwa tidak boleh diganggunya suatu ketentraman masayarakat dan mempertahankan suatu nilai dimana negara jangan ikkut campur terhadap adanya sengketa individudalam masyarakat. Akibatnya adalah, apabila seseorang menuduh orang lain telah melakukan kejahatan, maka dia harus sedemikian rupa mencari bukti-bukti atas kesalahan orang yang dituduhnya tersebut. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa „Preasumption of innocence‟ adalah jantung dari sistem accusatoir ini.

Dengan pendekatan kedua sistem tersebut diatas, belumlah dapat dipecahkan perihal perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam fase pemeriksaan pendahuluan, karena sistem inquisatoir maupun accusatoira pendekatannya adalh asumsi bahwa tidak boleh diganggunya suatu ketentraman masyarakat dan memepertahankan suatu nilai dimana negara jangan ikut campur terhadap adanya sengketa individu dalam masyarakat. Akibatnya adalah, apabila seseorang menuduh orang lain telah melakukan kejahatan, maka dia harus sedemikian rupa mencari bukti-bukti atas kesalahan orang yang dituduhnya tersebut. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa „Preasumption of innocence‟ adalah jantung dari sistem accusatoir ini. Dengan Pendekatan kedua sistem tersebut di atas, belumlah dapat dipecahkan perihal perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam fase pemeriksaan pendahuluan, karena sistem inquisitoir maupun accuisatoir kedua-duanya memberikan batasan pada pelaksanaan upaya paksa, di mana justru di dalam pelaksanaan upaya paksa inilah dicari ukuran yang harus dinilai apabila dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia. Hanya kecenderungan-kecenderungan saja yang membedakan kedua sistem tersebut, di mana sistem inquisitoir mempunyai kecenderungan untuk memberikan kesempatan pegawai pwnyidikan memakai cara sedemikian rupa dalam mencari pembuktian atas kesalahan seseorang, sedangkan kesempatan tersebut tidak didapati pada sistem accusatoir. Karena dengan melakukan pendekatan terhdap dua sistem di atas belum dapat dicari sejauh mana suatu sistem peradilan pidana menjunjung hak asasi manusia, maka selanjutnya dicoba untuk melakukan pendekatan dari dua model dari Herbert L. Packer, yakni Crime Control Model dan Due Process Model. Apabila kita tinjau proses penyidikan pada zaman H.I.R haruslah disadari bahwa pada masa tersebut, khususnya dalam proses pidana, teknik penyelidikan belumlah berkembang, sehingga di dalam melakukan penyidikan lebih menekankan pada lat-alat bukti yang relatif mudah didapat, umpanya alat bukti pengakuan dari terdakwa. Dan dengan melihat tujuan dari pencegahan kejahatan, maka tidak bisa lain, haruslah dipkai cara yang paling efektif, dan efektivitas adalah pendekatan dari "Crime Control Model‟.

Dalam Crime Control Model kewajiban untuk bekerja se-efisien mungkin, menjadi syarat utama, sehingga ada kekhawatiran bahwa para petugas yang dituntut bekerja secara efisien akan mengabaikan hak asasi manusia, meskipun hal tersebut disadari oleh logikayang wajar yang berpegang pada bekerja secara efektif. Sebagai contoh adalah pandangan perihal pemberian bantuan hukum bagi seseorang yang sedang dalam fase penyidikan seperti yang diuraikan di bawah ini. Dengan bekerja secara efisien untuk menanggulangi kejahatan tidak berarti dengan demikian dikurangi hak asasi manusia, akan tetapi dengan berpangkal pada, bahwa seseorang yang telah secara faktual melakukan kejahatan, dan secara faktual telah bersalah, maka tidak dapat lain dari melakukan tindakan dengan digunakan perangkat perundang-undangan dalam melaksanakan proses hukum acara pidana. Sehingga, apabila kita hubungkan dengan perlunya bantuan hukum, seorang pemuda pembela dianggap belum berguna dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan, karena pada tahapan tersebut khususnya dalam fase penyidikan, yang diutamakan adalah masalah penemuan fakta, dan bukan hukumnya, sedangkan pembela diperlukan berkenaan dengan peristiwa hukumnya, sehingga seorang pembela baru akan diperlukan apabila telah sampai pada fase pemeriksaan yang berhubungan dengan masalah hukum. Dengan berpegang pada efektivitas dalam penanggulangan kejahatan, maka bagi Crime Control Model, tidak diperlukan pembela pada fase penyidikan, bukanlah menghilangkan hak asasi dari tersangka, akan tetapi melihat kegunaan dari pembela yang terutama diperlukan di dalam pemberian bantuan di bidang hukum, dan bukan dalam pencarian fakta-fakta yang sedang dilakukan oleh petugas penyidik pada fase penyidikan. Faham tersebut di atas bukan hanya dilihat dari sistem peradilan pidana pada zaman H.I.R saja, akan tetapi faham tersebut juga berkembang di Amerika Serikat bahwa dengan tidak dikehendakinya pembela pada fase penyidikan tersebut, bukannya menghilangkan hak asasi tersangka, akan tetapi memang dalam fase tersebut bukan fase dimana tersangka sudah berhubungan dengan proses hukumnya, pada fase tersebut barulah dicari fakta-fakta tentang yang mungkin dilakukan oleh tersangka. Sedangkan apabila terjadi suatu kesalahan dalam penahanan umpamanya, maka telah ada perangkat untuk memperbaikinya, yakni lembaga habeas corpus. Dan apabila kita perhatikan sistem yang dipakai dalam KUHAP di maka telah diintrodusir suatu lembaga hakim yang telah lebih berperan secara aktif dalam pemeriksaan pendahuluan, yakni pra peradilan, tidak lain adalah suatu sarana dalam melakukan pengawasan tindakan dari para penegak hukum, khususnya dalam fase pemeriksaaan pendahuluan, apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hukumnya, karena para petugas penyidik hatus bekerja secara efektif, terutama dalam mereka mencari fakta-fakta sehingga mungkin terjadi bahwa segi hukumnya kurang diperhatikan. Apabila kita hubungkan dengan Crime Control Model, fungsi pra peradilan justru menjadi pengawas apakah di dalam fase penyidikan, dimana pegawai penyidik melakukan tugasnya dengan bertitik tolak pada efektivitas pencegahan kejahatan telah melanggar hak asasi dari tersangka. Di dalam Due Process Model, sistem peradilan pidana diibaratkan sebagai suatu mekanisme ban berjalan dan pada tiap tahap tertentu diadakan suatu „pengujian‟ apakah suatu proses telah dilakukan sebagaimana mestinya oleh para petugas yang bergerak dalam wewenangnya. Lembaga Pra Peradilan apabila dikaitkan dengan sistem due process model, dapat dianggap sebagai suatu batu penguji terhadap suatu fase pemeriksaan, yakni fase pemeriksaan pendahuluan, khususnya dalam hal didahulukannya penangkapan dan penahanan. Hakim pra peradilan melakukan pengujian apakah pelaksanaan hukum acara khususnya dalam penangkapan dan penahanan telah digunakan dengan benar. Bagi Due Process Model, ditakutkan apabila segi efesiensi yang diutamakan seperti dalam Crime Control Model, akan terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan hubungan hukum acara pidana, oleh karena itu, Due Process Model lebih menekankan pada penekanan pelaksanaan aturan-aturan hukum yang ada dengan benar dan semestinya. Aturan-aturan yang telah diundangkan, merupakan peraturan yang telah diuji agar keserasian antara hak asasi seseorang dengan pelaksanaan hukum acara pidana, dijaga dengan baik, sehingga setiap kali suatu tahapan haruslah ada "batu pengujinya‟ untuk menguji apakah memang peraturan yang telah ada dilaksanakan dengan semestinya.

Persoalannya sekarang adalah, bagaimana apabila terjadi „salah tindak‟ oleh pegawai penyidik. Atau ada hak dari tersangka atau terdakwa tidak diberikan dengan semestinya.

Di dalam sistem Crime Control Model, karena pendekatannya adlah efesiensi dalam melakukan penanggulangan kejahatan, maka tindakan yang dilakukan terhadap pegawai penyidik yang lalai tersebut, tidak mempengaruhi proses perkara, artinya kalaupun terbukti memang terdakwa bersalah sedang ada kekeliruan perihal hukumnya sehingga ada hak tersangka atau terdakwa yang dilanggar dalam suatu pemeriksaan pendahuluan, maka meskipun dilakukan tindakan bagi petugas yang telah melakukan kekeliruan, akan tetapi tersangka tetap dilanjutkan proses perkaranya. Oleh karena itu, dalam pra peradilan, pemeriksaan perihal keabsahan suatu pengangkapan dan atau penahanan adalah dilakukan apabila terhadap tersangka atau terdakwa dihentikan penyidikan atau penuntutannya, khususnya dalam menetapkan ganti kerugiannya. Di dalam KUHAP, di mana telah dimuat hak-hak tersangka dan terdakwa, yang berarti dijaminnya hak-hak tersebut, merupakan suatu kemajuan dari hukum acara pidana di Indonesia, akan tetapi bagaimana apabila terjadi dilanggarnya hak-hak yang telah dijamin tersebut oleh para petugas yang melakukan pelaksanaan hukum acara pidana, apakah telah ada suatu pengaturan tentang hal tersebut? Ternyata hal tersebut tidak diatur, kecuali adanya pengujian oleh hakim pra peradilan tersebut, sehingga kita belum dapat memecahkan permasalahan tersebut. Apabila memang dianut pendekatan dengan cara bekerja seefesien mungkin, maka tentunya meskipun terjadi suatu kesalahan dilakukan oleh pegawai penegak hukum, maka kalupun ternyata ditemukan bersalah, proses perkaranya akan tetap dilakukan, sedangkan terhadap kesalahan yang terjadi, yang disebabkan oleh para pejabat tersebut dilakukan tindakan administratif belaka. Berbeda dalam Due Process Model, di mana dari semula didasarkan pada pelaksanaan aturan mana yang merupakan suatu yang telah ditentukan demi menjaga hak asasi manusia, maka apabila terjadi suatu kesalahan dalam penerapan pelaksanaan aturan acara pidana, maka dengan sendirinya proses perkara tersebut dianggap batal, karena dengan demikian telah dianggap menyalahi hak asasi seseorang, dan ini tidak dibenarkan oleh konstitusi mereka. Tidak dapat dipisahkan perihal akibat dari suatu kesalahan tindakan pejabat di atas, ialah sikap masyarakat kita. Umpamakan telah terjadi suatu kekeliruan dalam pelaksanaan penangkapan atau penahanan, umpamanya sajapenangkapan itu tidak disertai surat penangkapan, padahal melihat fakta-fakta memang tersang adalah pelaku tindak pidana, dan si tersangka memohon pra peradilan untuk menguji keabsahan penangkapannya, dan ternyata secara formil adalah tidak sah, meskipun secara materiil telah memenuhi persyaratan ditangkapnya seseorang. Amat sulit diterima bahwa dengan demikian proses perkaranya batal demi hukum; lebih tepat kiranya, terhadap pegawai penyidik yang telah melakukan kesalahan diberikan suatu tindakan, sedangkan dalam prosesnya dilakukan pembetulan. Barangkali ada satu siatem yang pernah ada dalam hukum acara pidana Indonesia, yakni pada H.I.R, patut menjadi perhatian kita; yaitu kewenangan hakim pengadilan negeri utnuk melakukan perubahan surat tuduhan (pasal 282 HIR) di mana hakim dapat menambahkan atau merubah dengan ketentuan yang ada dalam pasal 282 HIR tersebut tidak lain untuk melakukan sistem peradilan pidana, khususnya dalam hal ini adalah antara surat tuduhan dengan pemeriksaan di dipen sidang. Pada sistem yang dipakai dalam KUHAp, pemerikasaan di depan sidang didasarkan pada surat tuduhan, dan apa pun yang ada di dalam surat tuduhan, hakim hanya mencari pembuktian atas kebenaran terhadap apa yang dituduhkan jaksa, sehingga paabila terjadi umpama saja karena kekhilafan pada surat tuduhan sehingga apa yang dituduhkan dinyatakan tidak terbukti, maka dengan sendirinya terdakwa akan dibebaskan. Hal tersebut di atas, apabila dipandang dari Due Process Model, adlah memang seharusnya demikian, artinya baik didasari proses penyusunan surat tuduhan, maupun di dalam pemeriksaan di depan sidang telah mempunyai aturan masing-masing, sehingga apabila terjadi kesalahan di dalam proses pembuatan surat tuduhan, maka dengan sendirinya akan berakibat bahwa terdakwa dibebaskan; Akan tetapi haruslah disadari bahwa dalam sistem Anglo Amerika terdapat suatu fase yang disebut Pretrial Conference, di mana dalam sidang yang juga dipimpin oleh seorang hakim, dicari dan dipersiapkan seluruh alat-alat pembuktian, sehingga dengan demikian amat tipis kemungkinan akan terdapat suatu kesalahan, sehingga kalaupun terjadi kesalahan, maka sudah selayaknya berakibat batalnya perkara tersebut demi hukum. Kalaupun memang sejak semula KUHAP akan diarahkan ke sistem Duo Process Model, maka haruslah dipersiapkan perangkat sedemikian rupa pada masing-masing tahap pemeriksaan, sehingga sekecil mungkin terjadinya suatu kesalhan yang akan dilakukan oleh petugas pada masing-masing tahap tersebut. Terlepas dari pendekatan baik dari Crime Control Model maupun dari Due Process Model untuk melihat sejauh mana KUHAP memperhatikan hak asasi manusia, maka dengan dicantumkannya hak dari tersangka dan terdakwa, berarti kita telah memperhatikan dan menghormati harkat manusia yang dalam hal ini mempunyai sifat universal, seperti yang termuat dalam “The Universal Declaration of Human Rights” serta “The International Convenant on Civil and Political Rights” beserta Optional Protocolnya, terutama yang termuat dalam Pasal 9 serta Pasal 14 ICCPR tersebut. Dihhubungkan pila dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana di mana antara lain adalah untuk mencari kebenaran materiil, sehingga dapat menjatuhkan pidana bagi mereka yang ternyata melakukan suatu tindak pidana, disamping juga harus menjaga agar mereka yang tidak bersalah jangan sampai mendapat hukuman. Maka hukum acara pidana juga merupakan suatu undang-undang yang membatasi tindakan dari para penguasa. Perihak batasan ini, sama diakui baik oleh sistem Crime Control Mode maupun oleh sistem Due Process Model, di mana terhadap kewenangan penguasa di dalam melakukan penyidikan maupun penanganan terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana, diberikan batasan-batasan tertentu. Dengan tercantumnya hak-hak tersangka dan terdakwa di dalam KUHAP di satu pihak, dan dengan adanya batasan bagi para pegawai penyidik di pihak lain, ternyata menjadikan permasalahan dengan implementasinya. Lembaga pra peradilan dimaksudkan sebagai suatu penguji apakah batasan yang diberikan oleh undang-undang terhadap pegawai penyidik yang melakukan penahanan dan penangkapan telah dilaksanakannya dengan benar, akan tetapi dengan di introdusirnya lembaga pra peradilan ini, justru mengakibatkan suatu keraguan bagi pegawai penyidik untuk melakukan suatu tindakan, khususnya dalam melakukan penangkapan dan penahan. Keraguan dalam bertindak bagi para pegawaipenyidik tersebut di atas, tidak terjadi di dalam sistem anglo saxon maupun di negeri Belanda, karena di dalam bertindak, setidak-tidaknya mempunyai penasehat, terutama di bidang yurididnya, yakni prosecuter maupun magistrat di Amerika Serikat dan Rechter Commissaris di Negeri Belanda. Di Indonesia, dengan sistem yang dianut oleh KUHAP, penyidik tunggal ada di tangan kepolisian, sehingga tanggung jawab hukunya sepanjang mengenai penangkapan maupun penahanan apabila dianggap tidak sah, dapat dimintakan pemeriksaan peradilan, di mana hal sedemikian dapat saja menyebabkan seorang pegawai penyidik bertindak ragu dalam menjalankan tugasnya. Padahal suatu tindakan yang pertama-tama sekali untuk menentukan bahwa seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana berada di tangan pegawai penyidik, dan untuk itu dibutuhkan suatu tindakan yang cepat dari seorang pegawai penyidik. Sperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, Polisi dan Jaksa adalah suatu unsur yang kritis di dalam menegakkan keadilan; tidak ada orang lain yang menduduki posisi lebih sensitif sebagaimana penegakan hukum dijalankan; para penegak hukum ini amat besar pengaruhnya terhadp siapa akan dilakukan penahanan, terhadap siapa akan dilakukan penuntutan. Apabila mereka berbuat salah dalam tindakannya, atau mereka "malas‟ dalam bertindak, maka niscaya keadilan akan gagal ditegakkan. Lebih mudah dilakukan pengawasan, adalah terhadap kejahatan yang menimbulkan korban atau siapapun yang merasa dirugikan akan melakukan pengawasan terhadap kelanjutan proses perkaranya, akan tetapi sulit bagi perkara „Victimless Crime‟, di mana perihal penyidikan serta penuntutannya sama sekali tergantung pada polisi dan jaksa. Oleh karena itu maka polisi adalah sedemikian pentingnya untuk menentukan apakah seorang yang dicurigai melakukan tindak pidana akan diteruskan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ataukah cukup dilakukan penyelesaiannya di depan pegawai penyidik saja. Dengan melihat betapa pentingnya peranan polisi dalam melakukan penyaringan apakah seseorang akan diajukan pada tahap berikutnya dalam suatu proses peadilan pidana atau tidak, maka perlu ditinjau sejauh mana tindakan mereka, baik yang , pro active mapun yang reactive. Apabila peran mereka lebih bersifat "reactive" belaka, di mana mereka baru akan melakukan suatu tindakan bila ada laporan, maka sulit diharapkan bahwa terjelma suatu ketertiban dalam masyarakat; terlebih apabila dihubungkan dengan „kerepotan‟ bagi pelapor (untuk menjadi saksi dan sebagainya) sehingga mereka „segan‟ melakukan laporan.

Oleh sebab itu diperlukan tindakan yang „proactive‟ dari seorang polisi, meskipun tidak sampai sejauh pada "mencari kesalahan seseorang‟.

Perihal peranan polisi yang masih selalu mendapat sorotan bukan saja di Indonesia , akan tetapi juga di Amerika Serikat dituliskan oleh Seymour: Successful police work must be swift efficient and effestive. This mean adequate personal, equipment and support resources, productive but fair investigative and arrest procedures and court in bringing arrested person promptly to trial. Unfortunately, we are still a long way from these objectives. Untuk mengharapkan pekerjaan polisi sebgai pegawai penyidik agar bekerja se-efektif serta se-efisien mungkin sesuai apa yang dikehendaki dalam KUHAP, memang harua ditunjang beberapa faktor, umpanya faktor personalnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, umpamanya faktor personal dan lain sebagainya; dan apabila faktor-faktor yang menunjang tersebut tidak ada, ataupun kurang memadai, maka justru polisi yang berada dalam pintu gerbang dari suatu sistem peradilan pidana akan suli diharapkan bekerja dengan efektif dan efesien. Suatu hal yang patut mendapat mendapat perhatian khusus kita perihal KUHAP, dengan dicantukan sejumlah hak bagi tersangka dan terdakwa, dibandingkan dengan "Declaration of Human Rights‟ maupun Pasal 9 dan Pasal 14 ICCPR dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia telah menempatkan dirinya pada deretan negara-negara di mana hak serta kehormatan seseorang dijunjung tinggi dan diatur dalam perundang-undangan secara terperinci. Jika terdapat perbedaan antara beberapa hukum acara pidana pada negara-negara tertentu, apakah dari negara-negara Anglo Saxon, yaitu Inggris dan Amerika, atau negara-negara Eropa Kontinental seperti Jerman, Prancis dan Belanda ataupun negara-negara lain di Asis seperti Jepang, maka perbedaan itu hanya berupa sutu nuansa dalam penetapan bentuk yurudisnya yang berkenaan dengan teknik perundang-undangan, dan tidak mengenai isinya, khususnya yang berupa asas-asas di dalam hukum acara pidana.

Sejumlah hak tersangka dan terdakwa telah tercantum dalam perundang-undangan Indonesia, sehingga dengan demikian secara formal hak-hak tersebut telah dijamin dalam undang-undang, dan terhadap pelanggarannya, khususnya mengenai penangkapan dan penahanannya, telah disediakan perangkat peninjauannya melalui lembaga pra peradilan, sehingga dengan demikian telah tersalur suatu sistem peradilan pidana yang menjunjung hak asasi manusia.

Sudah tidak dapat dihindari bahwa dalam suatu sistem peradilan pidana haruslah diarahkan kepada suatu keterpaduan, agar tercapai suatu pencegahan kejahatan serta pembinaan nara pidana seperti yang diharapkan.. Disamping itu, KUHAP pun telah mencantumkan hak-hak tersangka dan terdakwa dengan lebih terperinci, dan ini telah menunjukkan ciri khusus suatu hukum acara pidana yang modern, sesuai pula dengan landasan negara kita, yakni negara hukum, di mana salah satu cirinya adalah dihormatinya hak asasi manusia. Untukmenjaga hak-hak tersebut, meskipun bagian tertentusaja, yakni yang menjadi wewenang pra peradilan, cukup menunjukkan bukti tentang betapa perlunya hak-hak yang telah dicantumkan dalam KUHAP tersebut dijaga dan dijamin keberlangsungannya; di mana justru yang dijaga dan dijamin tersebut adalah yang paling erat hubungannya dengan hak asasi manusia, yakni kebebasan bergerak dari setiap warga negara. Akan tetapi perwujudan selanjutnya dari Hukum Acara Pidana tersebut mendapatkan permasalahan-permasalahan, terutama implementasinya. Banyak usaha menemui kegagalan, karena seluruh tindakan didasari oleh formalisme belaka, dan ternyata Hukum Acara Pidana kita pada hakekatnya baru merupakan bentuk formal dari suatu usaha untuk merubah wajah masyarakat menjadi lebih berperikemanusiaan. Adapun keberhasilan Hukum Acara Pidana di dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia, akan ditentukan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan oleh segenap anggota penegak hukum Segala sesuatu itu pada akhirnya tergantung pada manusianya, oleh karena itu, disamping penguasaan pengetahuan tentang hukum acara pidana yang diharapkan dari para penegak hukum juga dituntut tumbuhnya kesadaran akan harkat serta martabat manusia yang harus dijunjung tinggi , dan ini berkenaan dengan faktor mental. Dan Hukum Acara Pidana di Indonesia diharapkan akan menjadi sarana pembinaan bagi para penegak hukum untuk mengadakan perubahan mental yang mengarah kepada pengakuan dan penghormatan "human dignity‟.

Lembaga pra peradilan juga mempunyai tugas untuk menjaga dua kepentingan yang saling berhadapan, yakni polisi dan Jaksa di satu pihak, dan hak-hak tersangka dan terdakwa di lain pihak. Demi efesiensi dan efektivitas kerja, tidak jarang terjadi bahwa baik polisi maupun jaksa akan mencari suatu pembuktian yang relatif mudah untuk segera menghadapkan terdakwa ke depan sidang pengadilan. Haruslah diakui bahwa sistem efisiensi penanggulan kejahatan tersebut oleh para penegak hukum sering dipergunakan oleh negara-negara yang masih muda. Betapapun juga dengan diintrodusirnya lembaga pra peradilan telah membawa hukum acara pidana kita pada deretan negara yang menjunjung tinggi harkat manusia, dan hal sedemikian bukanlah karena ikut-ikutan saja, akan tetapi melakukan dengan penuh kesadaran, dan patutlah perihal menjunjung serta menghormati hak asasi manusia menjadi sikap seluruh warga Indonesia, terutama bagi mereka yang berhubungan erat dengan upaya paksa.

Aspek Hukum Rumah Susun Bagi WNA

2010-12-23T05:28:00.000-08:00

Pengertian Agraria

Boedi Harsono membedakan pengertian agraria dalam tiga perspektif, yakni arti agraria dalam arti umum, Administrasi Pemerintahan dan pengertian agraria berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria. Pertama dalam perspektif umum, agraria berasal dari bahasa Latin ager yang berarti tanah atau sebidang tanah. Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Maka sebutan agraria atau dalam bahasa Inggris agrarian selalu dairtikan dengan tanah dan dihubungakan dengan usaha pertanian. Sebutan agrarian laws bahkan seringkali digunakan untuk menunjuk.

Pengertian Hukum Agraria

Beberapa pakar hukum memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan hukum agraria, antara lain beberapa disebutkan di bawah ini.

Subekti dan Tjitro Subono, hukum agraria adalah keseluruhan ketentuan yang hukum perdata, tata negara, tata usaha negara, yang mengatur hubungan antara orang dan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara, dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada huungan tersebut.

