Rabu, 03 Juni 2009

Hibah Menurut Hukum Islam

Oleh : Puspita


PENDAHULUAN

Fungsi harta bagi manusia sangat banyak, harta dapat menunjang kegiatan manusia baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya dan tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syarabdan hukum negara atau ketetapan yang disepakati oleh manusia.salah satu fungsi harta adalah mrmelihara keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Dalam masalah wasiat para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga hartanya, namun ada pula ulama yang berpendapat boleh mewariskan lebih dari sepertiga harta peninggalan. Silang pendapat ini berpangkal pada apakah ketentuan tersebut hanya khusus berkenaan dengan alasan yang dikemukakan oleh syari atau tidak? Yaitu tidak meninggalkan ahli waris sebagai orang yang miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.

Sedangkan dalam masalah hibah fuqaha sependapat bahwa setiap orang dapat memberikan hibah kepada orang lain jika barang itu sah miiknya, fuqaha juga sependapat bahwa seseorang itu boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya dan mereka berselisih pendapat tentang orang tua yang melebihkan hibah terhadap sebagian anaknya atau penghibahan seluruh hartanya kepada sebagian anaknya tanpa yang lain menurut fuqaha Amshar hibah seperti itu makruh hukumnya. Akan tetapi, apabila hal itu terjadi menurut mereka hibah seperti itu sah.




BAB I

WASIAT YANG LEBIH DARI SEPERTIGA HARTA PENINGGALAN

Apabila seseorang berwasiat melebihi dari sepertiga harta peninggalannya, maka wasiat itu tidak sah kecuali ada izin dan persetujuan seluruh ahli waris. Izin dan persetujuan ahli waris itu hendaklah diminta setelah pihak yang berwasiat meninggal dunia dan seluruh ahli waris yang memberikan persetujuan itu mestilah sudah cakap bertindak, persetujuan yang diberikan oleh ahli waris yang telah dewasa dan berakal sehat saja tidak bisa diterima.

Ulama Hanafiah dan sebagian ulama Hanabilah membolehkan berwasiat melebihi sepertiga harta kalau pihak yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris sebab tidak ada pihak ahli waris yang dirugikan oleh wsiat tersebut.[1]

Menurut Malik. Apabila orang yang mewasiatkan sepertiga barang-barang yang diwasiatkan itu kemudian ahli warisnya bahwa barang-brang yang telah ditentukan itu ternyata lebih dari sepertiga hartanya, maka ahli waris diperkenankan memilih antara memberikan apa yang telah ditentukan oleh pemberi wasiat kepada orang yang diberi wasiat atau memberikan sepertiga dari seluruh harta si mayit.

Pendapat Malik itu ditentang oleh Syafi’I, Abu Hanifah, Abu Tsaur, Ahmad, dan Dawud. Mereka beralasan bahwa wasiat itu telah menjadi tetap bagi orang yang telah diberi wasiat dengan meninggalnya pemberi wasiat dan adanya penerimaan dari orang yang diberi wasiat, berdasarkan kesepakatan fuqaha maka bagaimana mungkin sesuatu yang telah menjadi tetap bisa berpindah haknya tanpa persetujuan dan kerelaan hatinya dan tanpa adanya perubahan wasiat.

Alasan Malik adalah kemungkinan ahli waris itu jujur dan benr dalam pengakuannya itu. Dalam hal ini pendapat Abu Umar bin Abdul Barr, apabila ahli waris mengaku demikian maka mereka disuruh menjelaskannya. Jika sudah dapat ditetapkan jumlah harta si mayit seluruhnya maka orang yang diberi wasiat mengambil sepertiga dari harta itu. Kemungkinan ia menjadi pemilik bersama dengan para ahli waris pada kelebihan dari yang sepertiga itu, maka para ahli waris dipaksa untuk mencukupi kekurangan itu.