Prof. E. Utrecht, S.H. menyatakan bahwa hukum agraria adalah menjadai bagian dari hukum tata usaha negaram karena mengkaji hubungan-hubungan hukum antara orang, bumi, air dan ruang angkasa yang meliatakan pejabat yang bertugas mengurus masalah agraria.

Daripada itu, sesuai dnegan Pasal 2 ayat (1) UUPA, maka sasaran Hukum Agraria meliputi : bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana lazimnya disebut sumber daya alam. Oleh karenanya pengertian hukum agraria menurut UUPA memiliki pengertian hukum agraria dalam arti luas, yang merupakan suatu kelompok berbagai hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam yang meliputi :

1. Hukum pertanahan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi;

2. Hukum air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air;

3. Hukum pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh undang-undang pokok pertambangan;

4. Hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air;

5. Hukum kehutanan, yang mengatur hak-hak atas penguasaan atas hutan dan hasil hutan;

6. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa (bukan space law), mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA.

Sedangkan pengertian hukum agraria dalam arti sempit, hanya mencakup Hukum Pertanahan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah.

Yang dimaksud tanah di sini adalah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA, adalah permukaan tanah, yang dalam penggunaannya menurut Pasal 4 ayat (2), meliputi tubuh bumi, air dan ruang angkasa, yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunan tanah itu dalam batas menurut UUPA, dan peraturan-perturan hukum lain yang lebih tinggi.

Dalam pengertian konteks agraria, tanah berarti permukaan bumi paling luar berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Hukum tanah di sini buakan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya saja yaitu aspek yuridisnya yang disebut dengan hak-hak penguasaan atas tanah.

Dalam hukum, tanah merupakan sesuatu yang nyata yaitu berupa permukaan fisik bumi serta apa yang ada di atasnya buatan manusia yang disebut fixtures. Walaupun demikian perhatian utamanya adalah bukan tanahnya itu, melainkan kepada aspek kepemilikan dan penguasaan tanah serta perkembangannya. Objek perhatiannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban berkenaan dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai dalam berbagai bentuk hak penguasaan atas tanah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam artu yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah hak atas sebagiaan tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA, kepda pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Hirarki hak-hak atas penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional adalah :

1. Hak bangsa Indonesia atas tanah;

2. Hak menguasai negara atas tanah;

3. Hak ulayat masyarakat hukum adat;

4. Hak-hak perseorangan, meliputi :

a. Hak-hak atas tanah, meliputi :

1). Hak milik atas;

2). Hak guna usaha;

3). Hak guna bangunan;

4). Hak pakai;

5). Hak sewa;

6). Hak membuka tanah;

7). Hak memungut hasil hutan;

8). Hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 (UUPA)

b. Wakaf tanah hak milik;

c. Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan);

d. Hak milik atas satuan rumah susun.

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkrit, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan suatu sistem.

Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum;

Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang hak.

2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkrit;

Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan hak tertentu sebagai obyeknya dan atau orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek pemegang haknya.

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara pemegang hak dengan hak atas tanahnya, ada 2 (dua) macam asas dalam dalam hukum tanah, yaitu : asas pemisahan horisontal dan asas pelekatan vertikal.

Asas pemisahan horisontal yaitu suatu asas yang mendasrkan pemilikan tanah dengan memisahakan tanah dari segala benda yang melekat pada tanah tersebut. Sedangkan asas pelekatan vertikal yaitu asas yang mendasrkan pemilikan tanah san segala benda yang melekat padanya sebagai suatu kesatuan yang tertancap menjadi satu.

Asas pemisahan horisontal merupakan alas atau dasar yang merupakan latar belakang peraturan yang konkrit yang berlaku dalam bidang hukum pertanahan dalam pengaturan hukum adat dan asas ini juga dianut oleh UUPA. Sedangkan asas pelekatan vertikal merupakan alas atau dasar pemikiran yang melandasi hukum pertanahan dalam pengaturan KUHPerdata.

Bahwa sejak berlakunya KUHPerdata kedua asas ini diterapkan secara berdampingan sesuai dengan tata hukum yang berlaku dewasa itu (masih dualistis) pada masa sebelum adanya kesatuan hukum dalam hukum pertanahan yaitu sebelum UUPA. Sejak berlakunya UUPA, maka ketentuan Buku II KUHPerdata sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan di dalamnya telah dicabut, kecuali tentang hipotik. Dengan demikian pengaturan tentang hukum tanah dewasa ini telah merupakan satu kesatuan hukum (unifikasi hukum) yaitu hanya ada satu hukum tanah saja yang berlaku yaitu yang diatur dalam UUPA dan berasaskan hukum adat (lihat Pasal 5 UUPA).

Dalam penulisan ini, selanjutnya penulis akan membahas masalah hak milik atas satuan rumah susun yang sekarang banyak di bangun dan di gunakan untuk rumah tinggal WNA.

Aspek Hukum Rumah Susun

A. Pengertian

Dalam UU No. 16 tahun 1985 tentang rumah susun memberikan pengertian, rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam arah horizontal dan vertical dan merupakan satuan-satuan yng masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan apa yang disebut “bagian bersama, tanah bersama dan benda bersama.
Bagian-bagian yang dapat dimiliki dan sigunakan secara terpisah disebut satuan rumah susun (SRS). SRS harus mempuyai sarana penghubung ke jalan umum, tanpa mengganggu dan tidak boleh melalui SRS yang lain. Sedangkan hak milik SRS disebut dengan hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS), yang bersifat perorangan dan terpisah. Selain pemilikan atas SRS tertentu, HMSRS yang meliputi juga hak pemilikan apa yang di atas disebut tadi bagian bersama, tanah bersama dan benda bersama. Semua merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan pemilikan SRS yang bersangkutan.

Bagian bersama adalah bagian-bagian dari rumah yang dimiliki bersama secara tidak terpisah oleh semua pemilik SRS dan diperuntukan pemakaian bersama, seperti lift, tangga, lorong, pondasi, atap bangunan dan lain-lain.

Bersama adalah sebidang tanah tertentu di atas mana bangunan rumah susun yang bersangkutan berdiri, yang sedah pasti status hak, batas-batas dan luasnya. Tanah ini seperti halnya bagian bersama, juga merupakan hak bersama semua pemilik SRS dalam bangunan rumah susun yang bersangkutan.

Benda bersama adalah benda-benda dan bangunan-bangunan yang bukan merupakan bagian dari bangunan gedung rumah susun yang bersangkutan, tetapi berada di atas tanah bersama dan diperuntukan untuk pemkaian bersama. Seperti tempat ibadah, lapangan parker, pertamanan dan sebagainya.

Hak atas bagian bersama, tanah bersama dan benda bersama masing-masing didasarkan atas luas atau nilai SRS yang bersangkutan, pada waktu diperoleh pemiliknya untuk pertama kali, yaitu yang disebut nilai perbandingan proposional. Selain itu sertifikat HMSRS merupakan alat buktu pemilikan SRS, sekaligus juga alat bukti pemilikan hak bersama atas tanah bersama, bagian brsama dn benda bersama yang bersangkutan sebesar nilai perbandingan proposional.

B. Masalah Hukum dan Pengaturannya

Masalah hukum yang sering timbul dalam hal rumah susun adalah apabila pemilik SRS ingin menggunakan sebagian dari gedung atau bangunan rumah susun tersebut. Oleh sebab itu perlu terdapat hukum yang mengatur tentang hal ini dan rumah susun itu sendiri, sebelum adanya UU rumah susun terdapat beberapa peraturan mentri dalam negeri yaitu PMDN No. 14 tahun 1975 tentang pendaftaran atas tanah kepunyaan bersama dan pemilikan bagian-bagin bangunan yang ada di atasnya serta penerbitan sertifikatnya.

PMDN No. 4 tahun 1977 tentang penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah mengenai hak atas tanah yang dipunyai bersama dan pemilikan bagian-bagian yang ada di atasnya. PMDN No. 10 tahun 1983 tentang tata cara permohonan dan pemberian izin penerbitan setifikat hak atas tanah kepunyaan bersama yang disertai dengan pemilikan secara terpisah bagian-bagian pada bangunan bertingkat.

C. Sistem Pembangunan Rumah Susun

Pembangunan rumah susun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah yang terbatas. Dalam pembangunannya diperhatikan antara lain kepastian hukum dalam penguasaan dan keamanan dalam pemanfaatannya.

Pembangunan rumah susun diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, Koprasi, Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak di bidang pembangunan rumah susun harus memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah, dimana rumah susun yang bersangkutan dibangun. Rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh negara serta hak pengelolaan. Lokasi tanah tempat pembangunan ditunjuk oleh kepala kantor pertanahan kota madya/kabupaten, berdasarkan rencana umum/detail tata ruang daerah tingkat II yang bersangkutan.

Penyelenggara Pembangunan Rumah Susun (PPRS) dalam mendirikan rumah susun wajib mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah tingkat II yang bersangkutan, untuk memiliki IMB wajib menyerahkan :

1. Sertifikat hak atas tanah dari tanah di atas mana akan dibangun gedung atas nama PPRS.

2. Rencana tapak, yaitu rencana tata letak bangunan yang akan dibangun.

3. Gambar rencana arsitektur, yang memuat denah dan potongan serta pertelaannya yang menunjukan dengan jelas batasan vertical dan horizontal dari tiap SRS serta lokasinya.

4. Gambar rencana struktur dan perhitungannya.

5. Gambar rencana yang menunjukan dengan jelas bagian-bagian bersama, tanah bersama dan benda bersama.

6. Gambar rencana air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, saluran pembuangan air limbah dan lain-lain.

7. Nilai perbandingan proporsional dari tiap SRS.

D. Hak dan Kewajiban Pemilik SRS

Hak pemilik SRS adalah sebagai berikut :

1. Pemilik SRS berhak menghuni SRS yang dimilikinya serta menggunakan bagian bersama, tanah bersama dan benda bersama sesuai dengan peruntukannya.

2. Ia juga berhak menyewakan SRS yang dimilikinya kepada pihak lain, asal tidak melebihi jangka waktu berlakunya hak atas tanah bersama yang bersangkutan.

3. HMSRS dapat beralih karena pewarisan.

4. Juga dapat dipindahkan kepada pihak lain melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan atau legaat.

Adapun kewajiban pemilik SRS sebagai berikut :

1. Para pemilik SRS penghuninya berkewajiban membentuk apa yang disebut perhimpunan penghuni. Perhimpunan penghuni merupakan badan hukum, yang bertugas mengurus kepentingan bersama para pemilik SRS dan penghuninya. Perhimpunan penghuni tersebut dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pengelola, yang bertugas melaksanakan pemeliharaan dan perhimpunan penghuni dan badan pengelola ditanggung bersama.

2. Pembiayaan kegiatan perhimpunan penghuni dan badan pengelola ditanggung bersama oleh pemilik SRS dan para penghuni, masing-masing sebesar imbangan menurut nilai perbandingan proposionalnya.

3. Jika jangka waktu hak atas tanah bersama berakhir, para pemilik SRS berkewajiban untuk bersama-sama mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas bangunan yang bersangkutan.

E. Sistem Penjualan SRS

Orang yang membeli SRS berarti menjadi pemegang HMSRS. Selain meliputi pemilikan secara individual SRS yang belinya, HMSRS meliputi juga hak bersama atas tanah bersama yang bersangkutan. Maka dengan sendirinya pembeli SRS harus memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah bersama tersebut.

Apabila tanah untuk membangun rumah susun berupa tanah hak milik yang boleh membelinya terbatas pada perorangan warga Negara Indonesia tunggal dan badan-badan hukum tertentu yang dimungkinkan menguasai tanah tersebut. Sedangkan jika berstatus Hak Guna Bangunan selain warga Negara Indonesia, terbuka juga bagi badan-badan hukum Indonesia. Bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia dalam arti bertempat tinggal di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, terbuka kemungkinan untuk menjadi pemilik SRS.

SRS-SRS baru boleh mulai dijual, jika pembangunan fisik rumah susun yang bersangkutan dan segala bagian serta peralatan perlengkapannya sudah selesai seluruhnya, sesuai dengan IMB yang diterbitkan serta dipenuhinya segala persyaratan administrative.
Penjualan SRS wajib dilakukan di hadapan PPAT, yangb bertugas membuat aktanya.jualbeli tersebut diikuti dengan pendaftaran pemindahan haknya pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan. Pendaftaran dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah dan sertifikat HMSRS yang bersangkutan.

Selama ini, aturan kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi WNA berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing.
Selain itu, kepemilikan properti oleh WNA diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing. Ketentuan itu mengatur kriteria orang asing yang dapat memiliki rumah dan kriteria rumah yang dapat dimiliki oleh orang asing.

Mengutip pasal 1 PP No 41/1996, mengatakan, bahwa orang yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki sebuah rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak atas tanah tertentu sepanjang orang asing tersebut kehadirannya di Indonesia dapat memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.

Pasal 2 PP tersebut juga menyatakan, orang asing dapat membangun hunian di atas tanah hak pakai atau tanah negara, atau di atas tanah hak lain yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah. Selain itu, dapat juga dalam bentuk satuan rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah hak pakai atas tanah negara.
WNA yang akan membeli tanah harus membuat perjanjian dengan pejabat pembuat akta tanah. Perjanjian itu dibuat dalam jangka tidak lebih dari 25 tahun. Perjanjian itu dapat diperbarui dengan jangka waktu tidak lebih dari 25 tahun sepanjang WNA itu masih berkedudukan di Indonesia.

Masalah fleksibilitas, peraturan tanah Indonesia lebih ramah kepada orang asing dibanding Singapura, Autralia, dan Malaysia. Pasal 1 PP No. 41 Tahun 1996 tidak mengharuskan orang asing untuk tinggal terus menerus di Indonesia selama 12 bulan berturut-turut untuk membeli rumah di Indonesia dan tidak diharuskan beli langsung dari developer. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 7 Tahun 1996, lebih lanjut lagi, hanya mensyaratkan orang asing tersebut harus memberi manfaat untuk pembangunan nasional.

Sementara itu, WNA, sesuai Undang-undang Pokok Agraria No 5/1960 hanya dapat memiliki tanah dengan hak pakai. Karena itu, masalah kepemilikan WNA atas properti ini sebenarnya dapat diatur dengan 30 tahun sama dengan HGB atau 60 tahun seperti diatur dalam UUPA, sehingga PP-nya dapat mengatur kembali.

Sejarah Ahl Al-Hadis dan Ahl Al-Ra’yi

2010-12-23T05:19:00.000-08:00

Di dalam agama Islmam terdapat hukum-hukum yang ada mesti kita taati, sumber hukum tersebut berasal dari Al-Qura’an dan Hadis, selain itu ada sumber yang lain yang berasal dari pendapat-pendapat para ulama yang dinamakan dengan ijtihad yang berasal dari mazhab mereka sendiri. Mazhab yang terkenal ini ada beberapa yang diakui oleh umat islam iantaranya : Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali, Mazhab Syaf’I, dan Mazhab Maliki.

Perkembangan mazhab tersebut sangat pesat dikarenakan beberapa factor diantaranya :

1. pendapat mereka dibukukan

2. adanya murid yang menyebarkan, mempertahankan, dan membela pendapat mereka

3. adanya kecenderungan jumhur ulama yang menyarankan agar keputusan yang diambil oleh hakim harus berasal dari suatu mazhab , sehingga dalam berpendapat tidak adanya dugaan yang negative karena mengikuti hawa nafsu dalam mengadili.

Di dalam perkembangannya ada yang berdampak positif seperti yang telah dipaparkan di atas tadi, selain itu juga ada dampak negative. Dampak negatifnya adalah adanya persaingan untuk menyaingi mazhab-mazhab lain

A. Sejarah lahirnya

Masa Daulah Abbasiyah adalah masa keemasan Islam, atau sering disebut dengan istilah ‘’The Golden Age”. Pada masa itu Umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban maupun kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan. Fenomena ini kemudian melahirkan cendikiawan-cendikiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Periode ini dalam sejarah hukum Islam juga dianggap sebagai periode kegemilangan fikih Islam, dimana lahir beberapa mazhab fikih yang panji-panjinya dibawa oleh tokoh-tokoh fikih agung yang berjasa mengintegrasikan fikih Islam dan meninggalkan khazanah luar biasa yang menjadi landasan kokoh bagi setiap ulama fikih sampai sekarang.

Memasuki abad kedua Hijriah inilah yang menjadi era kelahiran mazhab-mazhab hukum dan dua abad kemudian mazhab-mazhab hukum ini telah melembaga dalam masyarakat Islam dengan pola dan karakteristik tersendiri dalam melakukan istinbat (penetapan) hukum.

Para tokoh atau imam mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, Ahmad bin Hanbal dan lainnya, masing-masing menawarkan kerangka metodologi, teori dan kaidah-kaidah ijtihad yang menjadi pijakan mereka dalam menetapkan hukum. Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para tokoh dan para Imam Mazhab ini, pada awalnya hanya bertujuan untuk memberikan jalan dan merupakan langkah-langkah atau upaya dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi, baik dalam memahami nash al-Quran dan al-Hadis maupun kasus-kasus hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam nash.

Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para imam mazhab tersebut terus berkembang dan diikuti oleh generasi selanjutnya dan ia tanpa disadari menjelma menjadi doktrin (anutan) untuk menggali hukum dari sumbernya. Dengan semakin mengakar dan melembaganya doktrin pemikiran hukum dimana antara satu dengan lainnya terdapat perbedaan yang khas, maka kemudian ia muncul sebagai aliran atau mazhab yang akhirnya menjadi pijakan oleh masing-masing pengikut mazhab dalam melakukan istinbat (penetapan) hukum.

Teori-teori pemikiran yang telah dirumuskan oleh masing-masing mazhab tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting artinya, karena menyangkut penciptaan pola kerja dan kerangka metodologi yang sistematis dalam usaha melakukan istinbat (penetapan) hukum. Penciptaan pola kerja dan kerangka metodologi inilah yang dalam pemikiran hukum Islam disebut dengan ushul fikih.

B.Ahl Al-Hadis dan Ahl Al-Ra’yi

1. Ahl Al-Hadis

Dalam masyarakat Islam terdapat kelompok orang yang metode pemahamannya terhadap ajaran wahyu amat terikat oleh informasi dari Nabi. Dengan kata lain, ajaran Islam itu diperoleh dari Al-Qur’an dan petujuk Nabi saja bukan yang lain. Disamping disebut as-Sunnah petunjuk Nabi juga disebut hadis, karena itu mereka itu mereka disebut ahl al-hadis. Mulanya aliran ini timbul di Hijaz utamanya di Madinah karena penduduk Hijaz lebih banyak mengetahui hadis dan tradisi Rasul disbanding dengan penduduk di luar Hijaz. Hijaz adalah daerah yang perkembangan budayanya dalam pantauan Rasulullah hingga beliau wafat. Di Madinah sebagai ibu kota Islam beredar hadis Nabi yang jauh lebih banyak/lengkap disbanding dengan daerah lain mana pun, ulamanya pun sudah mapan dengan tradisi menyelesaikan masalah-masalah hukum dengan teks wahyu tidak lagi memerlukan memeras otak, sehingga pada masa itu Hijaz dikenal sebagai pusat hadis.

Di masa sahabat sumber hukum Islam adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi (al-Qur’an dan al-Hadis). Di masa tabi’in sumber itu ditambah dengan fatwa sahabat, menurut ulama ahl al-hadis apabila tidak memperoleh al-Qur’an dan hadis ketika menjawab persoalan hukum, mereka meninjau pendapat para sahabat. jika mereka tidak memperolehnya maka mereka berijtihad atau tidak memberi fatwa, mereka membenci ra’yi serta menghindari fatwa dan istinbath kecuali bila terpaksa dan program mereka yang utama adalah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW.

w kecenderungannya :

Mazhab ini terkait dengan nash – nash syara’ yang ada dalam al-Qur’an dan al-Hadist dan tidak melakukan ra’yu yang bersandar pada usaha akal semata. Argumentasi mereka bahwa syari’ah itu dari Allah, oleh sebab itu tidak layak menjadi arena percaturan hamba – hambanya, pendapat manusia bisa salah dan benar, sedangkan Al-Qur’an dan As-Sunah terlepas dari kesalahan.

w tokohnya : Imam Abu Hanifah

2. Ahl Al-Ra’yi

Istilah ahl al-ra’yi digunakan untuk menyebut kelompok pemikir hukum Islam yang memberi porsi akal lebih banyak disbanding dengan pemikir lainnya. Bila kelompok lain dalam menjawab persoalan hukum tampak terikat oleh teks nas (al-Qur’an dan al-Hadis) , maka kelompok ahl al-ra’yi tampak tidak terikat, leluasa menggunakan pendapat akal. Sebenarnya ahl al-ra’yi bukan berarti kelompok yang meninggalkan hadis. mereka juga menggunakan hadis sebagai dasar penetapan hukum, hanya mereka dalam melihat kasus penetapan hukum berpendapat bahwa nas syar’I mempunyai tujuan tertentu dan nas syar’I secara kumulatif bertujuan mendatangkan maslahat manusia (mashalih al-ibad). Karena banyaknya persoalan yang mereka hadapi dan terbatasnya jumlah nas maka mereka berupaya memikirkan rahasia yang terkandung di balik nas dikenal dengan ta’lil al-ahkam. Sedangkan ahl al-hadis lebih memperhatikan penguasaan hafalan nas dan mengamalkan sesuatu sesuai bunyi nas itu.

w kecenderungannya :

Madzhab ini disebut ahli ra’yu karena cenderung mereka banyak menggunakan ra’yu dalam menetapkan hukum. Mereka memiliki pandangan tersendiri terhadap syari’ah islam. Mereka memandangnya sebagai syariat – syariatnya bias masuk akal dan pokok – pokoknya kokoh, bukan syariat baku yang tidak diketahui sasarannya.

w tokohnya : Imam Malik, Imam Syafi’I, Imam Ahmad ibn Hanbal

Ciri-ciri Fiqh tiap Madzhab dan Kecenderungannya

2010-12-23T05:08:00.000-08:00

Mazhab Ahlul hadist

Kecenderungan fiqh-nya

Langkah dalam pengambilan hukum

1. Mencari dalam Al-Qur’an,

2. Bila tidak didapatkan, mencari dalam As–sunah,

3. Bila tidak didapatkan juga, mengambil pendapat yang disepakati oleh ulama Madinah,

4. Bila ulama – ulama tersebut berselisih ambil yang paling kuat,

5. Bila tidak dijumpai pendapat ulama – ulama baru digunakan ra’yu.

Motivasi kecenderungan tekstual

1. Motivasi psikologis; hal ini tampak pada kefanatikan para fuqaha Ahli hadist terhadap guru - guru mereka di Mekkah dan Madinah serta kepercayaan terhadap jalan yang ditempuh dalam fiqh.

2. Pusat mazhab ahli hadist adalah Madinah yaitu pusat berkembangnya sunnah dan tempat tinggal sahabat, sehingga para fuqaha Madinah lebih mengetahui dari pada fuqaha di tempat lain.

Mazhab Ahlurra’yi

Kecenderungan fiqh-nya

Langkah dalam pengambilan hukum

1. Mencari dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah,

2. Bila tidak dijumpai, mereka mencari pendapat syeikh mereka,

3. Bila tidak ada pendapat syeikh mereka, maka mengkonklusifkan hukum atas dasar hikmah hukum atau masalah yang baru timbul,

4. Bila masih tidak ditemukan mereka mengambil hukum atas ketenangan diri mereka yang lebih maslahat.

Motivasi kecenderungan terhadap wahyu

1. Motivasi psikologis: dukungan yang besar terhadap syeikh-syiekh mazhab mereka,

2. Kekurangan bekal hadist yang dimiliki,

3. Menurut mereka hadist amat sedikit yang tidak terkena cacat.

Titik temu di antara dua kelompok di atas adalah kesamaan sikap mereka dalam mengutamakan Al-Qur’an dan Hadits sebagai hujjah utama. Dan perbedaan yang muncul di antara keduanya adalah tentang masalah di luar kerangka al-Qur’an baik itu dalam penggunaan tafsir serta takwil Al-Qur’an dan mengeluarkan pendapat tentangnya.

Aliran – aliran dalam Ilmu ushul Fiqh

Pasca Ar-Risalah, secara global dapat disimpulkan bahwa para ulama dalam merumuskan kaidah-kaidah ushuliyyah menempuh tiga metode, yaitu metode Mutakallimin, Metode Fuqaha’, dan Konvergensi antara keduanya.

1. Metode Mutakallimin

Para ulama dalam aliran ini dalam pembahasannya menggunakan cara-caradalamilmu kalam yakni menetapkan kaidah-kaidahyang ditopangdengan alasan-alasan yang kuat baik naqli atau aqli tanpa terikat dengan hukum furu’ yang telah ada pada mazhab apapun.kitab-kitab ushul fiqh pada aliran ini. Ulama aliran ini mendasarkan diri pada logika dan dalil naqli. Dan tujuan penulisan kitab-kitab aliran ini adalah agar menjadi acuan standar dalam istinbath, bukan untuk membela fiqh imamnya. Di antara ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah Ulama Mu’tazilah, Malikiyah, Syafi’iyyah dan Hanbaliyah.

Di antara kitab-kitab Ilmu Ushul Fiqh dalam aliran ini, yaitu :

1. Kitab Al-Mu’tamad disusun oleh Abdul Husain Muhammad bin Aliy al-Bashriy al-Mu’taziliy asy-Syafi’iy (wafat pada tahun 463 Hijriyah),

2. Kitab Al-Burhan disusun oleh Abdul Ma’aliy Abdul Malik bin Abdullah al-Jawainiy an-Naisaburiy asy-Syafi’iy yang terkenal dengan nama Imam Al-Huramain ( wafat pada tahun 487 Hijriyah),

3. Kitab AI Mushtashfa disusun oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazaliy Asy Syafi’iy ( wafat pada tahun 505 Hijriyah).

Dan masih banyak literatur lainnya yang muncul setelah itu oleh para ulama aliran ini.

2. Metode Fuqaha’

Para ulama dalam aliran ini, dalam pembahasannya, berangkat dari hukum-hukum furu’ yang diterima dari imam-imam (mazhab) mereka; yakni dalam menetapkan kaidah selalu berdasarkan kepada hukum-hukum furu’ yang diterima dari imam-imam mereka, bahkan terkadang terlalu berlebihan dalam membela imam mereka.

Kitab kitab aliran mereka:

1. Al-Jashshash disusun oleh Abu Bakar Ahmad bin Aliy (wafat tahun 380 h),

2. Al-Manar kitab yang disusun oleh Hafidhuddin ‘Abdullah bin Ahmad An Nasafiy (wafat pada tahun 790 Hijriyah), dan syarahnya yang terbaik yaitu Misykatul Anwar.

Menurut Abu Zahrah perbedaan yang mendasar antara metode kalam dan Fuqaha adalah terletak pada posisi kaidah – kaidah ushul ulama mazhabnya, yaitu bahwa kaidah-kaidah yang dibangun oleh asy-Syafi’ie adalah kaidah – kaidah umum yang langsung dpat dijadikan acuan atau dikembangakan kedalam masalah furu’. Sedangkan metode fuqaha Hanafiyah, mereka menjadikan fiqh imam mazhabnya sebagai acuan dalam merumuskan kaidah – kaidah ushul.

3. Konvergensi

Metode yang menggabungkan dan mengkombinasikan antara kedua pendekatan. Metode ini juga sering disebut dengan tariqah al-jam’an. Ciri ulama mazhab ini adalah dengan sikapnya yang rasional dan juga kadang tradisional.

Diantara ulama-ulama yang mempunyai ide ini adalah sebagai berikut: Mudhafaruddin Ahmad bin ‘Aliy As Sya’atiy Al Baghdadiy (wafat pada tahun 694 Hijriyah) dengan menulis kitab Badi’un Nidham yang merupakan paduan kitab yang disusun oleh Al Bazdawiy dengan kitab Al Ihkam fi Ushulil Ahkam yang ditulis oleh Al Amidiy.

Dalam kaitan dengan pembahasan Ilmu Ushul Fiqh ini, perlu dikemukakan bahwa Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy Syatibiy ( wafat pada tahun 760 Hijriyah) telah menyusun sebuah kitab Ilmu Ushul Fiqh, yang diberi nama A1 Muwafaqat. Dalam kitab tersebut selain dibahas kaidah-kaidah juga dibahas tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. Kitab Ushulul Fiqh oleh Syaikh Muhammad A1 Khudlariy Bak (wafat pada tahun 1345 Hijriyah/ 1927 Masehi).

Sikap Islam Terhadap Rok

2010-12-23T05:03:00.000-08:00

Sesungguhnya Allah ta’ala mengutus Nabi Muhammad dengan petunjuk-Nya dan agama yang hak, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dan membersihkan serta mensucikan hati mereka dari kotoran kekufuran dan kefasikan dan membebaskan mereka dari belenggu penghambaan kepada selain Allah ta’ala.

Dia (Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam) membersihkan manusia dari kesyirikan dan kehinaan kepada selain Allah dan memerintahkannya untuk beribadah hanya kepada Allah semata dengan merendahkan diri dan mencintai-Nya dan meminta serta memohon kepada-Nya dengan penuh harap dan takut.

Dia juga mensucikan manusia dari setiap kebusukan maksiat dan perbuatan dosa, maka dia melarang manusia atas setiap perbuatan keji dan buruk yang dapat merusak hati seorang hamba dan mematikan cahayanya dan agar menghiasinya dengan akhlak mulia dan budi perkerti luhur serta pergaulan yang baik untuk membentuk pribadi muslim yang sempurna. Maka dari itu dia menghalalkan setiap sesuatu yang baik dan mengharamkan setiap yang keji, baik makanan, minuman, pakaian, pernikahan dan lainnya.

Termasuk yang diharamkan karena dapat menghilangkan kesucian adalah merokok, karena berbahaya bagi fisik dan mengdatangkan bau yang tidak sedap, sedangkan Islam adalah (agama) yang baik, tidak memerintahkan kecuali yang baik. Seyogyanya bagi seorang muslim untuk menjadi orang yang baik, karena sesuatu yang baik hanya layak untuk orang yang baik, dan Allah ta’ala adalah Maha Baik tidak menerima kecuali yang baik.

Berikut akan kami kemukakan beberapa fatwa dari para ulama terkemuka tentang hukum rokok : “Merokok hukumnya haram, begitu juga memperdagangkannya. Karena didalamnya terdapat sesuatu yang membahayakan, telah diriwayatkan dalam sebuah hadits :
لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ أخرجه الإمام أحمد في المسند ومالك في الموطأ وابن ماجة
“ Tidak (boleh melakukan/menggunakan sesuatu yang) berbahaya atau membahayakan” (Riwayat Ahmad dalam Musnadnya, Malik dan Atturmuzi)

Demikian juga (rokok diharamkan) karena termasuk sesuatu yang buruk (khabaits), sedangkan Allah ta’ala (ketika menerangkan sifat nabi-Nya Shalallahu 'alaihi wassalam) berfirman: “...dia menghalalkan bagi mereka yang baik dan mengharamkan yang buruk“ (Al A’raf : 157)

Panitia Tetap Lembaga Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia.
Ketua: Abdul Aziz bin Baz
Wakil Ketua: Abdurrazzak Afifi.
Anggota: Abdullah bin Ghudayyan –
Abdullah bin Quud.

“Merokok diharamkan, begitu juga halnya dengan Syisyah, dalilnya adalah firman Allah ta’ala: “Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah maha penyayang terhadap diri kalian “ (An-Nisa : 29)

“ Jangan kalian lemparkan diri kalian dalam kehancuran” (Al-Baqarah : 195)

Dunia kedokteran telah membuktikan bahwa mengkonsumsi barang ini dapat membahayakan, jika membahayakan maka hukumnya haram. Dalil lainnya adalah firman Allah ta’ala:
(وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِى جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا ( النساء : 5

“ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan..” (An Nisa:5)
Kita dilarang menyerahkan harta kita kepada mereka yang tidak sempurna akalnya karena pemborosan yang mereka lakukan. Tidak diragukan lagi bahwa mengeluarkan harta untuk membeli rokok atau syisyah merupakan pemborosan dan merusak bagi dirinya, maka berdasarkan ayat ini hal tersebut dilarang.

Sunnah Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam juga menunjukkan pelarangan terhadap pengeluaran harta yang sia-sia, dan mengeluarkan harta untuk hal ini (rokok dan syisyah) termasuk menyia-nyiakan harta. Rasulullah e bersabda:
{ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ }

Syekh Muhammad bin Sholeh bin ‘Utsaimin
Anggota Lembaga Majlis Ulama Kerajaan Saudi Arabia

“Telah dikeluarkan sebuah fatwa dengan nomor: 1407, tanggal 9/11/1396H, dari Panitia Tetap Lembaga Riset Ilmiah dan Fatwa di Riyadh, sebagai berikut: “Tidak dihalalkan memperdagangkan rokok dan segala sesuatu yang diharamkam karena dia termasuk sesuatu yang buruk dan mendatangkan bahaya pada tubuh, rohani dan harta.

Jika seseorang hendak mengeluarkan hartanya untuk pergi haji atau menginfakkannya pada jalan kebaikan, maka dia harus berusaha membersihkan hartanya untuk dia keluarkan untuk beribadah haji atau diinfakkan kepada jalan kebaikan, berdasarkan umumnya firman Allah ta’ala:
يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمِ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ اْلأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيْهِ (ألبقرة:267
“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata darinya “ (Al Baqarah: 267)

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda: “ Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak akan menerima kecuali yang baik “ (al Hadits)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

(Dinukil dari terjemahan عفواً ممنوع التدخين Maaf, dilarang MEROKOK oleh Thalal bin Sa'ad Al 'Utaibi)

Pengantar Fiqh Jinayah

2010-12-23T04:32:00.000-08:00

Ø PENGERTIAN

Pada dasarnya, pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang (terbatas untuk perbuatan yang dilarang)

Fuqaha mengartikan perakataan Jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara’ (hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa spt: pemukulan, pembunuhan dsb)

Istilah lain yang sepadan dengan Jinayah adalah Jarimah, yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir

Dilihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap Jinayah, dibagi menjadi dua jenis pengertian klasifikasi:

1. Pengertian secara luas
Jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan dapat mengakibatkan hukuman had atau ta’zir

2. Pengertian secara sempit
Jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan dapat menimbulkan hukuman had bukan ta’zir

UNSUR ATAU RUKUN JINAYAH

Dari pengertian tsb, mengisyaratkan bahwa larangan atas perbuatan yang termasuk kategori Jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara’, artinya perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai Jinayah jika perbuatan-perbuatan tersebut diancam hukuman

Kemudian larangan-larangan tadi hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat (waras) yang dapat memahami pembebanan (taklif)

Unsur atau rukun Jinayah adalah :
1. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut yang disertai ancaman hukumannya. Unsur ini dikenal juga dengan istilah “Unsur Formal” (al-Rukn al-Syar’i)

2. Adanya perbuatan yang membentuk Jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Dikenal juga dengan istilah “Unsur Material” (al-Rukn al-Madi)

3. Adanya Pelaku kejahatan, orang yang dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf sehingga dapat dituntut atas perbuatan yang dilakukan. Dikenal dengan istilah “Unsur Moral”(al-Rukn al-Adabi)

Ø HUBUNGAN JINAYAH DG LARANGAN

Dari berbagai pengertian, konsep Jinayah berkaitan erat dengan masalah “larangan” karena setiap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Hukuman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan; sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan sendiri

Sebagaimana peristiwa sosial lainnya, Jinayah mempunyai dua sisi menguntungkan dan merugikan. Tidak ada perbuatan yang hanya menguntungkan atau merugikan semata. Setiap perbuatan memiliki keuntungan dan kerugian tertentu.

Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan Jinayah dan sanksi-sanksinya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.

ASAS LEGALITAS

ØPENGERTIAN

Ø DASAR AZAS LEGALITAS

Ø PENERAPAN

Ø PENGERTIAN

Asas Legalitas adalah suatu konsekuensi logis dari persyaratan seorang mukallaf (subyek hukum) dan persyaratan perbuatan mukallaf
Salah satu syarat mukallaf adalah mampu memahami dalil (aturan) yang mewajibkan dan yang melarang perbuatan. Syarat ini sudah tentu mengharuskan aturan-aturan tersebut ada lebih dahulu untuk bisa dipahami dan dimengerti, sedangkan perbuatan yang diwajibkan atau yang dilarang itu harus diketahui dengan melalui aturannya agar bisa ditaati dengan cara meninggalkan yang dilarang dan melakukan yang wajib

Sesuai kaidah :

“Tidak ada jarimah (tindak kejahatan) dan tidak ada hukum tanpa adanya aturan”.

Ø DASAR AZAS LEGALITAS

1. AL-QUR’AN
~ S.Bani Israil ayat 15
“dan Kami tidak mengadzab sebelum Kami mengutus seorang Rasul”
~ S. al-Qashash ayat 59
“dan tidaklah Tuhanmu membinasakan negeri sebelum Dia mengutus di negeri itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kepada mereka”

2. KAIDAH-KAIDAH FIQH

“Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum ada aturan”.

“Hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya”.

Ø PENERAPAN

1. Masa Berlakunya Hukum Pidana
Pada prinsipnya aturan fiqh Jinayah tidak berlaku surut. Tetapi di kalangan ulama ada yang berpendapat mengenai adanya pengecualian dari hal tersebut.
Dalam hal kejahatan-kejahatan yang betul-betul berbahaya untuk masyarakat dapat berlaku surut, seperti dalam kasus hirabah (pembegalan/perampokan)

2. Lingkungan Berlakunya Aturan Pidana
Di kalangan ulam terdapat tiga macam pendapat, diantaranya:

~ Teori Imam Abu Hanifah
Aturan pidana itu hanya berlaku secara penuh untuk wilayah negeri muslim. Di luar negeri muslim, aturan tadi tidak berlaku lagi kecuali untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak perseorangan (haq al-adamy), mirip dengan teori teritorialitas

~ Teori Imam Abu Yusuf
Aturan pidana hanya berlaku penuh untuk negeri muslim saja, di luar wilayah negeri muslim aturan tidak berlaku total, mirip teori nasionalitas.

~ Teori Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad
Aturan pidana itu tidak terikat oleh wilayah, melainkan terikat oleh subyek hukum. Jadi setiap muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan, mirip teori internasionalitas .

A. Jarimah Zina
PENGERTIAN :

~ Ulama Malilikiyah mendefinisikan :
“Me-wathi-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja”

~ Ulama Syafi’iyah mendefinisikan :
“Memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram dengan subhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu”

UNSUR-UNSUR ZINA
Ada dua unsur zina yaitu :
1. wathi haram
wathi pada faraj wanita bukan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar dianggap zina meskipun ada penghalang antara zakar dengan farajnya selama penghalang itu tidak menghalangi kenikmatan.

2. sengaja/ada ittikad jahat

ولاتقربواالزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS.al-Isra: 32)

ماأدى الى الحرام فهو الحرام
“Setiap sesuatu yang mendatangkan hal yang haram adalah haram”

HOMOSEKSUAL
> Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman bagi orang yang melakukan homoseks itu sama dengan hukuman orang yang zina, karena homoseks adalah fakhisyah,dalilnya :
1. QS. al-Ankabut : 28
2. QS. al-A’raf : 81
3. QS. an-Nisa : 16

Ø Menurut Imam Abu Hanifah, homoseks bukan zina, meskipun perbuatan itu haram dengan alasan:

1. Mencampuri wanita dari qubul disebut zina, sedangkan mencampurinya dari dubur disebut liwath. Perbedaan nama itu menunjukkan perbedaan maksud

2. Zina merusak nasab, sedangkan homoseks tidak demikian

SANKSI ZINA
Dalam al-Qur’an sanksi zina sifatnya bertahap:
- pada permulaan Islam sanksinya ditahan di rumah sampai mati dan dicaci maki (QS. an-Nisa: 15-16)
- jilid seratus kali (QS. an-Nur: 2)
- hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit: jika mereka jejaka dan perawan maka hukumannya 100 jilid dan dibuang selama 1 tahun, jika mereka sudah menikah maka hukumannya 100 jilid dan dirajam

الزّانية والزانى فاجلدواكل واحدمنهما مائة جلدة...
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari mereka seratus kali dera…” (QS.an-Nur:2)

خدواعنى خدواعنى خدواعنى قد جعل الله لهن سبيلا. البكربالبكرجلدمائة والثيب بالثيب جلدمائة والرجم بالحجارة
“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan janda yang berzina dengan janda dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu”

Untuk hukuman jilid para ulama sepakat untuk dilaksanakan, sedangkan untuk hukuman buang adalah hak Ulil Amri.
Imam Malik berpendapat yang dibuang itu laki-lakinya saja sedangkan wanitanya tidak boleh dibuang karena wanita tidak boleh pergi sendiri tanpa adanya mahram.
Sedangkan menurut Imam Syafi’i, Ahmad dan azh-Zhahiri hukuman buang itu dikenakan kepada keduanya

ALAT BUKTI ZINA
Ada empat macam alat bukti zina :
1. saksi
2. pengakuan
3. qarinah (indikasi-indikasi tertentu)

SAKSI
Ulama sepakat bahwa zina tidak dapat diterapkan kecuali dengan empat orang saksi, dalilnya:
1. QS. an-Nisa: 15 “…hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikan) …”
2. QS. an-Nur : 4 dan 13

Adapun syarat saksi :
a. baligh
b. berakal
c. al-hifzhu (mampu mengingat)
d. dapat berbicara
e. bisa melihat
f. adil
g. islam

HAL-HAL YANG MENGHALANGI PERSAKSIAN
~ Keluarga; persaksian orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan terdakwa tidak dapat diterima
~ Permusuhan; jumhur ulama tidak menerima persaksian seorang musuh terhadap orang yang dimusuhi, bila permusuhannya itu atas dasar urusan duniawi
~ Adanya hal-hal yang dianggap dapat meringankan atau memberatkan tuntutan terhadap terdakwa (QS.al-Maidah : 8)

SYARAT-SYARAT KHUSUS BAGI PERSAKSIAN ZINA
a. laki-laki
Jumhur Ulama : empat orang laki-laki
Atha’, Hammad dan Ibn Hazm : tiga orang saksi dan dua orang perempuan atau dua orang laki-laki dan empat orang perempuan
Imam Malik, Syafi’i, Ahmad : suami tidak boleh jadi saksi karena diperkirakan ia akan memperberat tuntutan
Imam Abu Hanifah : suami boleh menjadi saksi karena tidak akan menarik manfaat dari persaksiannya itu, sebab bila istrinya terkena cela maka ia pun ikut terkena cela

b. menyaksikan langsung
Imam Abu Hanifah : saksi yang hanya mendengar dari orang lain dalam kasus ini akan menimbulkan syubhat dan bila ada syubhat maka tertolak hadnya
Imam Ahmad : persaksian yang tidak didasarkan kepada penglihatan dengan mata kepala sendiri tidak dapat diterima

c. tidak kadaluwarsa
Imam Abu Hanifah : diterimanya persaksian zina tidak kadaluwarsa dengan batasan waktu enam bulan.
Imam Malik, Syafi’i dan Zhahiri : tidak mengenal adanya kadaluwarsa bagi persaksian, demikian juga bagi pengakuan

d. persaksian diberikan dalam satu majelis
Para saksi dihadapkan dan mengucapkan persaksiannya dalam satu majelis persidangan

e. jumlah empat orang saksi
Sesuai dengan QS. an-Nisa: 15

f. harus menyakinkan hakim
Persaksian para saksi harus menyakinkan hakim telah terjadinya perzinaan, cara melakukannya, waktu terjadinya dan tempat terjadinya

PENGAKUAN
Imam Abu Hanifah dan Ahmad mensyaratkan pengakuan harus empat kali, karena diqiyaskan kepada empat orang saksi.
Imam Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa pengakuan cukup sekali.
Pengakuan itu “suatu bukti yang terbatas untuk diri orang yang mengaku saja”. Jadi bila seseorang mengaku telah berzina dengan seorang wanita dan pengakuannya diperiksa, maka pengakuannya hanya berlaku bagi dirinya. Artinya bila wanita itu tidak mengakuinya, maka dia yang wajib dikenai hukuman.

QARINAH/TANDA-TANDA/INDIKASI

Qarinah yang dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami.
Tetapi menurut ulama, kehamilan wanita yang tidak bersuami bukanlah suatu qarinah yang pasti artinya memberikan kemungkinan-kemungkinan lain bahwa kehamilan bukan hasil zina. Contoh seperti hamil karena diperkosa.

B. MENUDUH ZINA (QADZAF)
Menuduh dalam Islam ada dua macam, menuduh zina yang diancam dengan had dan menuduh selain zina yang diancam dengan ta’zir.
Barang siapa yang menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram, maka wajib atasnya membuktikan tuduhannya itu. Apabila ia tidak dapat membuktikan tuduhannya itu, wajib dikenai hukuman.
Dasar hukum keharaman qadzaf adalah : QS. an-Nur: 4 dan 23

Surat Kuasa Umum

2009-10-12T22:02:00.001-07:00

Mengingat isi kuasa umum sangat luas, kuasa ini biasanya hanya diberikan antara keluarga. Misalnya, antara bapak kepada anak atau suami kepada isterinya. Selain itu, kuasa umum biasanya hanya diberikan secara garis lurus ke atas atau ke bawah, tidak ke samping. Namun, kuasa umum dapat juga diberikan selain kepada keluarga terdekat tersebut, seperti dari seseorang majikan kepada karyawan kepercayaannya.

KUASA UMUM
Nomor: ..........

Pada hari ini ..........., tanggal .........., pukul .........., menghadap kepada saya, notaris .......... Tuan .........., pekerjaan .........., bertempat tinggal di .........., nomor .........., Kota ..........
Penghadap dikenal oleh saya notaris.
Penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada anaknya .........., pekerjaan .........., bertempat tinggal di .........., jalan .........., nomor .........., Kota ..........