Apabila mereka tidak memperselisihkan bahwa harta yang diwasiatkan itu lebih dari sepertiga, Malik berpendapat bahwa para ahli waris diperkenankan memilih antara menyerahkan barang yang diwasiatkan itu kepada yang diwasiati atau membebaskannya dri seluruh sepertiga harta si mayit, yakni jenis sepertiga harta itu sendiri atau seluruh harta. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Syafi’I orang yang diberi wasiat itu menerima sepertiga barang sedang selebihnya menjadi pemilik bersama dengan para ahli waris berkenaan dengan seluruh peninggalan si mayit sehingga orang yang diwasiati menerima sepertiga penuh.

Silang pendapat ini berpangkal pada wasiat yang barang-barangnya telah ditentukan oleh si mayit itu melebihi batas maksimal, jika dikatakan bahwa kelebihan dari wasiat maksimal itu terletak pada penentuan jenis barang maka pilihan yang terakhir itu lebih utama karena barangnya lebih dari sepertiga. Yakni seharusnya penentuan tersebut batal jika para ahli waris disuruh untuk melaksanakan penentuan tersebut atau membiarkan seluruh jumlah sepertiga mka hal itu tentu saja memberatkan mereka.[2]




BAB II

HIBAH

A. Arti

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia, kata ini merupakan mashdar dari kata وَﻤَﺐَ yang berarti pemberian.[3] Sedangkan pengertian hibah secara terminologi adalah :

ﺘﻂﻮﻋﺎ ﺍﻜﻴﺎﺓ ﺤﺎﻠ ﺒﻼﻋﻮﺾ ﺍﻠﺘﻣﻠﻴﻚ ﻴﻔﻴﺪ ﻋﻗﺪ

“ Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.”


B. Rukun Hibah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduannya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun hibah ada empat :

1.Wahib (pemberi)

2.Mauhud lah (penerima)

3.Mauhud (barang yang dihibahkan)

4.Ijab dan qabul


C. Syarat Hibah

Syarat hibah menurut ulama Hanabilah ada 11 :

1.Hibah dari harta yang boleh di tasharrufkan

2.Terpilih dan sungguh-sungguh

3.Harta yang diperjualbelikan

4.Tanpa adanya pengganti

5.Orang yang sah memilikinya

6.Sah menerimanya

7.Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu

8.Menyempurnakan pemberian

9.Tidak disertai syarat waktu

10.Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, dan mukallaf)

11.Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan[4]


Ulama berselisih pendapat, apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya akad atau tidak?

Ats-Tsauri, Syafi’i, dan Abu Hanifah sependapat bahwa penerimaan itu termasuk syarat sahnya hibah. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi hibah tidak terikat. Menurut Malik, hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima seperti jaul beli. Apabila penerima hibah memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit atau menderita sakit, maka hibah tersebut batal. Sedangkan menurut Ahmad dan Abu Tsaur, hibah menjadi sah dengan terjadinya akad sedangkan penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali.


D. Macam-macam Hibah

1.Hibah barang

2.Hibah manfaat

Di antara hibah manfaat adalah hibah muajjalah (hibah bertempo), ‘ariyyah (pinjaman), dan minhah (pemberian). Ada pula hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang diberi hibah masih hidup dan disebut hibah umri (hibah seumur hidup), seperti jika seseorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain sepanjang hidupnya. Hibah seperti ini diperselisihkan oleh para ulama dalam tiga pendapat :

Pertama, bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali. Yakni bahwa hibah tersebut adalah hibah terhadap pokok barangnya (ar-raqabah), pendapat ini dikemukakan oleh Syafi’i, Abu Hanifah, ats-Tsauri, Ahmad, dan sekelompok fuqaha lainnya.

Kedua, bahwa orang yang diberi hibah itu hanya memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan para pengikutnya, apabila dalam aqad tersebut disebutkan keturunan sedangkan keturunannya sudah tidak ada maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.

Ketiga, bahwa apabila pemberi hibah berkata “barang ini, selama umurku masih ada, untukmu dan keturunanmu”, maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Jika dalam akad tersebut tidak disebut-sebut soal keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah, barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Dawud dan Abu Tsaur.