----- PADA UMUMNYA -----

1. Mewakili penghadap (selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa) seluas-luasnya dan dimana pun, baik mengenai kepentingan-kepentingan pemberi kuasa sendiri maupun untuk mewakili pemberi kuasa didalam pangkat, kedudukan, atau jabatan apa pun yang sekarang ini sudah dipegang atau diduduki oleh pemberi kuasa, untuk mengurus, menguasai, memegang, menjaga dan menjalankan segala hak dan kewajiban dan kepentingan pemberi kuasa dan/atau siapa pun yang diwakilinya didalam hal dan keadaan bagaimana pun.
2. Pemegang kuasa berhak mengurus, membeli, menjual, menukarkan, menerima, menyerahkan, dan menyuruh menyerahkan barang-barang yang bergerak atau tidak bergerak, serta hak-hak dan lain-lainnya.
3. Pemegang kuasa berhak membuat, menyuruh membuat, menerima, atau menolak hadiah-hadian atau hibah-hibah, membuat perjanjian-perjanjian penjualan atau pembelian, menetapkan harga dan syarat-syarat serta perjanjian-perjanjiannya, serta membuat perjanjian sewa menyewa dan menetapkan syarat-syarat serta perjanjian-perjanjiannya. Selanjutnya membuat perjanjian-perjanjian dengan syarat-syarat yang dipandang pantas oleh pemegang kuasa dengan seksama, melaksanakan perjanjian
3
yang telah dibuat serta menuntut supaya orang lain berbuat demikian, serta meminta pecahnya atau batalnya perjanjian-perjanjian dengan minta atau tidak suatu ganti rugi.
4. Pemegang kuasa berhak menagih dan menerima uang sewa, pembayaran bunga upah, gaji, dan juga pembayaran-pembayaran yang menjadi haknya pemberi kuasa
5. Pemegang kuasa berhak menandatangani segala akta dan surat, memberi kwitansinya untuk segala penerimaan.
6. Pemegang kuasa berhak mengambil semua tindakan yang menurut keadaan dianggap perlu oleh pemegang kuasa, jika ada seseorang yang tidak membayar kewajibannya pin-jamannya atau menunda pembayaran pinjamannya.
7. Pemegang kuasa berhak mengajukan permintaan agar siapa pun yang tidak membayar pinjamannya dinyatakan pailit.
8. Pemegang kuasa berhak membayar pinjaman-pinjaman dan biaya-biaya serta me-nawarkan pembayaran kepada yang berhak menerimanya dan jika pembayaran ter-sebut ditolak, menyerahkan pembayaran tersebut kepada hakim
9. Pemegang kuasa berhak membuat persetujuan-persetujuan supaya suatu perkara diputus oleh hakim dengan syarat-syarat yang dianggap pantas oleh pemegang kuasa, jika dirasa perlu.
10. Pemegang kuasa berhak meminta/mengajukan permohonan hak Milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau hak lain atas tanah, menerima atau melepaskan serta menyerahkan hak-hak tersebut.
11. Pemegang kuasa berhak menandatangani surat-surat wesel, surat-surat aksep, dan surat dagang, serta memberikan hak-hak yang dapat dipergunakan atas kekuatan surat-surat tersebut kepada orang lain atau membayar jumlah yang tersebut dalam surat-surat itu pada waktu yang telah ditetapkan.
12. Pemegang kuasa berhak menerima dari orang lain dan menjual surat-surat atau meminta pembayaran atas surat-surat tersebut pada hari yang telah ditentukan, serta membuat protes dan pada umumnya melakukan semua perbuatan yang termasuk dalam lingkungan perniagaan wesel.
13. Pemegang kuasa berhak menjalankan uang, memasukkan dalam dan/atau menarik uang dari bank, menerima uang dengan menandatangani dan memberikan cek atau surat berharga lain, menerima dan memasang hak tanggungan atau menggadaikan, serta membatalkan atau mencabut tanggungan tersebut dan memberikan pembebasan.
14. Pemegang kuasa berhak menghidupkan perseroan-perseroan dagang berjenis apapun, menjual dan membeli andil-andil dalam perseroan-perseroan yang pada waktu sekarang ini sudah atau yang dikemudian hari akan didirikan dan melakukan
4
penggantian nama seperlunya, menerima pembayaran-pembayaran, turut hadir dalam rapat-rapat pemegang andil dan mewakili pemberi kuasa atau siapa pun yang diwakilinya serta mengeluarkan suara, berbuat seperlunya untuk melakukan pendaftaran-pendaftaran, memberi pembebasan dan mendaftarkan atau membatalkan tanggungan-tanggungan apa pun.
15. Pemegang kuasa berhak meminjamkan uang dengan atau tidak membayar bunga, menandatangani dan menyerahkan surat-surat aksep dan/atau surat pinjaman kepada orang lain, memberi tanggungan atau mengikat barang-barang pemberi kuasa atau yang diwakilinya, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak dan untuk satu dan lain membuat dan menerima semua syarat-syarat yang oleh pemegang kuasa dianggap pantas dan baik, serta mengikat pemberi kuasa atau yang diwakilinya baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang lain sebagai penanggung (borg).
16. Pemegang kuasa berhak menerima surat-surat, paket-paket, wesel-wesel pos, surat-surat kawat dan barang-barang dari kantor pos atau dari siapa pun, serta menandatangani surat-surat penerimaan dan jika perlu pemegang kuasa boleh membuka dan membalas surat-surat dan surat-surat kawat tersebut.
17. Pemegang kuasa berhak melawan beban-beban, pajak-pajak, dan mengajukan ke-beratan-keberatan, mengurus di luar atau dengan perantaraan pengadilan segala urusan pa-jak dan menjalankan, mengurus, serta memperhatikan hak-hak dan ke-pentingan-kepentingan pemberi kuasa dan/atau yang diwakilinya.
18. Pemegang kuasa berhak mewakili pemberi kuasa dan/atau yang diwakilinya dalam urusan warisan, meminta penaruhan atau pencabutan penyegelan beslag atau me-lawan itu.
19. Pemegang kuasa berhak menggunakan hak untuk menimbang atau memeriksa, me-nerima warisan (baik dengan tiada perjanjian maupun dengan hak istimewa untuk mencatat), atau menolaknya.
20. Pemegang kuasa berhak meminta agar dibuat catatan warisan atau tulisan itu dilihat ketika catatan atau tulisan itu dibuat.
21. Pemegang kuasa berhak hadir dalam segala rapat atau sidang, turut berembug, dan mengeluarkan suara.
22. Pemegang kuasa berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai, serta mengatur gaji mereka.
23. Pemegang kuasa berhak meminta, menetapkan, atau turut menetapkan kerugian dan lain-lain kerugian, menerima kerugian-kerugian itu dan menandatangani, serta memberikan kwitansi.
24. Pemegang kuasa berhak meminta ijin-ijin, lisensi-lisensi, dan deviden.
5
25. Pemegang kuasa berhak menahan atau membeslag barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, hak-hak dan uang tunai, menuntut semua perkara yang bersangkutan dengan penahanan atau pembeslagan itu di pengadilan, membatalkan penahanan atau pembeslagan itu, menjual barang-barang yang ditahan atau dibeslag dan menerima uang pendapatan penjualan dengan memberikan kwitansi.
26. Pemegang kuasa berhak mewakili pemberi kuasa dan/atau siapa yang diwakilinya dalam semua perkara, baik perkara perdata, perkara pelanggaran maupun perkara pidana, minta, menerima atau menolak sumpah serta mengangkat sumpah, menyanggah saksi-saksi dan hakim untuk itu memberitahukan sebab-sebabnya, membereskan perkara-perkara dengan perantaraan pengadilan atau dengan perdamaian dan untuk itu menggunakan segala daya upaya yang diperkenankan oleh hukum, meminta agar keputusan-keputusan dijalankan juga dengan menggunakan hukuman badan atau meminta keputusan pengadilan yang lebih tinggi, menahan atau membeslag barang-barang serta uang tunai dari orang lain, mengangkat pengacara dan juru sita dan memberikan kepada mereka kuasa yang diperlukan dan mencabut kembali kuasa-kuasa itu, membuat perdamaian, mengangkat ahli-ahli perdamaian untuk memutus suatu perkara. Untuk keperluan-keperluan tersebut membuat atau meminta dibuatkan akta-akta dan surat-surat, menandatanganinya, mengajukan dan menarik kembali surat-surat dan akta-akta, memilih tempat kedudukan dan dengan ringkas untuk keperluan-keperluan yang tersebut di atas itu mengerjakan atau melakukan segala perbuatan apapun yang menurut keadaan diperlukan atau dirasa baik oleh pemegang kuasa, walaupun untuk melakukan suatu perbuatan diperlukan kuasa istimewa, kuasa harus dianggap juga diberikan di dalam akta kuasa ini.
Dengan penetapan bahwa kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, bahwa kuasa ini diberikan dengan hak juga untuk mencabutnya kembali. Menghadap kepada saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi tersebut di akhir akta ini. Tuan .........., tersebut di atas yang saya Notaris kenal dan yang menyatakan menerima baik kuasa menurut akta ini.

------ Demikianlah akta ini ------

Dibuat dan diresmikan di .........., pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas dengan dihadiri oleh .........., dan .........., keduanya pegawai notaris dan bertempat tinggal di .........., dan di .........., sebagai saksi-saksi.
6
Setelah akta ini oleh saya, notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, notaris.

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa
.......... ..........
Notaris
..........
Saksi-saksi
.......... ..........

Kajian Hukum Tata Negara

2009-08-09T22:54:00.000-07:00

Dalam kepustakaan Belanda perkataan Staatsrecht, dalam bahasa istilah inggeris dikenal dengan “constitusional law” bahasa prancis droit constitusionnel (hukum Tata Negara) mempunyai dua macam arti, Pertama sebagai staatsrechtswetenschap (Ilmu Hukum Tata Negara) kedua sebagai Positif staatsrecht (hukum tata Negara posistif).
Sebagai ilmu HTN ; HTN mempunyai obyek penyelidikan dan mempunyai metode penyelidikan, sebagaimana dikatakan Burkens; bahwa obyek penyelidikan Ilmu HTN adalah system pengambilan keputusan dalam Negara sebagaimana distrukturkan dalam hukum (tata) positif. Seperti UUD (konstitusi), UU, peraturan tata tertib berbagai lembaga-lembaga negara.
Kedua, positif staatsrecht (hukum tata Negara positif) yaitu ada berbagai sumber hukum yang dapat kita kaji, HTN positi mempunyai beberapa sumber hukum ; 1) hk. Tertulis, 2) Hk. Tak tertulis, 3) yurispridensi 4) Pendapat Pakar Hukum
Sedangkan Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur dari pada Negara.

Menurut A.M. Donner (guru besar belanda; bahwa obyek penyelidikan ilmu HTN yaitu penerobosan Negara dengan HUkum “ de doordringing van de staat met het recht” artinya Negara sebagai organisasi kekuasaan/jabatan/rakyat) diterobos oleh aneka ragam Hukum.
Sedangkan ilmu HTN dalam arti sempit menyelidiki :
1. jabatan apa yang terdapat dalam suatu Negara
2. siapa yang mengadakan
3. bagaimana cara melengkapi mereka dengan pejabat-pejabat
4. apa yang menjadi tugasnya
5. apa yang menjadi wewenangnya
6. perhubungan kekuasaan satu sama lain
7. di dalam batas-batas apa organisasi Negara. Dan bagaimana menjalankan tugasnya.
Dalam membagi HTN dalam arti luas itu dibagi atas dua golongan hukum, yaitu :
1. Hukum tata Negara dalam arti sempit
2. hukum tata usaha Negara administrative recht)
menurut Van Volenhoven membagi HTN atas golongan
1. hukum pemerintahan (berstuurecht)
2. hukum peradilan (justitierecht ) :peradilan ketatanegaraan , peradilan perdata. ,Peradilan tata usaha, peradilan pidana
3. Hukum kepolisian (politierecht)
4. hukum perundang-undangan (regelaarecht)

HTN HUBUNGANNYA DENGAN ILMU LAINNYA
ilmu Negara
“ilmu negara” diambil dari istilah bahasa Belanda Staatler yang berasal dari istilah bahasa Jerman Staatslehre dalam bahasa inggeris disebut teory of state dalam bahasa Perancis Theorie d’etat. Ilmu Negara adalah menyelidiki asas –asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang Negara dan hukum tata Negara. George Jellinek dikenal sebagai Bapak Ilmu Negara. Membagi ilmu kenegaraan menjadi dua bagian, yaitu : a) ilmu Negara dalam arti sempit staatswissenschaften b) ilmu pengetahuan hukum rechtwissenschaften
ilmu pengetahuan hukum rechtwissenschaften menurut Jellinek adalah Hukum public yang menyangkut soal kenegaraan, misalnya Hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum pidana, dan sebagainya.

Ilmu Politik
Menurut Hoetink bahwa ilmu politik adalah semacam sosiologi Negara. Ilmu Negara dan hukum tata Negara meyelidiki kerangka yuridis dari Negara, sedangkan ilmu politik menyelidiki bagiannya yang ada di sekitar kerangka itu. Maka kedua-duanya menggambarkan bahwa masing-masing menyelidiki obyek yang sama yaitu Negara, perbedaan hanya pada metode yang digunakan. Dimana ilmu Negara metosenya adalah yuridis sedangkan ilmu politik adalah sosiologis
Sedangkan menurut Barents menggambarkan bahwa hukum tata Negara adalah kerangkanya sedangkan ilmu politik merupakan daging yang disekitarnya. Perbedaannya adalah Ilmu Negara menitip beratkan pada sifat-sifat teoritis tentang asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang Negara, makanya ilmu Negara kurang dinamis. Sementara ilmu politik lebih menitip beratkan pada kejalah-gejalah kekuasaan, baik mengenai organisasi Negara maupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas Negara, oleh karena itu ilmu politik dinamis dan hidup.

SUMBER HUKUM TATA NEGARA
Pengertian Sumber Hukum
Sumber hukum bermacam-macam pengetian adalah tergantung pada sudat mana kita melihanya. Namun demikian sebagai gambaran berikut dua pakar hukum dibawah ini sebagai gambaran tentang sumber hukum
Pengertian Sumber Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu :
a. sebagai asas hukum sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangs, dans ebagainya.
b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum prancis, hukum romawi dan lain-lain
c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa atau masyarakat)
d. Sebagai sumber hukum dimana kita dapat mengenal hukum seperti; dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya.
e. Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum.
Sedangkan menurut Joeniarto bahwa sumber hukum dapat dibedakan menjadi :
• sumber hukum dalam artian sebagai asal hukum positif, wujudnya dalam bentuk yang konkrit berupa keputusan dari yang berwewenang
• sumber hukum dalam artian sebagai tempat ditemukannya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif. Entah tertulis atau tak tertulis.
• sumber hukum yang dihubungkan dengan filsafat, sejarah, dan masyarakat. Kita dapatkan sumber hukum filosofis histories dan sosiologis.

MACAM-MACAM SUMBER HUKUM
sumber hukum formal diartikan sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Atau menurut Utrecht sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya.
Sedangkan hukum materiil adalah sumber hukum yang mentukan isi hukum.Dengan demikian bahwa sumber hukum formal ini sebagai bentuk pernyataan berlakuknya hukum materiil
sumber hukum Tata Negara
bahwasanya sumber hukum tata Negara tidak terlepas dari pada sumber hukum formil dan materil.

pertama, sumber hukum materil tata Negara adalah sumber hukum yang menentukan “isi” hukum, diperlukan jika akan menyediakan asal-usul hukum dan menentukan isi hokum.
Pancasila disebut juga sebagai sumber hukum dalam arti materil, karena:
Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah Negara
Pancasila merupakanjiwa dari setiap peraturan perUU atau semua hukum.
Pancasila merupakan isi dari sumber tertib hokum, artinya
Bahwa pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cirta-cita hukum serta moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat Negara Indonesia.
Adapun menifer sumber dari segala hokum bagi rakyat Indonesia meliputi :
Proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945
Dilahirkan UUD45 sebagai dasar tertulis, yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh serta peraturan peralihan UUD 45.

Kedua, sedangkan sumber hukum dalam arti formal, yaitu
a. hukum perundang-undangan ketatanegaraan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwewenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis
b. hukum adat ketatanegaraan merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang tertulis, namun tumbuh dan dipertahankan oleh masyarakat hukum adat.
c. hukum adat kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan Negara untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menghidupkan (mendinamisasi) kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.
d. yurisprudensi ketatanegaraan adalah kumpulan putusan-putusan pengadilan.
e. Trakta atau hukum perjanjian internasional ketatanegaraan adalah persetujuan yang diadakan Indonesia dengan Negara-negara lain,
f. doktrin ketatanegaraan ajaran-ajaran tentang hukum tatanegara yang ditemukan dan dikembangkan di dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran saksama berdasarkan logika formal yang berlaku.

HIRARKHI PERUNDANG UNDANGAN
Pasal 7 (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa;
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
Yang dimaksudkan dengan peraturan daerah (perda) meliputi ;
a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
Hirarki perundang undangan menurut TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.
3. Undang-Undang (UU) dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta TAP MPR-RI
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut: a). Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. B). DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan. C). Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.
5. Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang
6. Keputusan Presiden(Keppres) Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan
7. Peraturan Daerah Peraturan daerah propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi bersama dengan gubernur. . Peraturan daerah propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi bersama dengan gubernur.atau DPRD kabupaten/kota bersama Bupati/walikota
b. Peraturan daerah kabupaten / kota dibuat oleh DPRD kabupaten / kota bersama bupati / walikota.
c. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten / kota yang bersangkutan. Tata cara pembuatan UU, PP, Perda serta pengaturan ruang lingkup Keppres diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Namun hingga sekarang ini belum ada UU yang mengatur apa saja yang menjadi lingkup pengaturan dari Keppres dan PP

PENGERTIAN ASAS HTN
Obyek asas HTN sebagaimna obyek yang dipelajari dalam HTN, sebagai tambahan menurut Boedisoesetyo bahwa mempelajari asas HTN sesuatu Negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya yaitu UUD karena dari situlah kemudian ditentunkan tipe Negara dan asaa kenegaraan bersangkutan.
Sebagaimana asas-asas HTN yaitu :
• asas pancasila bahwasanya setiap Negara didirikan atas falsafah tertentu.
• asas Negara hukum (rechtsstaat) cirinya yaitu pertama, adanya UUD atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat kedua, adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat.
• Salah satu yang terpenting dalam Negara hukum adalah asas legalitas, dimana asas legalitas tidak dikehendaki pejabat melakukan tindakan tanpa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Atau dengan kata lain the rule of law not of man dengan dasar hukum demikian maka harus ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun berdasarkan prinsip2 demokrasi.
• asas kedaulatan dan demokrasi menurut jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat dalam Negara Indonesia, mencari keseimbangan individualisme dan kolektivitas dalam kebijakan demokrasi politik dan ekonomi.
• asas Negara kesatuan pada prinsipnya tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, system pemerintahan diindonesia yang salah satunya menganut asas Negara kesatuan yang di desentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan.
• asas pemisahan kekuasaan dan chek and balance (perimbangan kekuasaan)

LEMBAGA –LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945
• perkembangan ketata Negaraan Indonesia
sebelum perubahan UUD 1945, RI menganut prinsip supremasi MPR sebagai salah satu bentuk varian system supremasi MPR parlemen yangdikenal didunia. Maka paham kedaulatan rakyat diorganisasikan melalui pelembagaan MPR sebagai lembaga penjelmaan rakyat Indonesia yang berdaulat yang disalurkan melalui prosedur perwakilan politik (political representation) melalui DPR, perwakilan daerah (regional representation) melalui utusan daerah, dan perwakilan fungsional (fungcional representation) melalui utusan golongan. Ketiga-tiganya dimaksudkan untuk menjamin agar kepentingan seluruh rakyat yang berdaulat benar-benar tercermin dalam keanggotaan MPR, sehingga menjadi lembaga tertinggi yang say sebagai penjelmaan rakyat. Sebagaimana dalam pasal I ayat (2) UUD 1945 “kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”
setelah amandemen ketiga UUD 1945 sebagaimana pasal 1 ayat (2) bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang undang dasar. dengan demikian dengan berdasar pada UUD 1945 pasca amandemen ke-empat tersebut, maka terdapat delapan buah organ Negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang langsung menerima kewenangan konstitusi dari UUD, kedelapan organ tersebut adalah;
1. DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah)
2. DPD (dewan perwakilan darah)
3. MPR (majelis permusyawaratan rakyat.)
4. BPK (badan pemeriksa keuangan)
5. presiden dan wakil presiden
6. mahkamah agung
7. mahkama konstitusi
8. komisi yudicial
Juga terdapat lembaga atau institusi yang juga diatur kewenangannya dalam UUD, yaitu
2. TNI
3. keplisian Negara RI
4. pemerintah daerah
5. Partai politik
Adapun lembaga yang tidak disebut namanya namun disebut fungsinya, namun kewenangannya dinyatakan akan diatur dalam UU yaitu BANK indonesai (BI) dan komisi pemilihan umum yang juga bukan nama karena ditulis dalam huruf kecil. Sedangkan lembaga yang berdasarkan perintah menurut UUD yang kewenangannya diatur dalam UU seperti; KOMNAS HAM, KPI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lain sebagainya.

Etika Profesi

2009-06-15T23:31:00.000-07:00

Profesi Hukum

Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri, karena berkaitan langsung dengan kepentingan manusia/ orang yana lizim disebut “klien”. Ciri tersebut yaitu :

1. Nilai Moral Profesi Hukum
Franz Magnis Suseno mengemukakan lima criteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian professional hukum :

a. Kejujuran, dua sikap yang terdapat dalam kejuuran yaitu (1) sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara cuma-cuma; (2) sikap wajar. Berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, dan tidak memeras.

b. Autentik, artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya.

c. Bertanggung jawab.

d. Kemandirian Moral, artinya tidak mudah terpengaruh, mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas.

e. Keberanian Moral, artinya kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Contoh : menolak segala bentuk korupsi, menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas, dan menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

2. Etika Profesi Hukum
Menurut Notohamidjojo, dalam mlaksanakan kewajibannya professional hukum perlu memiliki :
a. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai hati nurani.

b. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat.

c. Sikp patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu parkara konkret.

d. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar apa adanya.

3. Masalah-masalah Profesi Hukum
Menurut Sumaryono ada lima yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius bagi profesi hukum :

a. Kualitas pengetahuan profesi hukum
Sesuai pasal 1 keputusan Mendikbud NO. 17/Kep/O/1992 tentang kurikulum nasional bidang hukum, program pendidikan sarjana bidang hukum bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang :
- menguasai hukum Indonesia
- mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat
- mampu menggunakan hkum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum
- menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum
- mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial

b. Terjadi penyalahgunaan profesi hukum
Dalam profesi hukm dapat dilihat dua hal yang sering berkontradiksi satu sama lain yaitu cita-cita etika yang terlalu tinggi dan praktik penggembalaan hukum yang berada jauh di bawah cita-cita tersebut.

c. Kecendrungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis
Fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran profesi hukum bertujuan untuk memberikan pelayanan atau bantuan hukm kepada masyarakat. dalam arti bahwa yang terpenting dari itu adalah “pelayanan dan pengabdian”, Namun dalam kenyataannya di Indonesia profesi hukum dapat dibedakan antara profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis ( contoh : para konsultan yang menangani masalah kontrak-kontrak dagang, paten, dan merek ). Sedangkan profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum menjalankan pekerjaan berdasarkan kepentingan umum ( contoh : penadilan, notaris, dan LBH ), kalaupun ada bayaran sifatnya hanya biaya pekerjaan atau biaya administrasi.

d. Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial
Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan kriteria pelayanan umum professional hukum. Wujudnya adalah kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan priadi, pelayanan lebih ditamakan daripada pembayaran, nilai moral lebih ditonjolkan daripada nilai ekonoi. Namun gejala yang dapat diamati sekarang sepertinya lain dari apa yang seharusnya diemban oleh professional hukum, gejala tersebut menunjukkan bahwa mulai pudarnya keyakinan wibawa hukum.

e. Kontinuitas sistem yang sudah usang.

Islam dan Kekerasan Seksual

2009-06-15T23:14:00.000-07:00

Pendahuluan

Masyarakat cenderung memandang seksualitas sebagai hal yang menjijikkan sehingga tidak pantas atau tabu dibicarakan di ruang publik, apalagi di hadapan anak-anak remaja. Menurut saya, seksualitas adalah sebuah proses sosial yang menciptakan dan mengarahkan hasrat atau berahi. Seksualitas adalah sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial (the socially constructed expression of erotic desire). Sesuatu yang bersifat positif dalam hidup manusia.

Sejatinya, seksualitas selalu berkaitan dengan konstruksi sosial. Konstruksi sosial mengenai seksualitas mengikuti pola relasi gender, yakni relasi gender yang masih sangat timpang. Mengapa? Relasi gender masih didominasi oleh ideologi dan sistem patriarki. Sistem patriarki yang bersifat paternalistik masih membelenggu perempuan. Sistem patriarki membenarkan laki-laki menguasai, mengontrol kehidupan perempuan dalam seluruh aspeknya: sosial, hukum, politik, moral dan agama. Sistem ini pada ujungnya melahirkan pembagian peran dan posisi yang sangat diskriminatif antara laki-laki dan perempuan.

Seksualitas selalu dipahami dalam konteks maskulinitas. Laki-laki selalu harus dalam posisi subyek. Sebaliknya, perempuan hanyalah obyek, obyek seks. Inilah yang membuat masyarakat menginginkan laki-laki harus agresif dan wajar jika perempuan dijadikan obyek seks, dan pada gilirannya pandangan ini melegitimasi laki-laki melakukan pelecehan, perkosaan dan kekerasan seksual.

Seksualitas perempuan adalah suatu hal yang independen dan menjadi hak perempuan sepenuhnya. Moralitas perempuan tidak dapat dinilai dari seksualitasnya, dan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang laki-laki. Ia memiliki keunikan sendiri dan juga normalitas sendiri sebagai individu sebagaimana halnya laki-laki. Akan tetapi, ideologi patriarkal memiliki peran yang menentukan dalam menkonstruksi citra publik tentang tubuh perempuan. Konstruksi patriarki tentang tubuh perempuan telah sedemikian merasuk ke dalam benak masyarakat. Tidak heran jika sudut pandang laki-laki lalu menjadi standar nilai dalam melihat tubuh perempuan. Standar inilah kemudian menjadi acuan menilai tubuh perempuan dalam semua aspek kehidupan.

A. Kekerasan Seksual
Persepsi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga pun tidaklah hanya dalam bentuk-bentuk tertentu saja, akan tetapi yang harus dipahami adalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga baik dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, maupun ekonomi. Dengan adanya pengertian kekerasan dalam rumah tangga, maka persepsi masyarakat akan bentuk kekerasan akan lebih tergambar dalam kehidupannya.

Islam dengan jelas telah melarang tindak kekerasan terhadap perempuan, dalam bentuk apapun. Seperti larangan kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, kekerasan psikologis serta kekerasan fisik. Namun selama ini kekerasan yang terjadi adalah kekerasan psikologis yang tanpa disadari oleh korban dari tindak kekerasan itu sendiri. Ini merupakan salah satu faktor yang juga menyebabkan kehidupan rumah tangga berantakan. Sering korban menjadi objek kekerasan dalam rumah tangga menjadikan rumah tangga itu tidak tenteram karena psikologis seorang istri yang terganggu.

Ketimpangan gender, kepribadian pelaku, peraturan yang bias gender, mitos-mitos perilaku seksual, budaya permisif, pengaruh role model, dan pemahaman agama yang bias gender pun bisa menjadi akar kekerasan tersebut.

Kehadiran buku ini bisa menggambarkan kepada pembaca apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga. Selain juga menjadi wawasan baru bagi pembaca yang komit terhadap isu-isu perempuan.

B. Islam dan Orientasi Seksual Minoritas
Setiap manusia punya hak dan kebebasan atas tubuhnya. Perempuan mempunyai hak dan kebebasan atas tubuhnya sendiri, dia berhak atas kesehatan dan kenikmatan tubuhnya. Tubuh perempuan bukan sesuatu yang tabu, melainkan sesuatu yang positif. Perempuan punya hak untuk mengapresiasi dan mengekspresikan tubuhnya sendiri.

Tubuh perempuan bukan sumber dosa dan keonaran sebagaimana sering diungkapkan dalam masyarakat. Pikiran dan pandangan yang kotor tentang tubuh itulah sumber malapetaka yang sesungguhnya. Nilai-nilai moral yang dideskripsikan oleh laki-laki ini sangat timpang karena dibuat berdasarkan asumsi laki-laki. Penilaian moralitas yang tidak adil ini membawa kepada lahirnya berbagai stereotipe tentang tubuh perempuan. Tubuh perempuan selalu dianggap sebagai penggoda, perusak kesucian laki-laki, pembawa bencana, dan sejumlah stereotipe negatif lainnya.

Masyarakat kita senang dipuji sebagai masyarakat religius, tetapi religiusitas mereka sangat terkait dengan simbol-simbol agama, bukan dengan esensi agama itu sendri. Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Tidak peduli apa pun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, status sosial, dan orientasi seksualnya. Bahkan, tidak peduli apa pun agamanya. Dalam konteks ini maka tidak ada perbedaan antara lesbi dan bukan lesbi. Demikian pula antara gay dan bukan gay. Di mata Tuhan, manusia semata-mata dinilai berdasarkan prestasi takwanya, dan bicara soal takwa hanya Tuhan yang punya hak prerogatif menilai, bukan manusia. Manusia cuma bisa berlomba berbuat amal kebajikan sesuai perintah Tuhan (fastabiqul kharat). Islam mengajarkan bahwa seorang lesbi sebagaimana manusia lainnya, sangat berpotensi menjadi orang yang saleh atau taqwa selama dia menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yaitu tidak menduakan Tuhan (syirik), meyakini kerasulan Muhammad saw serta menjalankan ibadah yang di perintahkan. Dia tidak menyakiti pasangannya dan berbuat baik kepada sesama manusia, baik kepada sesama makhluk dan peduli kepada lingkungannya.

Masyarakat cenderung menilai kesalehan atau ketakwaan seseorang berdasarkan pada aspek-aspek susila ketimbang sosial. Tidak heran jika kalangan agama lebih peka pada persoalan lesbian, pornografi, prostitusi, homoseksualitas daripada problem sosial yang nyata, seperti kekerasan, kemiskinan, busung lapar, korupsi, kerusakan lingkungan, dan trafficking Itulah ironisnya! Lalu bagaimana dg kisah Nabi Luth yang dikisahkan dalam Al-Qur’an ( al-A’raf 80-84 dan Hud 77-82)? Sepanjang bacaan saya terhadap kisah ini, tidak ada larangan secara eksplisit baik utuk homo maupun lesbi. Yang dilarang adalah perilaku seksual dalam bentuk sodomi atau liwath. Umumnya, masyarakat mengira setiap homo pasti melakukan sodomi untuk pemuasan nafsu biologisnya, padahal tidak lah demikian. Sodomi bahkan dilakukan juga oleh orang-orang hetero.

Setiap manusia, apa pun orientasi seksualnya sangat potensial untuk menjadi religius. Sayangnya, penilaian religiusitas di masyarakat cenderung mengandalkan simbol-simbol agama yang pada gilirannya membawa seseorang lebih mementingkan aspek luar seperti jenis kelamin, orientasi seksual dan semacamnya. Pemahaman keagamaan yang kehilangan esensinya sangat berbahaya. Sebab, yang tersisa hanyalah simbol-simbol yang dapat digunakan oleh siapa saja, di mana saja, dan untuk kepentingan apa saja. Setiap orang lalu mengklaim simbol-simbol tadi sebagai indikasi perilaku kesalehan atau ketakwaan, dan di sinilah awal mula kehancuran dalam peradaban manusia. Agama yang hidup di masyarakat sama sekali tidak memberikan pilihan kepada manusia. Dalam hal orientasi seksual misalnya, hanya ada satu pilihan, heteroseksual. Homoseksual, lesbian, biseksual dan orientasi seksual lainnya dinilai menyimpang dan distigma sebagai dosa. Perkawinan pun hanya dibangun untuk pasangan lawan jenis, tidak ada koridor bagi pasangan sejenis. Perkawinan lawan jenis meski penuh diwarnai kekerasan, esksploitasi, dan kemunafikan lebih dihargai ketimbang perkawinan sejenis walaupun penuh dilimpahi cinta, kasih sayang dan kebahagiaan.

Penelitian terhadap 106 ayat Al-Qur’an yang bicara soal perkawinan menyimpulkan prinsip-prinsip perkawinan Islam sebagai berikut: prinsip monogami (tawahhud al-zawj). Perkawinan dilakukan atas prinsip kerelaan (al-taraadli), kesetaraan (al-musaawah), keadilan (al-'adaalah), kemaslahatan (al-mashlahat), pluralisme (al-ta'addudiyyah), dan demokratis (al-dimuqrathiyyah). Tujuan perkawinan adalah: untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (sakiinah) berlandaskan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah); dan untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman, dan bertanggungjawab. Konsekuensinya, pengertian perkawinan menjadi: “Akad yang sangat kuat (mitsaaqan ghaliidzan) yang dilakukan secara sadar oleh dua orang untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.”

Bahkan, menarik sekali membaca ayat-ayat Al-Qur’an soal hidup berpasangan (Ar-Rum, 21; Az-Zariyat 49 dan Yasin 36) di sana dijelaskan bahwa berpasangan itu tidak terkait dengan unsur jenis kelamin biologis. Artinya, berpasangan itu tidak mesti selalu dalam konteks hetero, melainkan bisa homo. Maha suci Allah yang menciptakan manusia dengan orientasi seksual yang beragam. Sayangnya tidak banyak manusia mau memahami ragam ciptaan-Nya.

C. Perkosaan dalam Rumah Tangga ?
Berdasarkan data penelitian, satu dari tiga orang istri pernah meng alami kekerasan dalam rumah tangga. Fakta ini cukup mengejutkan. Betapa tidak, kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga hampir mencapai separuh jumlah kehidupan pasangan suami istri. Boleh jadi, kita malah termasuk salah satu di antara pelakunya.Tetapi mudah-mudahan tidak demikian.

Bahwa dalam perbincangan wacana fiqh perempuan terdapat bahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, adalah sesuatu yang tidak dapat kita elakkan. Hal itu lantaran tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak mencuat ke permukaan. Bahkan kini sering dijumpai juga, seorang istri melaporkan tindakan bringas dan kasar suami kepada polisi. Kasus Nur Afni Octavia - seorang pelantun lagu rohani gerejawi dan seorang selebritis terkemuka - adalah contoh kasus yang faktual dan sekaligus aktual.

Pada dasamya, kekerasan adalah semua bentuk prilaku, baik verbal maupun nonverbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain, sehingga menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis.Kekerasan dalam rumah tangga bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi dan juga kekerasan seksual.

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Kekerasan seksual ini bisa dilakukan laki-laki terhadap perempuan tapi bisa juga sebaliknya. Namun yang umum terjadi pelakunya adalah lelaki.

Perkosaan merupakan perbuatan memaksa dalam melakukan hubungan senggama, baik dengan cara persuasif maupun represif. Singkat kata, perkosaan adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, antara laki-laki dengan laki-laki (homoseksual), perempuan dengan perempuan (lesbian), yang dilakukan tidak atas dasar kesukarelaan dan sarat dengan pemaksaan.

Perkosaan bisa diidentifikasi setidaknya menjadi empat macam.
Pertama, perkosaan dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban, bisa teman, pacar, rekan kerja, anggota keluarga maupun tetangga. Namun bukan berarti tertutup kemungkinan perkosaan dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal korban.
Kedua, perkosaan saat kencan. Perkosaan yang dilakukan oleh pacar atau teman dekat saat sedang kencan.

Ketiga, perkosaan dengan ancaman halus. Perkosaan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada korban. Seperti majikan terhadap pembantu, atasan terhadap bawahan, guru terhadap murid, ipolisi terhadap tahanan dan lain sebagainya. Dan, biasanya, perkosaan itu dilakukan dengan cara bujuk rayu, mengumbar janji dan tipu muslihat.

Keempat, perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, dengan cara memaksa untuk minta dilayani melakukan hubungan badan, tanpa melihat dan mempertimbangkan kesediaan dan kesiapan pasangannya.

Perkosaan dalam perkawinan atau lazim juga disebut dengan "marital rape" dalam kebiasaan dan budaya hubungun seksual di Indonesia relatif tidak begitu populer. Perkosaan diasumsikan dengan perbuatan cabul seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara memaksa untuk melampiaskan dorongan hawa nafsu seks. Perbuatan itu dilakukan tidak dengan kesediaan dan juga tidak dalam konteks rumah tangga. Terlihat sekali bahwa definisi perkosaan mengalami reduksi. Perkosaan dalam rumah tangga tidak dimasukkan dalam kategori perbuatan ini. Maka dari itu, perkosaan dalam rumah tangga masih tergolong kontroversial.

Walaupun demikian, dewasa ini ada diantara kaum perempuan Indonesia cukup gigih untuk memperjuangan wacana bahwa jika suami yang memaksa istri melayani nafsu birahinya padahal istri tidak bersedia melakukannya dengan sukarela, maka itu termasuk perkosaan dalam rumah tangga. Pemekaran definisi tersebut berangkat dari rumusan bahwa segala hubungan seksual yang ditandai dengan pemaksaan adalah perkosaan.

D. Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga
Isu penindasan terhadap wanita terus menerus menjadi perbincangan hangat. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perjuangan penghapusan KDRT nyaring disuarakan organisasi, kelompok atau bahkan negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination/CEDAW) melalui Undang-undang No 7 tahun 1984. Juga berdasar Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilahirkan PBB tanggal 20 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang ‘Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’.

‘Perjuangan’ penghapusan KDRT berangkat dari fakta banyaknya kasus KDRT yang terjadi dengan korban mayoritas perempuan dan anak-anak. Hal ini berdasar sejumlah temuan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dari berbagai organisasi penyedia layanan korban kekerasan. Di Provinsi Banten misalnya, hingga pertengahan tahun 2004 terdapat 5.426 perempuan yang dilaporkan menjadi korban tindak kekerasan (KTK). 90 persen diantaranya menjadi korban kekerasan karena berkerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri (Tempo Interaktif, 3/5/04).
Sedangkan data yang terdapat di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian Kota Bandung menunjukkan bahwa selama 2003-2004 terdapat 60 kasus kekerasan fisik terhadap perempuan. Sementara data yang dihimpun oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Kota Bandung memperlihatkan bahwa periode Mei–Desember 2004 sudah terdapat 36 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan perincian, 3 kasus perkosaan, 7 kasus kekerasan fisik, 26 kasus kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi.

Mengingat korban kekerasan yang kebanyakan berjenis kelamin wanita itulah, para propagandis anti-KDRT beranggapan bahwa KDRT adalah masalah gender, yakni disebabkan adanya ketidak-adilan gender. Adanya subordinasi perempuan telah menempatkan mereka sebagai korban kekerasan oleh pria. Dan, ajaran agama (baca: Islam) dituduh melanggengkan budaya ini. Beberapa syariat Islam dicap sebagai upaya mensubordinasikan posisi wanita, sehingga menjadi pemicu bagi kaum pria untuk memperlakukan wanita semena-mena, yang berujung pada tindak kekerasan.

Menurut para propagandis ini, poligami dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap wanita karena wanita ditempatkan pada posisi ‘nomor dua’. Menurut mereka jilbab juga merupakan bentuk pengekangan terhadap kebebasan wanita. Perintah istri untuk taat kepada suami pun dianggap sebagai pendorong suami untuk berbuat sewenang-wenang dan memenjarakan wanita dalam rumah tangga. Kebolehan memukul istri atau anak dalam rangka mendidik mereka, dituduh sebagai penganiayaan. Ajaran sunat bagi anak perempuan juga dianggap bentuk kekerasan fisik terhadap perempuan. Sebaliknya, bagi kaum feminis, seorang perempuan tidak wajib untuk taat kepada suaminya, wanita tidak boleh dikekang untuk keluar rumah, suami harus membebaskan istrinya bekerja, pelacur dibela karena dianggap sebagai korban eksploitasi seksual, dll.

Para propagandis beranggapan, untuk menghapuskan KDRT maka perempuan harus disejajarkan dengan pria. Relasi suami-istri dalam kehidupan rumah tangga haruslah seimbang, di mana istri memiliki kewenangan yang tidak harus bersandar kepada suami. Dari sinilah maka arah perjuangan penghapusan KDRT adalah untuk memperjuangkan hak-hak wanita menuju gender equality.

a). Kekerasan = Kriminalitas
Kekerasan terhadap wanita adalah bentuk kriminalitas (jarimah). Pengertian kriminalitas (jarimah) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (al-qobih) yang ditetapkan oleh hukum syara’, bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap wanita harus distandarkan pada hukum syara’.

Disinilah kekeliruan mendasar dari kelompok Feminis, yang menganggap kejahatan diukur berdasarkan kepada gender (jenis kelamin) korban atau pelakunya, bukan pada hukum syara’. Mereka membela pelacur, karena dianggap sebagai korban. Sebaliknya mereka menuduh poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap wanita, dengan anggapan wanita telah menjadi korbannya.

Padahal, kejahatan bukanlah perkara gender (jenis kelamin). Pasalnya, kejahatan bisa menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Pelakunya juga bisa laki-laki dan bisa pula perempuan. Dengan demikian Islam pun menjatuhkan sanksi tanpa melihat apakah korbannya laki-laki atau perempuan. Tidak pula melihat apakah pelakunya laki-laki atau perempuan, tapi yang dilihat apakah dia melanggar hukum Allah SWT atau tidak.

Kekerasan juga bukan disebabkan sistem patriarki atau karena adanya subordinasi kaum perempuan, karena laki-laki maupun perempuan mempunyai peluang yang sama sebagai korban. Kalaupun data yang tersedia lebih banyak menyebutkan wanita sebagai korban, itu semata-mata karena data laki-laki sebagai korban kekerasan tidak tersedia. Dengan begitu kekerasan tidak ada kaitannya dengan penyetaraan hak laki-laki atau perempuan. Gagasan anti-KDRT dengan mengatasnamakan pembelaan terhadap hak-hak wanita pada akhirnya justru bias gender.
Lebih dari itu, kekerasan atau kejahatan sendiri dipicu oleh dua hal. Pertama, faktor individu. Tidak adanya ketakwaan pada individu-individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syara’, termasuk melakukan tindakan KDRT.

Kedua, faktor sistemik. Kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai ruhiyah dan menafikkan perlindungan atas eksistensi manusia. Tak lain dan tak bukan ialah sistem kapitalisme-sekular yang memisahkan agama dan kehidupan.

Penerapan sistem itu telah meluluh-lantakkan sendi-sendi kehidupan asasi manusia. Dari sisi ekonomi misalnya, sistem kapitalisme mengabaikan kesejahteraan seluruh umat manusia. Sistem ekonomi kapitalistik menitikberatkan pertumbuhan dan bukan pemerataan. Pembangunan negara yang diongkosi utang luar negeri, dan merajalelanya perilaku kolusi dan korupsi pada semua lini pemerintahan, telah meremukkan sendi-sendi perekonomian bangsa. Tak kurang 70% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak mampu menghidupi diri secara layak karena negara mengabaikan pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Himpitan ekonomi inilah yang menjadi salah satu pemicu orang berbuat nekat melakukan kejahatan, termasuk munculnya KDRT. Banyak kasus KDRT menimpa keluarga miskin, dipicu ketidakpuasan dalam hal ekonomi.

Dari sisi hukum, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat jera pelaku telah melanggengkan kekerasan atau kejahatan di masyarakat. Seperti pelaku pemerkosaan yang dihukum ringan, pelaku perzinaan yang malah dibiarkan, dll. Dari sisi sosial-budaya, gaya hidup hedonistik yang melahirkan perilaku permisif, kebebasan berperilaku dan seks bebas, telah menumbuh-suburkan perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbianisme dan hubungan seks disertai kekerasan.
Dari sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah memicu ketidak-pahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku santun. Ini akibat rendahnya kesadaran pemerintah dalam penanganan pendidikan, sehingga kapitalisasai pendidikan hanya berpihak pada orang-orang berduit saja. Lahirlah kebodohan secara sistematis pada masyarakat. dan kemerosotan pemikiran masyarakat, sehingga perilakupun berada pada derajat sangat rendah.

Untuk persoalan sistemik ini, dibutuhkan penerapan hukum yang menyeluruh oleh negara. Kalau tidak akan terjadi ketimpangan. Sebagai contoh sulit untuk menghilangkan pelacuran, kalau faktor ekonomi tidak diperbaiki. Sebab, tidak sedikit orang melacur karena persoalan ekonomi. Kekerasaan dalam rumah tangga, kalau hanya dilihat dari istri harus mengabdi kepada suami, pastilah timpang. Padahal dalam Islam, suami diwajibkan berbuat baik kepada istri. Kekerasaan yang dilakukan oleh suami seperti menyakiti fisiknya bisa diberikan sanksi diyat. Disinilah letak penting tegaknya hukum yang tegas dan menyeluruh.

Perlu pula diingat, kejahatan bukan sesuatu yang fitri (ada dengan sendirinya) pada diri manusia. Kejahatan bukan pula profesi yang diusahakan oleh manusia, juga bukan penyakit yang menimpa manusia. Tapi kejahatan adalah setiap hal yang melanggar peraturan Allah SWT, siapapun pelakunya, baik laki-laki maupun wanita.

b). Jarimah vs Ta’dib
Dalam konteks rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan memang seringkali terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, kerabat ataupun suami. Misal ada suami yang memukuli istri dengan berbagai sebab, ibu yang memukul anaknya karena tidak menuruti perintah orang tua, atau pembantu rumah tangga yang dianiaya majikan karena tidak beres menyelesaikan tugasnya. Semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu pada dasarnya harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas (jarimah).
Perlu digarisbawahi bahwa dalam konteks rumah tangga, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah Swt. Hal ini sesuai firman Allah Swt yang artinya: “Wahai orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…” (Qs. at-Tahrim [66]: 6). Dalam mendidik istri dan anak-anak ini, bisa jadi terpaksa dilakukan dengan “pukulan”. Nah, “pukulan” dalam konteks pendidikan atau ta’dib ini dibolehkan dengan batasan-batasan dan kaidah tertentu yang jelas.

Kaidah itu antara lain: pukulan yang diberikan bukan pukulan yang menyakitkan, apalagi sampai mematikan; pukulan hanya diberikan jika tidak ada cara lain (atau semua cara sudah ditempuh) untuk memberi hukuman/pengertian; tidak baleh memukul ketika dalam keadaan marah sekali (karena dikhawatirkan akan membahayakan); tidak memukul pada bagian-bagian tubuh vital semisal wajah, kepala dan dada; tidak boleh memukul lebih dari tiga kali pukulan (kecuali sangat terpaksa dan tidak melebihi sepuluh kali pukulan); tidak boleh memukul anak di bawah usia 10 tahun; jika kesalahan baru pertama kali dilakukan, maka diberi kesempatan bertobat dan minta maaf atas perbuatannya, dll.

Dengan demikian jika ada seorang ayah yang memukul anaknya (dengan tidak menyakitkan) karena si anak sudah berusia 10 tahun lebih namun belum mengerjakan shalat, tidak bisa dikatakan ayah tersebut telah menganiaya anaknya. Toh sekali lagi, pukulan yang dilakukan bukanlah pukulan yang menyakitkan, namun dalam rangka mendidik.

Demikian pula istri yang tidak taat kepada suami atau nusyuz, misal tidak mau melayani suami padahal tidak ada uzur (sakit atau haid), maka tidak bisa disalahkan jika suami memperingatkannya dengan “pukulan” yang tidak menyakitkan. Atau istri yang melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga karena disibukkan berbagai urusan di luar rumah, maka bila suami melarangnya ke luar rumah bukan berarti bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini bukan berarti suami telah menganiaya istri melainkan justru untuk mendidik istri agar taat pada syariat.
Semua itu dikarenakan istri wajib taat kepada suami selama suami tidak melanggar syara’. Rasulullah Saw menyatakan: “Apabila seorang wanita shalat lima waktu, puasa sebulan (Ramadhan), menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya: Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai.” (HR. Ahmad 1/191, di-shahih-kan asy-Syaikh al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' No 660, 661).

Namun di sisi lain, selain kewajiban taat pada suami, wanita boleh menuntut hak-haknya seperti nafkah, kasih sayang, perlakuan yang baik dan sebagainya. Seperti firman Allah SWT: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (Qs. al-Baqarah [2]: 228).

c). Relasi Suami-Istri dalam Rumah Tangga
Kehidupan rumah tangga adalah dalam konteks menegakkan syariat Islam, menuju ridho Allah Swt. Suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat takwa. Allah SWT berfirman: “Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. at-Taubah [9]: 71).

Sejalan dengan itu dibutuhkan relasi yang jelas antara suami dan istri, dan tidak bisa disamaratakan tugas dan wewenangnya. Suami berhak menuntut hak-haknya, seperti dilayani istri dengan baik. Sebaliknya, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah yang layak dan memperlakukan mereka dengan cara yang makruf.

Allah SWT berfirman dalam Qs. an-Nisâ’ [4] : 19: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Qs. an-Nisâ’ [4]: 19).

Nash ini merupakan seruan kepada para suami agar mereka mempergauli isteri-isteri mereka secara ma’ruf. Menurut ath-Thabari, ma’ruf adalah menunaikan hak-hak mereka. Beberapa mufassir menyatakan bahwa ma’ruf adalah bersikap adil dalam giliran dan nafkah; memperbagus ucapan dan perbuatan. Ayat ini juga memerintahkan menjaga keutuhan keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri isterinya, selain zina dan nusyuz, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Sebab, bisa jadi pada perkara yang tidak disukai, terdapat sisi-sisi kebaikan.

Jika masing-masing, baik suami maupun istri menyadari perannya dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai syariat Islam, niscaya tidak dibutuhkan kekerasan dalam menyelaraskan perjalanan biduk rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terhindarkan karena biduk rumah tangga dibangun dengan pondasi syariat Islam, dikemudikan dengan kasih sayang dan diarahkan oleh peta iman.

Islam mengajarkan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf (hubungan yang baik dan sukarela) dalam melakukan relasi seksual. Antara suami dan istri harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan tidak saling mengabaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Bahkan, mu'asyarah bil ma'ruf itu merupakan salah satu dasar pengembangan fiqh perempuan yang mencoba memanusiakan manusia dan memperlakukan manusia dengan baik, terutama dalam hubungan suami istri.

Oleh karena itu, suami tidak mempunyai hak monompoli seksual. la tidak boleh hanya memikirkan kenikmatan sendiri dan mau enaknya sendiri. Sebab hubungan seksual harus didasarkan pada kesetaraan gender, tidak ada yang superior dan inferior. Semua sama-sama berkewajiban untuk melayani dan memberikan pelayanan yang terbaik. Suami dan istri, keduanya adalah pelayan bagi pasangannya masing-masing.

Suami maupun istri hendaknya melakukan hubungan seksual sesuai dengan prinsip tersebut. Suami dituntut untuk memperlakukan istri dengan baik. Istri pun dituntut untuk memperlakukan suami dengan baik. Itikad dan usaha untuk memberikan yang terbaik bagi pasangan masing-masing, bukan sekadar dianjurkan melainkan diharuskan.
Dari uraian di atas, sudah jelas bahwa perkosaan dalam rumah tangga tidak boleh. Hal itu bertentangan dengan firman Alllah:

"Mereka itu (istri-istri kamu) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka " (QS. AL-Baqarah /2:187).

"Dan pergaulilah mereka secara patut (QS. An-Nisa/4:19) "Sebaik baiknya kalian (kaum laki-laki) adalah yang paling baik kepada istrinya ". (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Dengan demikian, suami maupun istri tidak boleh memaksa melakukan hubungan seksual. Sebab memaksa itu sama halnya dengan memperlakukan pasangannya tidak manusiawi, memandang pasangannya sebagai obyek pelampiasan nafsu, serta menempatkan pasangannya seperti layaknya orang yang dijajah. Padahal, suami maupun istri adalah setara yang mempunyai kedudukan yang sama yang harus diperlakukan dengan baik.