Silang pendapat ini berpangkal pada adanya beberapa hadis yang berbeda dan pertentangan antara syarat dengan amal yang berlaku dalam hadis. Dalam hal ini, ada dua hal :

Pertama, hadis yang disepakati kesahihannya yang diriwayatkan oleh Malik dari Jabir r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda :

ﺃﺒﺪﺍ ﺃﻋﻂﺎﻫﺎ ﺍﻠﺬﻱ ﺇﻠﻰ ﺠﻊ ﻴﻌﻂﺎﻫﺎ ﻠﻠﺬﻱ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻭﻠﻌﻘﺒﻪ ﻠﻪ ﻋﻣﺮﻯ ﺃﻋﻣﺮ ﺮﺠﻞ ﺃﻴﻣﺎ

“ Siapa saja yang memberikan hibah seumur hidup kepada orang lain dan keturunannya, maka hibah tersebut menjadi milik orang yang diberinya itu, tidak kembali kepada orang yang memberi selamanya.” (HR. Muslim dan Nasai)

Ketentuan tegas ini karena orang tersebut memberi suatu pemberian kepada seseorang sekaligus kepada ahli warisnya.

Kedua, hadis Abu Zubair dari Jabir r.a. ia berkata :

“ Rasulullah Saw bersabda, “ Wahai golongan Anshar, tahanlah untukmu hartamu, jangan kalian berikan seumur hidup. Barangsiapa memberikan suatu pemberian sesuatu hidupnya, maka sesuatu itu untuk orang yang diberi selama hidup (orang yang diberi) dan sesudah matinya.” (HR. Ahmad dan Nasai)

Dalam hal ini, hadis riwayat Abu Zubair dari Jabir r.a. bertentangan dengan persyaratan orang yang memberikan hibah seumur hidup. Dan hadis Malik dari Jabir r.a. juga bertentangan dengan syarat orang yang memberikan hibah seumur hidup. Hanya saja, dalam hadis Malik terkesan pertentangan itu lebih sedikit. Sebab, penyebutan keturunan (al-‘aqid) mengesankan putusnya hibah, yakni tidak bisa kembali kepada pemberi hibah.

Oleh karena itu, bagi fuqaha yang lebih menguatkan hadis Nabi atas syarat, akan memberlakukan hadis Abu Zubair dari Jabir r.a. sebaliknya, bagi fuqaha yang lebih menguatkan syarat atas hadis Nabi akan memakai pendapat Malik. Sedang bagi fuqaha yang berpendapat bahwa hibah seumur hidup itu kembali kepada pemberinya manakala ia tidak menyebutkan keturunan, dan jika menyebut keturunan hibah itu tidak kembali.[5]


E. Hukum Hibah

a.Hukum Hibah

Dasar dan ketetapan hbah adalah tetapnya barang yang dihibahkan bagi mauhublah (pene rima hibah) tanpa adanya pengganti.

b.Sifat Hukum Hibah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. Dengan demkian, dapat dibatalkan oleh pemberi sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw. Dari Abu Hurairah :

“ Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti.” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Dengan demikian, dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan. Akan tetapi, dihukumi makruh sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hibah. Selain itu, yang diberi hibah harus ridha. Hal itu diibaratkan adanya cacat dalam jual beli setelah barang dipegang pembeli.

Ulama hanafiyah berpendapat ada 6 perkara yang melarang wahib mengembalikan barang yang telah dihibahkan, yaitu :


1. Penerima membrikan ganti ;

a.pemberi yang disyaratkan dalam akad. Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi’iyah menganggap hibah seperti ini sebagai jual beli dan bukan hibah.

b.pengganti yang diakhirkan.


2. Penerima maknawi ;

a.pahala dari Allah, sedekah kepada orang fakir tidak boleh diambil lagi.

b.pemberian dalam rangka silaturahmi.

c.pemberian dalam hubungan suami istri.


3. Tambahan yang ada pada barang yang diberikan yang berasal dari pekerjaan mauhublah (orang yang diberi hibah)


4. Barang yang telah keluar dari kekuasaan penerima hibah, seperti dijual kepada orang lain.


5. Salah seorang yang akad meninggal.


6. Barang yang dihibahkan rusak.


Ulama Mlikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang tidak boleh dikembalikan kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil. Jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki utang.

Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah berpendapt bahwa hibah tidak dapat dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Rasulullah Saw bersabda :

“Orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang mengembalikan muntahnya.”[6]


E. Masalah Hibah

1.Pendapat ulama tentang pencabutan hibah

Menurut fuqaha mencabut kembali hibah (al-i’tishar) itu boleh, Malik dan Jumhur ulama Madinah berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali pemberian yang dihibahkan kepada anaknya selama anak itu belum kawin atau belum membuat utang. Begitu pula seorang ibu boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkannya, apabila ayah masih hidup. Tetapi ada riwayat dari Malik bahwa ibu tidak boleh mencabut hibahnya kembali.

Ahmad dan fuqaha zhahiri berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkannya. Dalam pada itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkan kepada perempuan (dzawil arham) yang tidak boleh dikawini (mahram). Fuqaha sependapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali hibahnya yang dimaksudkan sebagai sedekah ,yakni untuk memperolah keridaan Allah.

Silang pendapat ini berpangkal pada adanya pertentangan antara beberapa hadis. fuqaha yang melarang secara mutlak pencabutan kembali hibah beralasan dengan pengertian umum hadis sahih, yaitu sabda Nabi :

“Orang yang mencabut kembali hibahnya tak ubahnya seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sementara fuqaha yang mengecualikan larangan tersebut bagi kedua orang tua beralasan terhadap sabda Nabi :

“Tidak halal bagi orang yang memberi hibah untuk mencabut kembali hibahnya kecuali ayah.” (HR. Bukhari dan Nasai)


2.Pendapat para ulama tentang penghibahan barang milik bersama

Fuqaha berselisih pendapat tentang kebolehan menghibahkan barang milik bersama yang tidak bisa dibagi. Menurut Malik, Syafi’I, Ahmad, dan Abu Tsaur bahwa hibah seperti ini sah, sedang menurut Abu Hanifah tidak sah. Fuqaha yang berpegangan bahwa penerimaan hak milik bersama itu sah seperti penerimaan jual beli, sementara Abu Hanifah berpegangan bahwa penerimaan hibah itu tidak sah kecuali secara terpisah dan tersendiri seperti halnya gadai.


3.Pendapat para ulama tentang penghibahan barang yang tidak (belum) ada

Menurut mazhab Malik bahwa menghibahkan barang yang tidak jelas (majhul) dan barang yang tidak (belum) ada (ma’dum), tetapi dapat diperkirakan akan ada itu boleh. Menurut Syafi’I, setiap barang yang boleh dijual boleh pula dihibahkan seperti piutang. Dan setiap barang yang tidak boleh dijual tidak boleh dihibahkan, juga setiap barang yang tidak sah diterima tidak sah pula dihibahkan seperti piutang dan gadai.[7]




DAFTAR PUSTAKA

Ø Rusyd, Ibnu, 2007, Bidayatul Mujtahid, Jakarta : Putaka Amani, jilid. 3

Ø Syafe’i, Rachmat, 2006, Fiqh Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, cet. 3

Ø Karim, Helmi, 1997, Fiqh Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, edisi 1, cet. 2



[1] Helmi Karim, 1997, Fiqh Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, edisi 1, cet. 2, hal. 96

[2] Ibnu Rusyd, 2007, Bidayatul Mujtahid, Jakarta : Putaka Amani, jilid. 3, hal. 374-375

[3] Helmi Karim, 1997, Fiqh Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, edisi 1, cet. 2, hal. 73

[4] Rachmat Syafe’i, 2006, Fiqh Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, cet. 3, hal. 242-246

[5] Ibnu Rusyd, 2007, Bidayatul Mujtahid, Jakarta : Putaka Amani, jilid. 3, hal. 351-358

[6] Rachmat Syafe’i, 2006, Fiqh Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, cet. 3, hal. 247-249

[7] Ibnu Rusyd, 2007, Bidayatul Mujtahid, Jakarta : Putaka Amani, jilid. 3, hal. 350-361

4 komentar:

  1. thanks y kk, sangat bermanfaat bagi saya dalam membuat makalah sebagai tugas terstruktur hk. waris adat . . .
    :)

    BalasHapus