Berangkat dari prinsip mu'asyarah bil maruf dan anjuran berbuat baik kepada istri, yakni tidak melukai hatinya, tidak menyakiti fisiknya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, juga memahami muatan kata "libas" pada ayat 187 berarti saling melindungi dalam segala persoalan, maka harus diupayakan penyesuaian dan penyamaan sikap termasuk dalam masalah hubungan seksual antara suami istri harus dilakukan dengan penuh kerelaan, tidak ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak. Sedangkan memaksa berhubungan seksual kepada istri atau sebaliknya itu bertendensi idza' (menyakiti) salah satu pihak. Hal tersebut tentu merupakan perbuatan haram.
Sedangkan hadits-hadits la'nat bagi istri yang tidak melayani suami, itu harus diinterpretasikan sebagai motivasi kepada istri agar selalu berusaha melakukan penyesuaian dengan suami; demikian juga sebaliknya. Istilah la'nat itu sendiri tidak berarti haram. Buktinya para ulama fiqih masih memberi batas apabila tidak ada udzur syar'i seperti sakit atau capek yang luar biasa.Wacana ini tentu terbuka untuk didiskusikan lebih mendalam agar kita bisa menyajikan Islam sesuai dengan misi keadilan dan kesetaraan yang dibawanya.

KESIMPULAN

Pada masyarakat yang masih memandang perempuan sebagai manusia kelas dua, keberanian untuk melaporkan peristiwa kekerasan apapun, termasuk seksual yang menimpa istri seringkali hanya akan menjadi bumerang bagi pelapor, karena perempuan akan tetap disalahkan, bahwa sebagai perempuan “tidak bisa melayani” suami. Ditambah lagi dengan masih kuatnya pemahaman keagamaan yang mengganggap bahwa suami mempunyai hak (milik) penuh atas istrinya, maka protes-protes yang dilakukan oleh istri berkaitan dengan prilaku kekerasan suami akan dianggap angin lalu, atau bahkan istri akan dicap, diancam, atau dilabeli macam-macam. Persoalan ekonomi juga seringkali menjadi pertimbangan tersendiri bagi istri untuk tidak melaporkan atau menceritakan peristiwa kekerasan kepada pihak manapun, sebab banyak istri yang secara ekonomi ter-(di)-gantungkepada(oleh)suaminya.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami kepada istrinya jelas akan menimbulkan pengaruh kepada kesehatan psikis dan sosialnya. Bahkan tak jarang membawa dampak yang sangat buruk bagi kesehatan reproduksi mereka seperti mengalami kerusakan atau kelumpuhan alat-alat reproduksi, rasa sakit di daerah perut dan vagina, keputihan yang teruskambuh,danbahkanpendarahanyangterus-terusan.

Jika ditilik lebih mendalam, istri sebenarnya adalah “sahabat” suami dalam meraih kebahagiaan dan kedamaian hidup. Kebahagiaan bukan monopoli suami dan juga pernikahan bukan alat untuk “menundukkan” perempuan. Keduanya (kaum Adam dan Hawa) saling membutuhkan dan secara setara memiliki kewajiban dan hak setara dalam rumah tangga. Tidak dibenarkan, jika suami terlalu banyak menuntut hak, sementara istri terlalu banyak diberi kewajiban. Begitu pula sebaliknya. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga itu bisa diatur berdasarkan musyawarah mencari kesepakatan antara suami dan istri. Hak dan kewajiban tidak bisa dibebankan begitu saja atau dipaksakan sedemikian rupa. Mungkinkah kebahagiaan atau kedamaian dapat dicapai melalui pemaksaan atau tekanan mental (under pressure)? Sementara dalam Islam, ajaran tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, juga tentang pentingnya bermusyawarah dalam semua urusan sudah dinilai final menjadi salah satu prinsip dasar dalam Islam.

Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam membangun keluarga sakinah, termasuk di dalamnya membesarkan dan mendidik keturunan bisa berjalan dengan baik, jika salah satu dari pasangan mengalami ketertindasan mental, fisik, dan seksual? Di sisi lain, anak-anak adalah qurrata a’yun (buah hati) bagi keluarga dan generasi penerus yang diharapkan di masa depan. Tidak bisa dibayangkan, apa jadinya jika calon-calon pemimpin masa depan itu hidup dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan dan kondisiibuyangtertekansecarafisik,psikis,danseksual?

Karenanya, pola hubungan yang dibangun adalah hubungan saling menghormati, menghargai, dan mengasihi serta menyayangi. Jika salah seorang dari pasangan melakukan tindakan yang merugikan salah satu pihak, maka sudah sepatutnya pihak lain mengingatkannya dengan memberi tausiyah (pesan-pesan) yang diperlukan. Untuk bisa saling mengingatkan satu lainnya diperlukan adanya pola hubungan yang setara dan saling menghormati. Dalam masyarakat, seringkali yang diberi tausiyah hanyalah istri, padahalbisajadisuamijustrulebihmembutuhkannya.

Untuk menumbuhkan kesadaran baru tentang pola hubungan suami istri yang setara termasuk relasi seksual diantara mereka, perlu ada perspektif baru dalam memahami teks-teks keagamaan terkait relasi perempuan dan laki-laki. Dengan demikian diharapkan, agama hadir benar-benar menemukan misinya, rahmatan lil ‘alamin.

Untuk memahami teks keagamaan dengan pemahaman yang berkeadilan dibutuhkan metodologi yang berbasis keadilan dan kesetaraan. Beberapa aktivis pembela hak-hak perempuan melihat metodologi fiqh yang ada saat ini belum bisa menunjang relasi yang berkeadilan. Untuk itu, yang pertama harus diperbaiki adalah metodologi fiqhnya. Kesadaran ini sudah muncul pada beberapa kalangan, baik pesantren, kampus, maupun organisasi sosial-keagamaan. Tentu ikhtiar ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Sebuahagendabesaryangperlusegeraditindaklanjuti.
Solusi yang perlu juga disosialisasikan adalah adanya undang-undang yang melindungi perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual. Seperti diketahui bahwa sejak tahun 2004 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Disebutkan dalam Pasal 5 PKDRT: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga”. Dengan adanya UU PKDRT ini diharapkan perempuan akan mendapat perlindungan hukum yang selayaknya dan lebih memadai, termasuk masalah yang ditenggarai sangat private yakni relasi seksual antara perempuan dan laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Beberapa Situs Web

Oprasi Selaput Dara Menurut Hukum Islam

2009-06-15T22:59:00.000-07:00

Pendahuluan

A. Pengertian
Masih sangat kental dalam budaya masyarakat kita bahwa selaput dara adalah salah satu penanda keperawanan atau virginitas seorang wanita.

Selaput dara adalah selaput tipis yang ada di dalam kemaluan wanita, yang oleh masyarakat sering disebut keperawanan, karena jika selaput dara tersebut belum pecah atau sobek menunjukkan bahwa wanita tersebut masih perawan, dan belum pernah melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki, walaupun tanda ini tidaklah mutlak, karena ada sebagian wanita yang tidak pecah selaput daranya saat melakukan hubungan seksual.

Operasi selaput dara adalah operasi untuk memperbaiki selaput dara yang rusak atau mengembalikannya kepada tempat semula. Dan ini termasuk masalah kontemporer yang belum ditemui oleh para ulama pada masa lalu. Untuk memudahkan pemahaman, maka pembahasaan ini, kita bagi menjadi beberapa bagian, sesuai dengan penyebab hilangnya selaput dara.

Operasi pengembalian keperawanan wanita dalam istilah bahasa Arab adalah ritqu ghisyya al-bikarah. Secara harfiah, ritqu dapat diartikan menjadi “menempelkan atau merapatkan”.

Sedangkan ghisyya al-bikarah berarti selaput clitoris atau selaput dara yaitu permukaan daging tipis dan lembut yang terletak pada kelamin wanita. Ia disebut juga dengan selaput keperawanan (udzrah). Perawan adalah “wanita yang belum dijima’ oleh laki-laki”.
Karena itu secara jumlah, kalimat ritqu ghisyya al-bikarah dapat diartikan menjadi “mengembalikan selaput dara atau selaput keperawanan yang telah sobek atau rusak karena sebab tertentu dengan cara dioperasi.

Selaput dara (hymen); berhubungan dengan pernikahan dalam istilah Yunani. Dengan huruf h kecil, sebuah lagu perkawinana atau puisi dari Yunani berjudul hymen, memiliki arti “sebuah membran/selaput” dan lewat Indo-Eropa disebut syumen. Istilah ini terkait dengan kata “seam” atau lapisan.

B. Manfaat dan Mudharat yang Timbulkan Akibat Oprasi Selaput Dara
a. Sisi Positif Dilakukannya Oprasi Selaput Dara
Jika kita melihat kepada tindakan ini dari segi pengaruhnya, dengan mempertimbangkan adapt dan kebiasaan yang memberikan reaksi jika diketahui sobeknya keperawanan, ada beberapa manfaat oprasi selaput dara yang sesuai syariat :

1. Untuk menutupi aib
Menutupi aib sendiri merupakan tujuan syariat yang mulia dan telah ditekankan dalam beberapa nash dari sunnah Nabi, diantaranya beliau bersabda :

“Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, kecuali Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat”. (HR. Muslim)

2. Melindung keluarga
Melindungi keluarga yang akan dibentuk kemudian hari dari hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menimbulkan perasangka serta hilangnya kepercayaan antara keduanya.

3. Pencegahan dari perasangka buruk
Menyebarkan prasangka baik dalam masyarakat dan menutup pintu dimana jika ia dibiarkan terbuka, akan ada kemugkinan darinya prasangka buruk ke dalam hati serta tenggelam dalam apa yang telah di haramkan Alllah, dan hal tersebut terkadang menyebabkan pada kezhaliman atas gadis-gadis yang tidak bersalah.

Menyebarkan perasangka baik diantara orang-orang mukmin adalah salah satu tujuan syariat, Allah bersabda :

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah perbuatan banyak berburuk sangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain”. (Al-Hujurat : 12)

4. Mewujudkan keadilan antara pria dan wanita
Para fuqaha , adanya persamaan hal yang menetapkan perbuatan zina antara pria dan wanita secara global. Dan mayoritas mereka berpendapat bahwa persamaan tersebut tanpa pengecualian.

5. Mendidik masyarakat
Pengaruh yang mendidik secara umum adalah bahwa sebuah kemaksiatan jika ditutupi, bahayanya akan terbatas di wilayah yang sempit sekali. Bias jadi terbatas pada sang pelaku jika ia tidak bertaubat dan jika ia bertaubat maka hilanglah pengaruhnya . tetapi apabila hal tersebut tersebar dalam masyarakat, maka pengaruh buruknya akan bertambah dan akan berkuranglah rasa segan terhadap orang yang melakukannya.

b. Sisi Negatif Dilakukannya Oprasi Selaput Dara
1. Penipuan
Apabila Allah telah berfirman kepada orang-orang yang beriman agar tidak menikahi wanita pezina atau yang musyrik kecuali oleh lelaki sesame pezina atau musyrik. Allah berfirman :

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin”. (An-Nuur : 3)

Beberapa fuqaha berpendapat bahwa suami mempunyai hak untuk membatalkan pernikahannya jika sebelumnya dia telah mensyaratkan keperawanan sang istri dan ternyata terjadi sebaliknya. Dalam hal ini, berarti dokter telah menyepelekan hak sang suami, dan menipunya dengan keperawanan palsu sehingga persyaratan tersebut terwujud dalam diri sang istri.

Adanya penipuan dari pihak perempuan kepada calon suami. Sekiranya si perempuan dulunya adalah termasuk yang berakhlak buruk dan sudah tidak perawan lagi, bisa saja dia melakukan operasi selaput dara untuk mengelabuhi calon suaminya. Padahal, seorang laki-laki yang baik, seyogyanya menikah dengan perempuan yang baik-baik juga. Dan seorang pezina juga tidak menikah, melainkan dengan sesama pezina pula. Dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam disebutkan,
مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا . (رواه مسلم وأحمد)
“Barangsiapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami.” (HR.Muslim dan Ahmad)

2. Mendorong perbuatan keji
Penambilan keperwanan mungkin mendorong berkembangnya perbuatan keji dalam masyarakat, karena dengan itu rasa segan dan rasa tanggung jawab pada diri seorang gadis akan hilang. Dimana biasanya rasa seperti itu bisa mencegahnya, karena ia mengetahui bahwa perbuatan itu akan berpengaruh dan membekas pada tubuh dan akan mengakibatkan hukuman dari masyarakat.

Mendorong para wanita nakal yang pada dasarnya senang melakukan perbuatan zina untuk terus melakukan perbuatan keji tersebut. Sebab, dia tahu, jika suatu saat keperawanannya dibutuhkan, entah untuk menampik tuduhan masyarakat bahwa dia telah berzina, atau untuk menghindarkan diri dari hukuman cambuk, atau untuk membuktikan pada suaminya bahwa dia masih perawan; dia bisa melakukan operasi pengembalian selaput dara.

3. Membuka aurat
Tersingkapnya aurat yang paling vital milik perempuan di hadapan dokter. Pada dasarnya, selain suami dan istri, tidak ada yang boleh melihat kemaluan orang lain. Baik itu sama jenisnya, ataupun (apalagi) yang berbeda jenis kelamin. Di lain pihak, dalam ilmu kedokteran tidak ditemukan adanya manfaat keperawanan dari sisi kesehatan. Maka, hanya alasan yang sangat darurat dan mendesaklah yang dapat membolehkan operasi selaput dara ini.

C. Sikap Dokter Menghadapi Masalah Tersebut
Jika seorang dokter bisa mengetahui penyebab sobeknya selaput dara seorang gadis, maka dia harus memecahkan masalahnya, yang mana hukumnya didasarkan untuk mencari kemaslahatan yang lebih besar. Akan tetapi, kebanyakan dokter tidak dapat mengetahui penyebabnya dengan perasangka yang kuat.

Maka dari itu, sebelum melaksanakan oprasi dia harus mencari tahu dulu sebab-sebab kesobekannya. Jika penyebabnya tidak diketahui dan belum ditemukan jalan yang memudahkannya, maka ia tidak harus membuktikan prasangka itu akan tetapi cukup dengan zhahirnya saja.

Pendapat Al-Mawrdi bahwa “Prasangka disina adalah prasangka buruk kepada seorang muslim tanpa mengetahuinya dengan yakin”, Nabi bersabda : “Tiga hal yang tidak boleh ada pada umatku : mengadu nasib, dengki dan prasangka buruk”, dan beliau juga bersabda :

“Jika kamu dengki, maka bacalah istighfar, jika kamu berprasangka janganlah dibuktikan, dan jika kamu mengadu nasib maka tinggalkanlah!”.

Berdasarkan sabda Nabi di atas, perintah ini mengharuskan orang mukmin agar menghentikan prasangkanya dan jangan sampai dia berupaya untuk mencari-cari aib tersebut hingga aib yang disangkakan itu tersingkap.

Berdasarkan hal ini, maka seorang dokter jika didatangi oleh seorang gadis yang memintanya untuk memperbaiki selaput daranya yang sobek, agar membawanya kepada sesuatu yang membawa kebaikan, dan dia harus menganggap bahwa apa yang terjadi padanya bukan disebabkan karena berbuat maksiat serta tidak berusaha mencari-cari sebab kesobekannya melebihi tanda-tanda yang terlihat, dserta dia juga tidak boleh berdiri di atas prasangka buruknya.

Pintu prasangka dalam masalah ini lebih luas daripada nilai keburukannya, dalam surat Al-Hujurat Allah melarang untuk berprasangka buruk meskipun prasangka tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun. Akan tetapi, kebanyakan hukum perbuatan dalam syari’at didasarkan pada prasangka yang kuat dan tidak ada seorang pun yang mengingkari bolehnya berprasangka seperti ini, kecuali sekelompok orang pembuat bid’ah dimana mereka mengingkari ibadah kepada Alllah dan bolehnya ibadah itu dilaksanakan bila hanya didasarkan pada prasangka.

Selama sobeknya keperawanan seorang gadis masih menimbulkan pertanyaaan yang dapat menumbuhkan prasangka bahwa dia berbuat maksiat, maka prasangka dalam hal ini tidak masuk dalam kategori prasangka yang dilarang di dalam ayat di atas. Adapun prasangka ada dua macam :

1. Prasangka yang didasarkan pada bukti-bukti syari’at dan inilah prasangka yang tidak termasuk dalam larangan ayat Al-Qur’an itu, pelakunya tidak tercela, dan ia tidak mendapatkan beban hukuman apapun.

2. Prasangka yang tidak berdasarkan dalil yang diakui oleh syari’at, dan prasangka inilah yang dilarang oleh syari’at.

Dengan demikian, maka prasangka dokter yang didasarkan pada tanda-tanda yang bathil termasuk prasangka yang dilarang sehingga harus ditinggalkan. Az-Zuhri meriwayatkan, bahwa seorang lelaki menikahi seorang gadis namun dia tidak mendapati keperawanannya kerena haid yang berkepanjangan telah merusak selaput daranya. Maka Aisyah r.a mengirim seorang utusan kepada lelaki tersebut untuk meyakinkan bahwa haid yang berkepanjangan telah merusak keperawanannnya.

Dari sisi lain, bahwa hukum asalnya adalah praduga tak bersalah. Jadi, barang siapa berada pada posisi ini maka kedudukannya sangat kuat dan tidak bisa dilemahkan kecuali oleh hujjah syari’atnya, tidak dilemahkan oleh sekedar prasangka, tuduhan atau bukti yang tidak diakui oleh syari’at.

Jika seperti itu hukum asalnya, maka pada dasarnya si gadis itu bebas dari zina. Sehingga ia tidak dilemahkan oleh sobeknya selaput dara, karena hal bukanlah bukti syara. Jadi, gadis itu harus dibawa kepada posisi dasarnya, yaitu bebas dari tanggungan dan pengakuannya dijadikan pegangan selama tidak ada bukti lai yang dibenarkan syari’at. Atas dasar itu semua, maka hukum pengembalian selaput dara yang tidak diketahui penyebabnya oleh dokter harus dikembalikan kepada hukum yang bukan karena berbuat maksiat, melainkan karena kecelakaan, jatuh dan sebagainya.

D. Hukumnya
Pendapat ulama berkenaan dengan masalah ini dan memilih pendapat yang terkuat.
Pendapat pertama: Tidak dibolehkan mengoperasi selaput dara hingga seperti sedia kala.
Pendapat kedua: Masalah ini perlu diperinci sebagai berikut:

1. Jika terkoyaknya selaput dara disebabkan perbuatan yang dianggap dosa oleh syariat,yaituperbuatanzina,makaperludilihat:
jika berat dugaan bahwa si wanita itu akan menemui kesulitan dan gangguan disebabkan adat dan kebudayaan setempat maka operasi selaput dara mesti dilakukan.

2. Jika dokter tidak memandangnya sebagai problem yang serius maka pelaksanaan opersaiselaputdarahanyasebatasanjuransaja.
jika terkoyaknya selaput dara disebabkan hubungan seksual setelah terikat dalam tali perkawinan seperti pada wanita yang tertalak atau disebabkan perbuatan zina yang sudah masyhur di tengah masyarakat maka operasi selaput dara haram dilakukan.

3. Jika sebabnya adalah perbuatan zina yang tidak masyhur di tengah masyarakat dan dokter dihadapkan kepada dua pilihan antara melakukan operasi selaput dara ataukah tidak, maka yang terbaik adalah tetap melakukan operasi.

Sisi-sisiperbedaanpendapat:
Perbedaan pendapat ini dapat kita simpulkan sebagai berikut:
Pada kondisi kedua, kedua pendapat tersebut sepakat atas haramnya operasi selaput dara. Sementara pada kondisi pertama dan ketiga kedua pendapat tersebut saling berbeda.
Argumentasiyangdibawakankeduabelahpihak:

Argumentasi kelompok pertama (yang sama sekali tidak membolehkan operasi selaput dara):

Pertama: Operasi selaput dara dapat menimbulkan tercampur baurnya garis keturunan. Boleh jadi si wanita itu telah hamil akibat persetubuhan sebelumnya kemudian setelah melakukan operasi selaput dara ia menikah dengan pria lain. Hal itu menyebabkan janin yang dikandungnya dinasabkan kepada suaminya yang terakhir sehingga tercampurlah yanghalaldenganyangharam.

Kedua: Operasi selaput dara menyebabkan aurat vitalnya terlihat.

Ketiga: Operasi selaput dara memudahkan muda-mudi melakukan perbuatan dosa (zina) karena mereka tahu bahwa selaput dara dapat kembali seperti sedia kala selepas bersetubuh.

Keempat: Bilamana berbenturan antara maslahat dan mafsadat maka yang kita pilih adalah meraih maslahat tanpa menimbulkan mafsadat. Itulah yang terbaik. Bilamana hal itu tidak mungkin diwujudkan maka jika mafsadat yang timbul lebih besar daripada maslahat yang hendak diraih hendaklah mendahulukan menolak mafsadat tanpa harus mempertimbangkan maslahat yang luput, sebagaimana yang ditetapkan oleh para ahli fiqh.

Berdasarkan kaidah di atas, jika kita lihat besarnya mafsadat yang ditimbulkan operasi selaput dara ini maka dapatlah kita putuskan bahwa tidak boleh melakukan operasi selaputdarakarenamafsadatyangditimbulkannyasangatbesar.
Kelima: Salah satu kaidah syariat menyatakan: "kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan pula" diantara cabang kaidah ini adalah "Tidak dibolehkan mengelakkan kerugian tanahnya dengan merugikan tanah orang lain" demikian pula seorang pemudi atau ibunya tidak boleh mengelakkan mudharat (koyaknya selaput dara) dengan melakukan operasi selaput dara dan menimpakan mudharatnya kepada suaminya.
Keenam: Dasar-dasar melakukan operasi selaput dara dianggap tidak syar'i, karena mengandung unsur penipuan. Dan syariat telah mengharamkan penipuan.
Ketujuh: Operasi selaput dara membuka pintu dusta bagi pemuda-pemudi dan bagi keluarga mereka dengan menyembunyikan hakikat sebenarnya. Dan syariat telah mengharamkandusta.

Kedelapan: Operasi selaput dara membuka pintu bagi para dokter untuk melakukan praktek aborsi dengan alasan menyembunyikan aib.

Argumentasikelompokkedua:

Pertama: Nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah menganjurkan kita supaya menutup aib. Operasi selaput dara adalah salah satu jalan yang dapat mewujudkan hal itu pada kondisi-kondisiyangdibolehkansebagaimanayangtelahdiuraidiatas.

Kedua: Bagi wanita yang tidak bersalah (tidak melakukan perbuatan dosa), dengan operasi selaput dara itu berarti telah menepis anggapan jelek terhadap dirinya. Dan hal itu termasuk mencegah kezhaliman atas dirinya. Dan juga sebagai realisasi nash-nash syar'i yang memandang perlu berbaik sangka kepada kaum mukminin dan mukminah.
Ketiga: Operasi selaput dara dapat menghilangkan mudharat atas keluarga si wanita. Jika si wanita dibiarkan tanpa di operasi lalu diketahui oleh pihak suami tentunya akan merugikan dirinya dan keluarganya. Jika berita tersebut tersebar ke mana-mana maka orang-orang nantinya enggan menikahi wanita dari keluarga mereka. Oleh sebab itu, mereka dianjurkan menghilangkan mudharat itu karena mereka sendiri terlepas dari faktor-faktorpenyebabnya.

Keempat: Tindakan para dokter muslim yang menepis indikasi-indikasi negatif bahwa wanita telah berbuat dosa merupakan salah satu pengajaran umum bagi masyarakat, khususnyaberkaitandenganpsikologisiwanitaitu.

Kelima: Unsur penipuan tidaklah ada pada proses operasi selaput dara untuk kondisi-kondisi yang dibolehkan yang telah kita sebutkan di atas.

E. Dalil
Setelah dilakukan penelitian intensif melalui literatur-literatur fiqh, penulis menemukan bahwa ulama kontemporer berbeda pendapat dalam menyikapi masalah ini. Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pendapat Pertama:
Operasi pengembalian keperawanan yang rusak dilarang secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad al-Mukhtar Asy-Syanqithiy.

Ia mengungkapkan dalil-dalil sebagai berikut berikut:
1. Operasi seperti ini terkadang dapat menimbulkan percampuran nasab. Hal ini juga memungkinkan seorang wanita yang melakukan zina kemudian menikah kembali dengan lelaki lain setelah melakukan operasi, sehingga anak yang ada dalam kandungan dinasabkan kepada suaminya yang kedua. Perbuatan semacam ini adalah haram. Karena itu, segala sesuatu yang dapat mengarah kepada yang haram, hukumnya adalah haram sesuai dengan kaidah sad adz-dzari’ah.

2. Operasi seperti ini akan memudahkan atau membuka peluang para gadis remaja untuk melakukan perzinaan, karena obat untuk mencegah kehamilan akibat persetubuhan dapat ditemukan dengan mudah di toko-toko obat atau apotik-apotik terdekat. Hubungan intim baik sah maupun tidak sah pada hakekatnya dapat merusak selaput clitoris wanita, akan tetapi hal itu dapat dikembalikan melalui operasi. Operasi seperti ini hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, para dokter dilarang mempraktekkan operasi semacam ini.

3. Operasi ini dapat membuka jalan bagi para gadis dan keluarganya berbohong dengan maksud menyembunyikan penyebab hilang dan rusaknya keperawanan mereka. Sedangkan berbohong hukumnya haram dan apapun yang mengarah kepada hal yang haram hukumnya adalah haram.

4. Operasi dalam bentuk semacam ini akan membuka kebohongan, penipuan dan pemalsuan yang diharamkan oleh agama. Keharamannya merupakan kesepakatan ulama (ijma’).

Pendapat Kedua:
Operasi pengembalian keperawanan yang rusak diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai berikut:
Jika isteri atau wanita yang melakukan operasi ini mendapatkan izin dari suaminya, dan ia hadir bersamanya ketika operasi berlangsung.

1. Jika selaput perawan telah rusak sejak lahir atau rusak karena perbuatan seseorang yang bukan perbuatan maksiat, seperti mengobati penyakit yang ada dalam selaput sehingga terjadi kerusakan, atau robek akibat penyiksaan, pemaksaan dan pemerkosaan.

2. Jika kerusakan yang disebabkan perzinaan belum diketahui umum. Namun jika telah tersebar, baik karena keputusan mahkamah maupun orang itu sudah dikenal sebagai wanita pezina (WTS), maka ulama sepakat mengharamkan operasi tersebut. Karena yang demikian itu akan mengakibatkan banyak kemudharatan.

Kelompok ini mengungkapkan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Operasi pengembalian keperawanan yang rusak merupakan salah satu cara untuk menyembunyikan aib wanita tersebut. Karena jika aib itu tersebar di kalangan masyarakat umum, maka wanita itu akan dipermainkan, dicemooh dan dikucilkan, sekalipun ia tidak melakukannya. Aib tersebut bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk semua keluarganya. Karena itu, menyembunyikan aib orang lain adalah disyariatkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seorang hamba menyembunyikan aib saudaranya di dunia, melainkan Allah SWT akan menyembunyikan aibnya di akhirat”. Nabi SAW berkata pada Hazzal, -dia adalah orang yang mengetahui peristiwa perzinaan yang dilakukan oleh Ma’iz, “Jika engkau menyembunyikannya dengan pakaianmu, maka itu lebih baik untukmu”.

2. Operasi ini akan melindungi keluarga dari kehancuran rumah tangga. Karena jika hal tersebut diketahui oleh suaminya, maka akan terjadi perselisihan yang berdampak pada hilangnya rasa percaya antara keduanya dan suami akan menuduh pasangannya telah melakukan serong. Karena itu, operasi ini boleh dilakukan jika dengan tujuan menghindari terjadinya kehancuran rumah tangga.

3. Hilangnya keperawanan seseorang wanita dapat menimbulkan prasangka buruk terhadap dirinya, meskipun ia belum tentu melakukannya, karena hilangnya keperawanan seseorang itu dapat terjadi karena bermacam-macam hal. Oleh karena itu, diperbolehkan operasi tersebut merupakan sarana (washilah) untuk menghindari prasangkan buruk tersebut. Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa”. (QS. Al-Hujarat:12)

4. Menurut ulama fiqh, tersebarnya informasi bahwa seseorang wanita telah hilang keperawanannya tidak langsung mengindikasikan bahwa wanita itu melakukan zina. Hal tersebut bisa saja terjadi karena faktor-faktor lain. Karena itu, zina dapat ditetapkan dengan tiga hal: pengakuan, saksi, bukti hamil di luar nikah atau hamil setelah dicerai atau setelah ditinggal mati suaminya dan selesai masa iddahnya. Berdasarkan hal di atas, maka pendapat yang memperbolehkan operasi ini dilakukan merupakan upaya untuk menghindari wanita dari tuduhan melakukan zina.

5. Sebagian masyarakat langsung memvonis wanita yang rusak keperawanannya meskipun tanpa bukti yang jelas, yang sebenarnya dari sisi agama ia tidak dihukum. Namun petaka ini berpotensi merusak kehidupan rumah tangganya atau mungkin dapat menyebabkan wanita tersebut hidup menjadi perawan tua, karena tidak ada seorang laki-laki pun yang mau meminangnya sehingga jiwanya akan terguncang. Maka melakukan operasi dalam kondisi ini adalah untuk melindunginya dari tuduhan-tuduhan masyarakat yang tidak berdasarkan syari’at.

6. Upaya pengobatan guna mengembalikan keperawanan wanita yang melakukan zina dan perbuatannya belum tersebar diharapkan dapat menyembunyikan aib mereka serta memotivasi mereka untuk bertaubat dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan Allah akan mengampuni dosanya. Namun jika ia tetap melakukannya tanpa pernah merasa berdosa di hadapan Allah, maka semuanya kita serahkan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk selalu menyembunyikan aib orang lain agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain. Dalam sebuah pepatah dikatakan “kemaksiatan jika disembunyikan tidak akan membahayakan kecuali bagi pelakunya sendiri, namun apabila tersebar dan tidak seorang pun membantahnya, maka akan membahayakan masyarakat secara umum”. Oleh karena itu, setiap muslim diharapkan menutup kesalahan serta tidak membawanya ke pengadilan apabila ia tidak dapat dibuktikan secara syar’i, agar ia tidak tercium oleh masyarakat sehingga akan membuat mereka langsung bereaksi. Demikian itu akan menjadi musibah besar bagi masyarakat. Melakukan operasi dengan tujuan melindungi pelakunya dari sanksi sosial memiliki relevensi dengan agama.

Dalil Pendapat Pertama
1. “Operasi pengembalian keperawanan yang rusak dapat menimbulkan percampuran nasab” tidak dapat diterima. Hal ini karena kemungkinan apakah wanita tersebut hamil atau tidak hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan air seni atau darah yang dilakukan oleh dokter.

2. “Melakukan operasi keperawanan dapat membuat wanita berani melakukan zina” adalah pendapat keliru. Alasannya, wanita yang keperawanannya rusak terkadang adalah wanita shalihah yang taat kepada Allah SWT. Melarang mereka untuk melakukan operasi akan membuat diri mereka merasa terzalimi. Selain itu, mereka juga merasa bahwa kehormatan mereka dalam masyarakat telah hilang. Hal itu besar kemungkinan dapat menyebabkan mereka masuk ke dalam lembah perzinaan. Kondisi ini akan membuat mereka merasa takut untuk menikah karena khawatir kondisinya akan diketahui oleh laki-laki yang akan menikahinya sehingga akhirnya ia lebih memilih untuk melakukan hubungan seks di luar nikah daripada harus menikah. Jadi, mengizinkan mereka untuk melakukan operasi adalah diperbolehkan.

3. “Operasi keperawanan merupakan tindakan penipuan dan pemalsuan” adalah pendapat yang tidak dapat diterima. Karena tindakan pemalsuan dan penipuan terjadi apabila hal yang disembunyikan itu dapat membahayakan atau merugikan pelakunya jika diketahui cacatnya. Sedangkan operasi semacam ini tidak akan merugikan siapa pun yang akan menikahinya. Operasi seperti ini sama seperti operasi mengembalikan pendengaran atau penglihatan yang telah hilang. Jadi, perbuatan seperti ini tidak mengandung unsur penipuan atau pemalsuan.

Dalil Pendapat Kedua
1. “Menghalalkan operasi seperti ini merupakan upaya preventif yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat yang menghadapi problema seperti ini” adalah pendapat yang keliru. Tradisi sebagian masyarakat tidak dapat dijadikan landasan hukum, karena ada beberapa masyarakat yang tidak menganut sistem ini. Oleh karena itu, hukum harus dibangun atas landasan universal. Komentar penulis : Melakukan sad adz-dzari’ah (tindakan preventif) dalam semua kondisi tidak selalu disyaratkan pada sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan haram saja, karena ia boleh dicegah dalam kondisi hukum tertentu, seperti keharaman menjual anggur bagi yang berniat menjadikannya sebagai khamar sekalipun tidak semua pembelinya menggunakannya untuk hal tersebut.

2. Memperbolehkan operasi semacam itu bagi pelaku zina yang belum diketahui oleh masyarakat umum dan belum diajukan ke pengadilan adalah berbahaya. Kemudian pendapat yang mengatakan bahwa syariat menganjurkan kita untuk menyembunyikan aib (maksiat) seperti dalam hadis Maiz di atas adalah benar. Namun pada zaman sekarang ini, menyembunyikan aib yang menjadi rahasia umum dala masyarakat seperti perbuatan zina serta melakukan operasi mengembalikan keperawanan tidak akan dapat menghambat derasnya perzinaan dan membuat pelakunya bertobat. Karena itu, membiarkan wanita tersebut tetap dalam kondisinya dan melarang untuk melakukan operasi agar ia berani menanggung resiko perbuatan yang telah ia lakukan, mau menyadari kesalahan serta dapat menjadi contoh bagi wanita-wanita lain, merupakan pendapat yang lebih tepat.

Pendapat Paling Kuat
Setelah melalui perdebatan panjang di kalangan para ulama kontemporer dengan berbagai macam argumentasi mengenai hukum melakukan operasi mengembalikan keperawanan, maka penulis lebih cenderung memilih pendapat yang mengatakan bahwa melakukan operasi pengembalian keperawanan wanita boleh dilakukan dengan syarat antara lain: virginitas wanita itu hilang dalam peristiwa tertentu atau disebabkan oleh perbuatan yang bukan maksiat, seperti jatuh, tertabrak, teraniaya, atau diperkosa. Menurut penulis, pendapat ini memiliki dalil-dalil yang lebih kuat dan masuk akal.

Adapun melakukan operasi bagi wanita yang keperawanannya rusak karena zina, baik yang sudah diketahui umum maupun yang telah diajukan ke pengadilan, adalah dilarang. Hal itu dikhawatirkan akan berdampak pada wanita-wanita lain yang kondisinya sama, sehingga dengan mudah mereka dapat melakukan perbuatan zina kembali.

Kaidah Fiqh
Dalam masalah kontemporer di atas, terdapat satu kaidah fiqh yang dapat kita ambil yaitu kaidah keempat :

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”
Arti dari kaidah ini menunjukan bahwa kemudharatan itu telah terjadi dan akan terjadi, apabila demikian wajib untuk dihilangkan.
Dasar dai kaidah ini adalah firman Allah dan hadist Nabi :

“Dan janganlah kamu sekalian membuat kerusakan di bumi”

“Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan”
Sabda Nabi :

“Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain”
Serta firman Allah :

“Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”

Kaidah ini membatasi kemutlakan kaidah :
Yang membolehkan seseorang menempuh jalan yang semula haram, itu adalah kondisi yang memaksa. Manakala keadaannya sudah normal, maka hukum akan kembali menurut statusnya. Oleh sebab itu wajar syara’ memberi batas di dalam mempergunakan kemudahan karena darurat itu, menurut ukuran daruratnya semata-mata untuk melapaskan diri dari bahaya.

Jadi, kesimpulannya menurut kaidah fiqh apabila dikaitkan dengan masalah di atas adalah oprasi selaput dara dapat di lakukan apabila sobeknya tersebut karena bukan perbuatan zina. Apabila tidak melakukan oprasi si wanita akan menemui kesulitan, gangguan dan fitnah yang disebabkan adat dan kebudayaan setempat maka oprasi selaput dara harus dilakukan. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan oprasi selaput dara akibat perbuatan zina, yang akan mengakibatkan kemudharatan berlanjut.

Argumentasi :
selaput dara seringkali menjadi topik pembicaraan yang hangat dan menimbulkan pro-kontra. Sayangnya, pembicaraan mengenai selaput dara dan keperawanan ini seringkali tidak disertai dengan pemahaman yang benar karena masih sangat terpaku pada mitos-mitos.

Berikut adalah beberapa mitos mengenai selaput dara :
Mitos: setiap perempuan dilahirkan dengan memiliki selaput dara.

Fakta: ternyata tidak. Tidak semua perempuan lahir dengan selaput dara pada vaginanya. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa bayi perempuan lahir tanpa selaput dara.

Mitos: selaput dara bentuknya sama pada setiap perempuan, seperti selaput tipis tanpa lubang.

Fakta: salah besar. Seperti juga manusia memiliki wajah yang berbeda, demikian juga selaput dara. Selaput dara memiliki lubang atau pori yang bentuknya bervariasi. Lubang pada selaput dara dapat bertambah lebar setelah seorang perempuan mengalami menstruasi yang pertama kali.

Mitos: operasi pemulihan selaput dara sangat diperlukan bagi perempuan yang akan menikah tetapi selaput daranya sudah tidak utuh lagi.
Fakta: operasi pemulihan selaput dara memang selalu menimbulkan pro dan kontra. Sebetulnya apabila semua orang sudah memiliki pemahaman tentang selaput dara seperti yang dijelaskan di atas, operasi sama sekali tidak diperlukan.

Jadi, menurut penulis oprasi selaput dara tidak perlu di lakukan jika adat dan istiadat masyarakat tidak lagi mementingkan sobeknya selaput dara pada malam pengantin. Karena bisa saja bukan perbuatan zina ataupun bentuk selaput tersebut berbeda-beda sehingga seorang wanita tidak dapat memastikan seperti apa bentuknya, sehingga dalam dirinya terdapat perasaan takut yang teramat sangat jika dia menikah. Lain halnya jika sobeknya karena perbuatan zina, itu bisa di anggap penipuan kepada suami karena si wanita telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah kemudian melakukan oprasi selaput dara untuk menutupi aibnya. Inilah yang dilarang oleh syari’at.

DAFTAR PUSTAKA

 Soekanto, Soejono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada
 Yasin, Muhammad Nu’aim, 2006, Fiqh Kedokteran, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Cet.3
 Mudjib, Abdul, 1996, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh, Jakarta : Kalam Mulia, Cet. 2
 www.grandparagon.com
 An-Najah, Ahmad Zain, www.ahmadzain.com
 Hasbi, Rusli, www.ruslihasbi.wordpress.com
 Lodaya, www.lodaya.web.id
 Akaha, Abduh Zulfidar, www.abduhzulfidar.multiply.com
 Al-Munajid, Syeikh Muhammad Sholih, www.islam-qa.com

Proses Hadhanah dan Adopsi

2009-06-15T22:38:00.000-07:00

Pendahuluan

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka
selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan
hukum. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul
hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih
dibawah umur diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang pokok perkawinan No.1 tahun 1974.

Orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk membayarkan hak-hak anak keturunan mereka. Namun, tidak jarang tugas seperti itu menjadi terputus baik atas kehendak suami istri, maupun diluar kehendak mereka. Suatu perceraian, khusus pada cerai hidup meskipun bisa melegakan hati dua belah pihak, tetapi sudah pasti merupakan pengalaman pahit bagi sang anak. Masalahnya tidak akan sederhana, bilamana perpisahan kedua orang tuanya salah satunya meninggal dunia. Anak kehilangan salah satu tempatnya menggantungkan diri, baik dalam hal perama maupun dalam hal kedua, bilamana pihak-pihak yang betanggung jawab terhadap anak itu tidak ambil peduli, maka akan terbuka peluang bagi perkembangan anak yang tidak terarah untuk menghadapi masa depan yang tidak cerah.

Perceraian suami istri di khawatirkan oleh berbagai pihak terhadap nasib anak, khususnya bilamana orang tuanya mengambil keputusan untuk menikah lagi baik karena perceraian ataupum meninggal dunia. Diakui bahwa tidak semua bapak dan ibu tiri yang peduli terhadap anak tirinya, dan tidak semuanya pula bapak dan ibu kandung yang menikah lagi mengalihkan kasih sayangnya kepada suami atau istri barunya.

Sedangkan, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah membeikan perlindungan, memberikan perlindungan, memberikan biaya pemeliharaan, dan mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin.

A. Pengertian Perwalian Anak (Hadhanah)
Hadanah menurut bahasa berarti meletakan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakan sesuatu dalam pangkuan, hadanah menurut istilah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya dendiri.

Hadanah berasal dari kata “hidhan” artinya lambung, dan seperti kata : hadhana ath-thaairu baidhahu, artinya burung itu mengepit telur di bawah sayapnya, begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengepit anaknya.

Hadanah menurut ahli fiqh ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, menjaga dari sesuatu yang menyakiti Dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

B. Syarat-syarat dan Orang yang Berhak Menangani Hadhanah
Syarat-syarat hadhanah adalah :
1. Islam
2. Berakal
3. Baligh
4. Pandai mendidik dan sanggup memberikan pendidikan
5. Dipercaya dan berakhlak baik
6. Tidak menikah
7. merdeka (bukun budak)

Orang yang berhak menangani hadhanah adalah :

1. Ibu kandung, apabila terdapat larangan maka pindah kepada nenek dan seterusnya ke atas, apabila terdapat larangan juga maka pindah kepada nenek pihak ayah seterusnya ke atas, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, kemudian dari saudara perempuan ibu ke bawah, dan saudara perempuan ayah ke bawah.

2. Ayah kandung, kakek dan seterusnya ke atas, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, paman ayah kandung, dan paman ayah seayah.

3. Jika tidak ada orang yang disebutkan di atas, maka pemerintah atau hakim menetapkan orang yang mengasuhnya.

C. Pelaksanaan Hadhanah
1. Dalam Al-Qur’an
Surat Al-Baqarah ayat : 233

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

1. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 49 tentang pencabutan kekuasaan anaknya dan pasal 51 (2) tentang wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

2. KHI pasal 107 (3) tentang bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut dan (4) tentang pengambilan wali dari pihak keluarga atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

3. CLD pasal 91 (4) tentang pemeliharaan anak apabila orang tuanya tidak mampu, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

D. Pelaksanaan Adopsi
Dalam perkembangannya, terutama dengan adanya The European Convention on the Adoption of Children, telah memaksa diambilnya tindakan antisipasif terhadap kemungkinan terjadinya intercountry adoption dan sekaligus memberikan inspiransi bagi Indonesia. Dalam kaitan ini, Mahkamah Agung melalui surat edaran No. 6/1983 dan No. 4/1989 menegaskan bahwa intercountry adoption harus merupakan ultimatum remedium atau upaya terakhir apabila tidak didapatkan orang tua angkat dari Indonesia sendiri, dan bahwa intercountry adoption harus disahkan melalui penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak dengan mekanisme surat edaran Mahkamah Agung meliputi :

1. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (domestic adoption)

2. Adopsi anak Indonesia oleh orang tua angkat berkewarganegaraan asing (intercountry adoption)

3. Adopsi anak berkewarganeraan asing oleh warga negara Indonesia (intercountry adoption)

Sementara itu, menurut ketentuan Departemen Sosial, tata cara pengangakatan anak dilangsungkan melalui tiga proses tahapan sebagai berikut :

1. Calon orang tua angkat mengajukan permohonan ijin kepada Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat (dengan tembusan kepada Menteri Sosial dan private institution dimana calon anak angkat berada).

2. Kantor Wilayah Departemen Sosial mengadakan penelitian terhadap calon orang tua angkat, dan paling lama dalam waktu 3 bulan harus memberikan persetujuan atau penolakan.

3. Jika permohonan disetujui, dilakukan pengesahan/pengukuhan oleh pengadilan.

Selain berbagai ketentuan diatas, ketentuan lain menyangkut adopsi adalah Keputusan Menteri Sosial RI No. 44/86.

Masalah Pengangkatan Anak juga diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 56:

1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Dalam hal orangtua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu juga diatur dalam pasal 57. Ketentuan ini ternyata sejalan dengan Konvensi Hak Anak pada pasal 21 (a) Negara-negara peserta yang mengakui dan/atau membolehkan sistem adopsi akan menjamin bahwa kepentingan terbaik anak yang bersangkutan akan merupakan pertimbangan paling utama negara-negara itu akan:
menjamin bahwa adopsi anak hanya disahkan oleh penguasa yang berwenang yang menetapkan, sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku dan berdasarkan dengan semua informasi yang terkait dan terpercaya bahwa adopsi itu diperkenankan mengingat status anak sehubungan dengan keadaan orangtua, keluarga, walinya yang sah dan jika disyaratkan, orang-orang yang berkepentingan telah memberi persetujuan mereka atas adopsi tersebut atau dasar nasehat yang mungkin diperlukan.

Hal tersebut diatas ternyata juga telah diakomodasikan di dalam RUU Perlindungan Anak pasal 39:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya

3. Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat

4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat

Hal ini juga diatur dalam pasal 40 dan 41. Di dalam peraturan dan RUU itu jelas diatur bahwa untuk pengangkatan anak itu harus berlandaskan pada kepentingan terbaik untuk anak dan sesuai dengan asas perlindungan anak.

E. Masalah yang Berkaitan dengan Pengangkatan Anak
Pengangkatan anak untuk golongan orang Indonesia asli ternyata masih berlaku berbeda-beda sesuai dengan hukum adatnya.

Walaupun pada umumnya dalam hukum adat tidak disyaratkan adanya surat/akte mengenai pengangkatan anak, namun kenyataannya banyak dibuat surat dibawah tangan yang disaksikan oleh Kepala Kampung, Kepala adat setempat atau akte pengangkatan anak oleh Notaris.

Dalam praktek banyak dipermasalahkan dasar hukum dari pembuatan akta pengangkatan anak di hadapan notaris.

Hukum Islam, tidak mengenal lembaga pengangkatan anak yang memberikan hak mewarisi. Bahkan untuk daerah-daerah yang pengaruh hukum Islamnya masih kuat juga tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Hukum Islam hanya mengenal lembaga pemeliharaan anak terutama anak yatim piatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Satria, 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta : Kencana, Cet. 1, hlm. 166.
- Sabiq, Sayyid, 1993, Fikih Sunnah, Bandung : PT. Al-Ma’arib, Jilid 8, Cet. 8, hlm. 160
- Departemen Agama RI
- UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- KHI
- CLD

Al Rahn (Gadai) Menurut Hukum Islam

2009-06-15T22:26:00.000-07:00

A. Pengertian, Sifat, Landasan, Rukun dan Unsur-unsurnya
1. Pengertian Rahn (gadai)
Secara etimologi rahn berarti (tetap dan lama) yakni tetap atau berarti (pengekangan dan keharusan), sedangkan menurut terminologi syara’ rahn berarti :
Artinya : “Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”.

Rahn dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan kontinyu. Dikatakan dalam bahasa Arab: (المَاءُ الرَّاهِنُ ) apabila tidak mengalir dan kata (نِعْمَةٌ رَاهِنَةٌ) bermakna nikmat yang tidak putus. Ada yang menyatakan kata Rahn bermakna tertahan dengan dasar firman Allah :

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya” (QS. 74:38) kata Rahienah bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu tetap ditempatnya. Ibnu Faaris menyatakan: Huruf Raa, Haa’ dan Nun adalah asal kata yang menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. Dari kata ini adalah kata Al Rahn yaitu sesuatu yang digadaikan. Adapun definisi Rahn dalam istilah Syari’at, dijelaskan para ulama dengan ungkapan : menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya, Atau harta benda yang dijadikan jaminan hutang untuk dilunasi (hutang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut apabila tidak mampu melunasinya dari orang yang berhutang. memberikan harta sebagai jaminan hutang agar digunakan sebagai pelunasan hutang dengan harta atau nilai harta tersebut bila pihak berhutang tidak mampu melunasinya.
Sedangkan Syeikh Al Basaam mendefinisikan, Al Rahn sebagai jaminan hutang dengan barang yang memungkinkan pelunasan hutang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasinya.
Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinidikan rahn (gadai) :
a. Menurut ulama Syafi’iyah :

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”.
b. Menurut ulama Hanabilah :

“Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman”.

2. Sifat Rahn (gadai)
Secara umum rahn (gadai) dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Rahn juga termasuk akad ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan dan qirad. Semua termasuk akad tabarru (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (al-qabdu), sesuai kaidah (tidak sempurna tabarru, kecuali setelah pemegangan).

3. Landasan Rahn (gadai)
Rahn (gadai) disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah :
a. Al-Qur’an

“Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”. (QS. Al-Baqarah : 283)

b. As-Sunah

“Dari Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW, pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi”. (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Rukun dan Unsur-unsurnya
Menurut ulama Hanafiyah rukun rahn (gadai) adalah ijab dan qabul dari rahin dan murtahin, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi akad dalam rahn (gadai) tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun rahn (gadai) adalah shighat, aqid (orang yang akad), marhun, dan marhun bih.
Rahn memiliki empat unsur : rahin, murtahin, marhun dan marhun bih.

B. Syarat, Hukum dan Dampaknya
1. Syarat rahn
Disyaratkan dalam Al Rahn sebagai berikut :
1. syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi) yaitu Orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan rusyd (kemampuan mengatur).

2. Syarat yang berhubungan dengan Al Marhun (barang gadai) ada tiga :
a. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya.
b. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yang dizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
c. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena Al rahn adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.
3 Syarat berhubungan dengan Al Marhun bihi (hutang) adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.

Mengenai penerimaan barang yang digadaikan, pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai, berdasarkan firman Allah :

“Sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang berpiutang)”. (QS. Al-Baqarah : 283)

Bagi fuqaha yang menganggap penguasaan sebagai syarat sahnya gadai, akan berpendapat bahwa selama balum terjadi penguasaan akad gadai itu tidak mengikat orang yang menggadaikan. Sebaliknya, bagi fuqaha yang menganggapnya sebagai syarat kelengkapan akan berpendapat bahwa dengan adanya kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan dipaksa untuk menyerahkan barang. Kecuali jika penerima gadai menangguhkan permintaan penyerahan barang, sehingga orang yang menggadaikan mengalami kebangkrutan, sakit atau meninggal.
2.Hukum Rahn
Sistem hutang piutang dengan gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Al Qur’an, Sunnah dan ijma’ kaum muslimin.
Dalil Al Qur’an adalah firman Allah:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang". Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 2:283). Dalam ayat ini walaupun ada pernyataan ‘dalam perjalanan’ namun tetap menunjukkan keumumannya, baik dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim, karena kata ‘dalam perjalanan’ dalam ayat hanya menunjukkan keadaan yang biasa membutuhkan sistem ini.

Hal inipun dipertegas dengan amalan Rasululloh yang melakukan pergadaian sebagaimana dikisahkan umul mukminin A’isyah dalam pernyataan beliau:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
Sesungguhnya Nabi SAW membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. (HR Al Bukhori no 2513 dan Muslim no. 1603).
Demikian juga para ulama bersepakat menyatakan pensyariatan Al Rahn ini dalam keadaan safar (perjalanan) dan masih berselisih kebolehannya dalam keadaan tidak safar. Imam Al Qurthubi menyatakan: Tidak ada seorangpun yang melarang Al Rahn pada keadaan tidak safat kecuali Mujaahid, Al Dhohak dan Daud (Al Dzohiri). Demikian juga Ibnu Hazm.

Ibnu Qudamah menyatakan: Diperbolehkan Al rahn dalam keadaan tidak safar (menetap) sebagaimana diperbolehkan dalam keadaan safar (bepergian). Ibnul Mundzir menyatakan: Kami tidak mengetahui seorangpun yang menyelisihi hal ini kecuali Mujahid, ia menyatakan: Al Rahn tidak ada kecuali dalam keadaan safar, karena Allah berfirman:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.

Namun benar dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama dengan adanya perbuatan Rasululloh SAW diatas dan sabda beliau:
الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ
“Al Rahn (Gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan dan susu hewan menyusui diminum dengan sebab nafkah apabila digadaikan dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya nafkah. (HR Al Bukhori no. 2512). Pendapat ini dirojihkan Ibnu Qudamah, Al Hafidz Ibnu Hajar dan Muhammad Al Amien Al Singqithi
Setelah jelas pensyariatan Al Rahn dalam keadaan safar (perjalanan), apakah hukumnya wajib dalam safar dan mukim atau tidak wajib pada keseluruhannya atau wajib dalam keadaan safar saja? Para ulama berselisih dalam dua pendapat : Tidak wajib baik dalam perjalanan atau mukim. Inilah pendapat Madzhab imam empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliyah.
Berkata Ibnu Qudamah: Al Rahn tidak wajib, kami tidak mengetahui orang yang menyelisihinya, karena ia adalah jaminan atas hutang sehingga tidak wajib seperti Dhimaan (jaminan pertanggung jawaban).

Dalil pendapat ini adalah dalil-dalil ang menunjukkan pensyariatan Al rahn dalam keadaan mukim diatas yang tidak menunjukkan adanya perintah sehingga menunjukkan tidak wajibnya.

Demikian juga karena Al rahn adalah jaminan hutang sehingga tidak wajib seperti Al Dhimaan (Jaminan oertanggungjawaban) dan Al Kitabah (penulisan perjanjian hutang) dan juga karena ini ada ketika sulit melakukan penulisan perjanjian hutang. Bila Al Kitaabah tidak wajib maka demikian juga penggantinya.

Wajib dalam keadaan safar. Inilah pendapat Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya. Pendapat ini berdalil dengan firman Allah:

ﻣﻘﺒﻭﻀﺔ ﻓﺮﻫﺍﻦ ﻻﺘﺒﺎ ﺘﺠﺪﻭﺍ ﻭﻠﻢ ﺴﻔﺮ ﻋﺍﻰ ﻜﻨﺘﻢ ﻭﺍﻦ
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.

Mereka menyatakan bahawa kalimat (maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)) adalah berita bermakna perintah. Juga dengan sabda Rasululloh SAW :
كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ
“Semua syarat yang tidak ada dikitabullah maka ia bathil walaupun seratus syarat”. (HR Al Bukhori).
Mereka menyatakan: Pensyaratan Al Rahn dalam keadaan safar ada dalam Al Qur’an dan diperintahkan, sehingga wajib mengamalkannya dan tidak ada pensyaratannya dalam keadaan mukim sehingga ia tertolak.

Pendapat ini dibantah bahwa perintah dalam ayat tersebut bermaksud bimbingan bukan kewajiban. Ini jelas ditunjukkan dalam firman Allah setelahnya:

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) (QS. 2:283). Demikian juga pada asalnya dalam transaksi mu’amalah adalah kebolehan (mubah) hingga ada larangannya dan disini tidak ada larangannya.

3.Dampaknya
Jika akad rahn telah sempurna, yakni rahin menyerahkan borg kepada murtahin , maka terjadilah beberapa dampak yaitu :

a. Adanya utang untuk rahi

b. Hak untuk menguasai borg
Menurut ulama Hanafiyah, keberlangsungan akad pada rahn bergantung pada borg yang dipegang murtahin, sedangkan menurut ulama Syafi’iyah penguasaan borg semata-mata sebagai penolong untuk membayar utang rahin.

c. Menjaga barang gadaian
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin harus menjaga borg sebagaimana menjaga barang miliknya, jika rusak atas kelalaian murtahin, ia harus bertanggungjawab untuk memperbaiki atau menggantinya.

d. Pembiayaan atas borg
Ulama Hanafiyah sepakat bahwa rahin berkewajiban membiayai atau mengurus rahin, menurut ulama Hanabilah, Syafi’iyah, dan Malikiyah berpendapat bahwa rahin bertanggungjawab atas pembiayaan borg.

e. Pemanfaatan Rahn
Jumhur ulama selain Syafi’iyah melarang rahin untuk memanfaatkan borg, ulama Syafi’iyah membolehkannya sejauh tidak memadaratkan murtahin. Fuqaha lain berpendapat, apabila barng gadai itu berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susu dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya.

C. Tujuan dan Hikmah
Setiap orang berbeda-beda keadaannya, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu terkadang seorang disatu waktu sangat butuh kepada uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak dan tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kapadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya. Hingga ia mendatangi orang lain membeli barang yang dibutuhkannya dengan hutang yang disepakati kedua belah pihak atau meminjam darinya dengan ketentuan memberikan jaminan gadai yang disimpan pada pihak pemberi hutang hingga ia melunasi hutangnya.

Oleh karena itu Allah mensyariatkan Al Rahn (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (Raahin), pemberi hutangan (Murtahin) dan masyarakat. Untuk Rahin ia mendapatkan keuntungan dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis dan menghilangkan kegundahan dihatinya serta kadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut lalu menjadi sebab ia menjadi kaya. Sedangkan Murtahin (pihak pemberi hutang) akan menjadi tenang dan merasa aman atas haknya dan mendapatkan keuntungan syar’i dan bila ia berniat baik maka mendapatkan pahala dari Allah.

Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat adalah memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang diantara manusia, karena ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Disana ada manfaat menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan dan melapangkan penguasa.

DAFTAR FUSTAKA

 Syafei, Rachmat, 2006, Fiqh Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, Cet. 3, Hal. 159
 Syamhudi, Kholid, www.ustadzkholid.com, Tgl. 27-12-08, Pkl. 15 : 30
 Rusyid, Ibnu, 2007, Bidayatul Mujtahid, Jakarta : Pustaka Asmani, Jilid. 3, Hal. 197
 Mushthafa Al-Maraghi, Ahmad, 1987, Tafsir Al-Maraghi, Semarang : CV. Tohaputra, Jilid. 3, Hal. 121-123

Hibah Menurut Hukum Islam

2009-06-03T00:54:00.000-07:00

Oleh : Puspita

PENDAHULUAN

Fungsi harta bagi manusia sangat banyak, harta dapat menunjang kegiatan manusia baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya dan tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syarabdan hukum negara atau ketetapan yang disepakati oleh manusia.salah satu fungsi harta adalah mrmelihara keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Dalam masalah wasiat para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga hartanya, namun ada pula ulama yang berpendapat boleh mewariskan lebih dari sepertiga harta peninggalan. Silang pendapat ini berpangkal pada apakah ketentuan tersebut hanya khusus berkenaan dengan alasan yang dikemukakan oleh syari atau tidak? Yaitu tidak meninggalkan ahli waris sebagai orang yang miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.

Sedangkan dalam masalah hibah fuqaha sependapat bahwa setiap orang dapat memberikan hibah kepada orang lain jika barang itu sah miiknya, fuqaha juga sependapat bahwa seseorang itu boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya dan mereka berselisih pendapat tentang orang tua yang melebihkan hibah terhadap sebagian anaknya atau penghibahan seluruh hartanya kepada sebagian anaknya tanpa yang lain menurut fuqaha Amshar hibah seperti itu makruh hukumnya. Akan tetapi, apabila hal itu terjadi menurut mereka hibah seperti itu sah.

BAB I

WASIAT YANG LEBIH DARI SEPERTIGA HARTA PENINGGALAN

Apabila seseorang berwasiat melebihi dari sepertiga harta peninggalannya, maka wasiat itu tidak sah kecuali ada izin dan persetujuan seluruh ahli waris. Izin dan persetujuan ahli waris itu hendaklah diminta setelah pihak yang berwasiat meninggal dunia dan seluruh ahli waris yang memberikan persetujuan itu mestilah sudah cakap bertindak, persetujuan yang diberikan oleh ahli waris yang telah dewasa dan berakal sehat saja tidak bisa diterima.

Ulama Hanafiah dan sebagian ulama Hanabilah membolehkan berwasiat melebihi sepertiga harta kalau pihak yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris sebab tidak ada pihak ahli waris yang dirugikan oleh wsiat tersebut.[1]

Menurut Malik. Apabila orang yang mewasiatkan sepertiga barang-barang yang diwasiatkan itu kemudian ahli warisnya bahwa barang-brang yang telah ditentukan itu ternyata lebih dari sepertiga hartanya, maka ahli waris diperkenankan memilih antara memberikan apa yang telah ditentukan oleh pemberi wasiat kepada orang yang diberi wasiat atau memberikan sepertiga dari seluruh harta si mayit.

Pendapat Malik itu ditentang oleh Syafi’I, Abu Hanifah, Abu Tsaur, Ahmad, dan Dawud. Mereka beralasan bahwa wasiat itu telah menjadi tetap bagi orang yang telah diberi wasiat dengan meninggalnya pemberi wasiat dan adanya penerimaan dari orang yang diberi wasiat, berdasarkan kesepakatan fuqaha maka bagaimana mungkin sesuatu yang telah menjadi tetap bisa berpindah haknya tanpa persetujuan dan kerelaan hatinya dan tanpa adanya perubahan wasiat.

Alasan Malik adalah kemungkinan ahli waris itu jujur dan benr dalam pengakuannya itu. Dalam hal ini pendapat Abu Umar bin Abdul Barr, apabila ahli waris mengaku demikian maka mereka disuruh menjelaskannya. Jika sudah dapat ditetapkan jumlah harta si mayit seluruhnya maka orang yang diberi wasiat mengambil sepertiga dari harta itu. Kemungkinan ia menjadi pemilik bersama dengan para ahli waris pada kelebihan dari yang sepertiga itu, maka para ahli waris dipaksa untuk mencukupi kekurangan itu.

Apabila mereka tidak memperselisihkan bahwa harta yang diwasiatkan itu lebih dari sepertiga, Malik berpendapat bahwa para ahli waris diperkenankan memilih antara menyerahkan barang yang diwasiatkan itu kepada yang diwasiati atau membebaskannya dri seluruh sepertiga harta si mayit, yakni jenis sepertiga harta itu sendiri atau seluruh harta. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Syafi’I orang yang diberi wasiat itu menerima sepertiga barang sedang selebihnya menjadi pemilik bersama dengan para ahli waris berkenaan dengan seluruh peninggalan si mayit sehingga orang yang diwasiati menerima sepertiga penuh.

Silang pendapat ini berpangkal pada wasiat yang barang-barangnya telah ditentukan oleh si mayit itu melebihi batas maksimal, jika dikatakan bahwa kelebihan dari wasiat maksimal itu terletak pada penentuan jenis barang maka pilihan yang terakhir itu lebih utama karena barangnya lebih dari sepertiga. Yakni seharusnya penentuan tersebut batal jika para ahli waris disuruh untuk melaksanakan penentuan tersebut atau membiarkan seluruh jumlah sepertiga mka hal itu tentu saja memberatkan mereka.[2]

BAB II

HIBAH

A. Arti

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia, kata ini merupakan mashdar dari kata وَﻤَﺐَ yang berarti pemberian.[3] Sedangkan pengertian hibah secara terminologi adalah :

ﺘﻂﻮﻋﺎ  ﺍﻜﻴﺎﺓ ﺤﺎﻠ ﺒﻼﻋﻮﺾ ﺍﻠﺘﻣﻠﻴﻚ ﻴﻔﻴﺪ ﻋﻗﺪ

“ Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.”

B. Rukun Hibah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduannya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun hibah ada empat :

1.Wahib (pemberi)

2.Mauhud lah (penerima)

3.Mauhud (barang yang dihibahkan)

4.Ijab dan qabul

C. Syarat Hibah

Syarat hibah menurut ulama Hanabilah ada 11 :

1.Hibah dari harta yang boleh di tasharrufkan

2.Terpilih dan sungguh-sungguh

3.Harta yang diperjualbelikan

4.Tanpa adanya pengganti

5.Orang yang sah memilikinya

6.Sah menerimanya

7.Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu

8.Menyempurnakan pemberian

9.Tidak disertai syarat waktu

10.Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, dan mukallaf)

11.Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan[4]

Ulama berselisih pendapat, apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya akad atau tidak?

Ats-Tsauri, Syafi’i, dan Abu Hanifah sependapat bahwa penerimaan itu termasuk syarat sahnya hibah. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi hibah tidak terikat. Menurut Malik, hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima seperti jaul beli. Apabila penerima hibah memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit atau menderita sakit, maka hibah tersebut batal. Sedangkan menurut Ahmad dan Abu Tsaur, hibah menjadi sah dengan terjadinya akad sedangkan penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali.

D. Macam-macam Hibah

1.Hibah barang

2.Hibah manfaat

Di antara hibah manfaat adalah hibah muajjalah (hibah bertempo), ‘ariyyah (pinjaman), dan minhah (pemberian). Ada pula hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang diberi hibah masih hidup dan disebut hibah umri (hibah seumur hidup), seperti jika seseorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain sepanjang hidupnya. Hibah seperti ini diperselisihkan oleh para ulama dalam tiga pendapat :

Pertama, bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali. Yakni bahwa hibah tersebut adalah hibah terhadap pokok barangnya (ar-raqabah), pendapat ini dikemukakan oleh Syafi’i, Abu Hanifah, ats-Tsauri, Ahmad, dan sekelompok fuqaha lainnya.

Kedua, bahwa orang yang diberi hibah itu hanya memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan para pengikutnya, apabila dalam aqad tersebut disebutkan keturunan sedangkan keturunannya sudah tidak ada maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.

Ketiga, bahwa apabila pemberi hibah berkata “barang ini, selama umurku masih ada, untukmu dan keturunanmu”, maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Jika dalam akad tersebut tidak disebut-sebut soal keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah, barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Dawud dan Abu Tsaur.

Silang pendapat ini berpangkal pada adanya beberapa hadis yang berbeda dan pertentangan antara syarat dengan amal yang berlaku dalam hadis. Dalam hal ini, ada dua hal :

Pertama, hadis yang disepakati kesahihannya yang diriwayatkan oleh Malik dari Jabir r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda :

ﺃﺒﺪﺍ ﺃﻋﻂﺎﻫﺎ ﺍﻠﺬﻱ ﺇﻠﻰ ﺠﻊ ﻻ ﻴﻌﻂﺎﻫﺎ ﻠﻠﺬﻱ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻭﻠﻌﻘﺒﻪ ﻠﻪ ﻋﻣﺮﻯ ﺃﻋﻣﺮ ﺮﺠﻞ ﺃﻴﻣﺎ

“ Siapa saja yang memberikan hibah seumur hidup kepada orang lain dan keturunannya, maka hibah tersebut menjadi milik orang yang diberinya itu, tidak kembali kepada orang yang memberi selamanya.” (HR. Muslim dan Nasai)

Ketentuan tegas ini karena orang tersebut memberi suatu pemberian kepada seseorang sekaligus kepada ahli warisnya.

Kedua, hadis Abu Zubair dari Jabir r.a. ia berkata :

“ Rasulullah Saw bersabda, “ Wahai golongan Anshar, tahanlah untukmu hartamu, jangan kalian berikan seumur hidup. Barangsiapa memberikan suatu pemberian sesuatu hidupnya, maka sesuatu itu untuk orang yang diberi selama hidup (orang yang diberi) dan sesudah matinya.” (HR. Ahmad dan Nasai)

Dalam hal ini, hadis riwayat Abu Zubair dari Jabir r.a. bertentangan dengan persyaratan orang yang memberikan hibah seumur hidup. Dan hadis Malik dari Jabir r.a. juga bertentangan dengan syarat orang yang memberikan hibah seumur hidup. Hanya saja, dalam hadis Malik terkesan pertentangan itu lebih sedikit. Sebab, penyebutan keturunan (al-‘aqid) mengesankan putusnya hibah, yakni tidak bisa kembali kepada pemberi hibah.

Oleh karena itu, bagi fuqaha yang lebih menguatkan hadis Nabi atas syarat, akan memberlakukan hadis Abu Zubair dari Jabir r.a. sebaliknya, bagi fuqaha yang lebih menguatkan syarat atas hadis Nabi akan memakai pendapat Malik. Sedang bagi fuqaha yang berpendapat bahwa hibah seumur hidup itu kembali kepada pemberinya manakala ia tidak menyebutkan keturunan, dan jika menyebut keturunan hibah itu tidak kembali.[5]

E. Hukum Hibah

a.Hukum Hibah

Dasar dan ketetapan hbah adalah tetapnya barang yang dihibahkan bagi mauhublah (pene rima hibah) tanpa adanya pengganti.

b.Sifat Hukum Hibah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. Dengan demkian, dapat dibatalkan oleh pemberi sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw. Dari Abu Hurairah :

“ Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti.” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Dengan demikian, dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan. Akan tetapi, dihukumi makruh sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hibah. Selain itu, yang diberi hibah harus ridha. Hal itu diibaratkan adanya cacat dalam jual beli setelah barang dipegang pembeli.

Ulama hanafiyah berpendapat ada 6 perkara yang melarang wahib mengembalikan barang yang telah dihibahkan, yaitu :

1. Penerima membrikan ganti ;

a.pemberi yang disyaratkan dalam akad. Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi’iyah menganggap hibah seperti ini sebagai jual beli dan bukan hibah.

b.pengganti yang diakhirkan.

2. Penerima maknawi ;

a.pahala dari Allah, sedekah kepada orang fakir tidak boleh diambil lagi.

b.pemberian dalam rangka silaturahmi.

c.pemberian dalam hubungan suami istri.

3. Tambahan yang ada pada barang yang diberikan yang berasal dari pekerjaan mauhublah (orang yang diberi hibah)

4. Barang yang telah keluar dari kekuasaan penerima hibah, seperti dijual kepada orang lain.

5. Salah seorang yang akad meninggal.

6. Barang yang dihibahkan rusak.

Ulama Mlikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang tidak boleh dikembalikan kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil. Jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki utang.

Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah berpendapt bahwa hibah tidak dapat dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Rasulullah Saw bersabda :

“Orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang mengembalikan muntahnya.”[6]

E. Masalah Hibah

1.Pendapat ulama tentang pencabutan hibah

Menurut fuqaha mencabut kembali hibah (al-i’tishar) itu boleh, Malik dan Jumhur ulama Madinah berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali pemberian yang dihibahkan kepada anaknya selama anak itu belum kawin atau belum membuat utang. Begitu pula seorang ibu boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkannya, apabila ayah masih hidup. Tetapi ada riwayat dari Malik bahwa ibu tidak boleh mencabut hibahnya kembali.

Ahmad dan fuqaha zhahiri berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkannya. Dalam pada itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkan kepada perempuan (dzawil arham) yang tidak boleh dikawini (mahram). Fuqaha sependapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali hibahnya yang dimaksudkan sebagai sedekah ,yakni untuk memperolah keridaan Allah.

Silang pendapat ini berpangkal pada adanya pertentangan antara beberapa hadis. fuqaha yang melarang secara mutlak pencabutan kembali hibah beralasan dengan pengertian umum hadis sahih, yaitu sabda Nabi :

“Orang yang mencabut kembali hibahnya tak ubahnya seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sementara fuqaha yang mengecualikan larangan tersebut bagi kedua orang tua beralasan terhadap sabda Nabi :

“Tidak halal bagi orang yang memberi hibah untuk mencabut kembali hibahnya kecuali ayah.” (HR. Bukhari dan Nasai)

2.Pendapat para ulama tentang penghibahan barang milik bersama

Fuqaha berselisih pendapat tentang kebolehan menghibahkan barang milik bersama yang tidak bisa dibagi. Menurut Malik, Syafi’I, Ahmad, dan Abu Tsaur bahwa hibah seperti ini sah, sedang menurut Abu Hanifah tidak sah. Fuqaha yang berpegangan bahwa penerimaan hak milik bersama itu sah seperti penerimaan jual beli, sementara Abu Hanifah berpegangan bahwa penerimaan hibah itu tidak sah kecuali secara terpisah dan tersendiri seperti halnya gadai.

3.Pendapat para ulama tentang penghibahan barang yang tidak (belum) ada

Menurut mazhab Malik bahwa menghibahkan barang yang tidak jelas (majhul) dan barang yang tidak (belum) ada (ma’dum), tetapi dapat diperkirakan akan ada itu boleh. Menurut Syafi’I, setiap barang yang boleh dijual boleh pula dihibahkan seperti piutang. Dan setiap barang yang tidak boleh dijual tidak boleh dihibahkan, juga setiap barang yang tidak sah diterima tidak sah pula dihibahkan seperti piutang dan gadai.[7]

DAFTAR PUSTAKA

Ø Rusyd, Ibnu, 2007, Bidayatul Mujtahid, Jakarta : Putaka Amani, jilid. 3

Ø Syafe’i, Rachmat, 2006, Fiqh Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, cet. 3

Ø Karim, Helmi, 1997, Fiqh Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, edisi 1, cet. 2

[1] Helmi Karim, 1997, Fiqh Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, edisi 1, cet. 2, hal. 96

[2] Ibnu Rusyd, 2007, Bidayatul Mujtahid, Jakarta : Putaka Amani, jilid. 3, hal. 374-375

[3] Helmi Karim, 1997, Fiqh Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, edisi 1, cet. 2, hal. 73

[4] Rachmat Syafe’i, 2006, Fiqh Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, cet. 3, hal. 242-246

[5] Ibnu Rusyd, 2007, Bidayatul Mujtahid, Jakarta : Putaka Amani, jilid. 3, hal. 351-358

[6] Rachmat Syafe’i, 2006, Fiqh Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, cet. 3, hal. 247-249

[7] Ibnu Rusyd, 2007, Bidayatul Mujtahid, Jakarta : Putaka Amani, jilid. 3, hal. 350-361